SINERGITAS PERENCANAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Advertisements

STANDAR 2.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Subbag umum / kepegawaian
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DIY
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
REFORMASI BIROKRASI Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Informasi & Komunikasi Publik.
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2015
PNS BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Tahun 2018
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI
SISPALA TATA TERTIB KOMPETENSI SOP SEKOLAH ORANG TUA ALUMNI TATA KELOLA ORGANISASI DAN MONITORING SISPALA.
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

SINERGITAS PERENCANAAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BEKASI

BAGIAN ORGANISASI MELAKSANAKAN Urusan: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (PP 38 Tahun 2007);

RPJMD Misi ke 1. menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Kebijakan: “Melakukan Reformasi Birokrasi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik”

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN: Program penataan dan pengembangan ORGANISASI pemerintah daerah NO. KEGIATAN EKSISTING/ 2014 TARGET 1. Evaluasi dan penataan kelembagaan 2 SKPD 43 SKPD 2. Studi pembentukan SKPD - 4 SKPD 3. Evaluasi Tupoksi 43 43 tiap tahun 4. Penyusunan Road Map RB dan Monitoring pelaksanaan 1 Dokumen Road Map/ Seluruh SKPD 5. Pendampingan Penyusunan SOP 12 SKPD 6. Penyusunan dan Evaluasi standar Pelayanan Publik 12 Unit Pelayanan 77 Unit Pelayanan 7. Survei IKM 129 Unit Pelayanan setiap tahun 129 Unit Pelayanan

NO. KEGIATAN EKSISTING/ 2014 TARGET 8. Monev SPM 15 bidang tiap tahun 15 bidang 9. Penyusunan dan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja 10 43 SKPD

Program penataan sistem manajemen sumber daya aparatur NO KEGIATAN EKSISTING TARGET 1. Penyusunan dan evaluasi standar kompetensi jabatan 12 43 SKPD 2. Penyusunan dan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja 10