PENERIMAAN PEMERINTAH: DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

PENERIMAAN NEGARA 1.
PENERIMAAN PEMERINTAH
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumber Penerimaan Negara.
Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman
Pertemuan 5 APBN & APBD.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Dasar Pengenaan Pajak. Ps 1 angka 17 UU PPN 1984 Dasar pengenaan pajak adalah harga jual,penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
BAB X PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG & JASA & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
DISUSUN OLEH : 1.HINDUN ( ) 2.FERDYTA ISMIBAHARI ( ) 3.LILIK INDRAWATI ( ) 4.ALFIAH TUR ROFIAH ( ) 5.Ahmad.
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Kusdriati Dwi Kusumawati Maika Samantha
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap
Perekonomian Indonesia
RENCANA PEMBIAYAAN.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
Perpajakan Fiki andika A
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
PENERIMAAN PEMERINTAH
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
department of public administration
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Materi 3.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
KEBIJAKAN FISKAL.
TUGAS MODUL EKONOMI KELAS XI
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
TAX MANAGEMENT – Oil & Gas Industry
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
SUMBER-SUMBER PENERIMANAN
PENERIMAAN PEMERINTAH
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
A P B N.
KEBIJAKAN FISKAL.
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
BAB XII PAJAK LAIN.
department of public administration
PAJAK.
SISTEM EKONOMI Strategi atau cara suatu bangsa atau negara mengatur tata kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya.
BAB XI PAJAK BUMI & BANGUNAN.
Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
APBNp 2014 dan apbn 2015 “Penerimaan Negara Bukan Pajak”
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Transcript presentasi:

PENERIMAAN PEMERINTAH: DALAM NEGERI & LUAR NEGERI BAB VI PENERIMAAN PEMERINTAH: DALAM NEGERI & LUAR NEGERI

RAPBN 1999/2000 ADALAH RANCANGAN DLM KERANGKA PELAKSANAAN AGENDA "REFORMASI" DI BIDANG EKONOMI (TAP MPR-RI NOMOR X/MPR/1998 TENTANG POKOK" REFORMASI PEMBANGUNAN DLM RANGKA PENYELAMATAN & NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SBG HALUAN NEGARA SASARAN UTAMA REFORMASI PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI & KEUANGAN YG RUSAK AKIBAT KRISIS MONETER & EKONOMI SEKALIGUS MEMUTAR KEMBALI RODA PEREKONOMIAN NASIONAL

RAPBN DUSUSUN BERDASARKAN ANGGAPAN: US$ 1 = Rp 7.500,- (APBN 98/99 US$ 1 = 10.500 INFLASI 17 % (APBN 98/99 66 % PERTUMBUHAN EKONOMI 0 PERSEN (APBN 98/99 12 %) HARGA MINYAK US$ 10,5/b (APBN 98/99 $ 13/b)

PENERIMAAN DLM NEGERI PEMERINTAH, TERDIRI ATAS: PENERIMAAN MIGAS PENERIMAAN BUKAN MIGAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

1. PENERIMAAN MIGAS MEMPERHITUNGKAN FAKTOR": PRODUKSI MINYAK MENTAH YG DIPERKIRAKAN RATA" SEBESAR 1.250.000 BAREL PER HARI EKSPOR LNG YG DIPERKIRAKAN 1.498 JUTA MMBTU PER TAHUN HARGA RATA" MINYAK MENTAH US$ 10.5 PER BAREL HARGA EKSPOR LNG YG DIPERKIRAKAN RATA" US$ 1.63 PER MMBTU

PENERIMAAN BUKAN MIGAS PAJAK PENGHASILAN (Pph) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG & JASA & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MURAH (PPN & PPNBM) BEA MASUK CUKAI PUNGUTAN (PAJAK) EKSPOR PAJAK BUMI & BANGUNAN & BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN (PBB & BPHTB) PAJAK LAINNYA (BEA MATERAI)

3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK FAKTOR YG MEMPENGARUHI: PENINGKATAN EFISIENSI BUMN DLM RANGKA MENINGKATAN LABA INTENSIFIKASI & EKSTENSIFIKASI PUNGUTAN OLEH DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NONDEPARTEMEN PENINGKATAN PENGAWASAN ATAS PUNGUTAN & PENYETORAN BERBAGAI PENERIMAAN DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NONDEPARTEMEN PENYEMPURNAAN TARIF PUNGUTAN YG BERLAKU PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN (RDI) PELAKSANAAN UU NO. 20 TAHUN 1997 TETANG PNBP PELAKSANAAN PRIVATISASI BEBERAPA BUMN

PENERIMAAN LUAR NEGERI PEMERINTAH / PENERIMAAN PEMBANGUNAN PENERIMAAN PINJAMAN PROGRAM & PINJAMAN PROYEK: PINJAMAN PROGRAM YG SELURUHNYA MRP PINJAMAN LUAR NEGERI YG SEGERA DPT DICAIRKAN PINJAMAN PROYEK YG SEBAGIAN BESAR BERASAL DARI REAKSI KOMITMEN PINJAMAN PROYEK TAHUN" SEBELUMNYA