MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde Baru
Advertisements

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA
INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1949 – 1959)
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG
Anang Zubaidy Yogyakarta, 2013
Indonesia pada Awal Kemerdekaan sampai 1950
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
bagi suatu bangsa dan negara
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
DISUSUN : NOOR HARJANTO, S.Pd.
BAB 7 USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA TAHUN
Demokrasi liberal 1950 – Prestasi Politik . Kemelut politik
PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH
DEMOKRASI Yanti Trianita S.I.Kom.
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
PROSES PERUMUSAN PANCASILA SBG DASAR NEGARA
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
Sistem ekonomi internasional Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme- komunis Indonesia  melakukan upaya perbaikan ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia.
ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAOKATUH
Materi Ke-10: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / II
Perjuangan Mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN RI SETELAH PROKLAMASI.
DEMOKRASI Endah Purwitasari.
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Dasar Negara dan Konstitusi
PKN PRESIDEN By : Nurlina.
DEMOKRASI TERPIMPIN DEMOKRASI TERPIMPIN XII MIA 1 #TeamGenap.
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
BAHAN DISKUSI.
Konstitusi NKRI Pada Masa ORDE LAMA
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli
PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
POLITIK PEMERINTAHAN MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
BAHAN KULIAH PANCASILA PERTEMUAN KE-2
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
KELOMPOK 4 Anggi fitriyani annisa syahnun maria serevina nidia christine stelia mardiana simanjuntak XII MIPA 6.
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
ISLAM SUMBER PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
Demokrasi Parlementer
MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950 – 1959 SK 1 KD 4 SM1
KEADAAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN KEBIJAKAN EKONOMI AWAL KEMERDEKAAN
KABINET NATSIR.
Nama kelompok : 1. Chyndia Bella N. R 2. Dewi Tiyas Saputri 3
DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN
Proklamasi Kemerdekaan
TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA
Menganalisis perkembangan kehidupan politik danekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal Kompetensi Dasar Ketrampilan.
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin
A.Kehidupan Politik Indonesia di Masa Demokrasi Parlementer B.Kehidupan Ekonomi Indonesia di Masa Demokrasi Parlementer C.Kehidupan Politik Indonesia di.
DEMOKRASI Demokrasi : sistem kehidupan berbangsa dan bernegara di mana rakyat memegang peranan yang menentukan (segala sesuatu berdasarkan kehendak rakyat)
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG OLEH : BUDIARTO,M.Si Asisten Dosen sospol UNDIP.
EKONOMI POLITIK ORDE LAMA M. Husni Mubaraq, S.Sos.I, MAP Oleh : 18 Agustus 1945 – 11 Maret 1967.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
PERKEMBANGAN POLITIK&EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN PERKEMBANGAN POLITIKPERKEMBANGAN EKONOMI.
Dewan perancang Nasional Pada masa Demokrasi terpimpin Disusun oleh: Kelompok 1.Sita aristania 2.Karmila Putri 3.Euis Purnamasari 4.Widiya Linda A.
Transcript presentasi:

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli 1959 - 1965 Menurut UUD 1945 : Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ciri : Kepemimpinan Tunggal Presiden Soekarno

Pembentukan MPRS Penetapan Presiden no.2 tahun 1959 Anggota: 261 anggota DPR 92 utusan Daerah 200 wakil golongan Tugas: menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Sidang Umum ke-1 (10 Nov-7 Des 1960) Tap no 1/MPRS/1960 : Manifesto politik sebagai GBHN Sidang Umum ke-2 (15-22 Mei 1963) Tap No 3/MPRS/1963 : Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup Sidang Umum ke-3 (11-16 April 1965) Tap No 5/MPRS/1965 : Pidato Soekarno yang berjudul Berdikari sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia

Pembentukan Kabinet Kerja Pembentukan DPAS Berdasar Penpres No.3 tahun 1959 Ketua: Presiden Soekarno Pembentukan DPR GR Berdasar Penpres No.4 tahun 1959 Penolakan RAPBN tahun 1960 yang diajukan Presiden Pembentukan Kabinet Kerja Dibentuk 10 Juli 1959 Ir Juanda sebagai Menteri Pertama Pembentukan Front Nasional Berdasar Penpres No.13 tahun 1959 Tujuan: menyatukan segala bentuk potensi nasional Pembentukan Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) Tugas: merancang dan mengevaluasi pembangunan Ketua: Moh Yamin 1963 diganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional, ketua Soekarno

Penataan Kehidupan Politik Pemasyarakatan ajaran NASAKOM (nasionalis, agama, komunis) - Banyak dimanfaatkan PKI untuk mengekspresikan dirinya - Membentuk pemahaman yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara - Kelompok kritis dari kalangan kampus dan ABRI Pemasyarakatan ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) - Memperkuat kedudukan Presiden Soekarno - Akibatnya, semua lembaga negara berada di bawah Presiden Pembatasan Partai-Partai - Makin memperkuat kedudukan Presiden - Partai yang tidak memenuhi ketentuan

Peristiwa Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan Kondisi ekonomi menjelang pengakuan kedaulatan - Eksploitasi masa pendudukan Jepang - Blokade ekonomi oleh Belanda Kebijakan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan - Plan Kasimo : menciptakan swasembada pangan, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera - Gunting Syafrudin : 20 Maret 1950 memotong semua uang bernilai Rp2,50 keatas menjadi setengahnya - Sistem Ekonomi Gerakan Benteng : Dr. Sumitro Joyohadikusumo: perlu ditumbuhkan pengusaha-pengusaha pribumi - Nasionalisasi de Javasche Bank : Berdasar UU No.24 tahun 1951 menjadi Bank Indonesia - Sistem Ekonomi Ali-Baba : Mr Iskaq Cokrohadisuryo perlu kerjasama pengusaha pribumi dan Tionghoa