MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli 1959 - 1965 Menurut UUD 1945 : Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ciri : Kepemimpinan Tunggal Presiden Soekarno
Pembentukan MPRS Penetapan Presiden no.2 tahun 1959 Anggota: 261 anggota DPR 92 utusan Daerah 200 wakil golongan Tugas: menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) Sidang Umum ke-1 (10 Nov-7 Des 1960) Tap no 1/MPRS/1960 : Manifesto politik sebagai GBHN Sidang Umum ke-2 (15-22 Mei 1963) Tap No 3/MPRS/1963 : Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup Sidang Umum ke-3 (11-16 April 1965) Tap No 5/MPRS/1965 : Pidato Soekarno yang berjudul Berdikari sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia
Pembentukan Kabinet Kerja Pembentukan DPAS Berdasar Penpres No.3 tahun 1959 Ketua: Presiden Soekarno Pembentukan DPR GR Berdasar Penpres No.4 tahun 1959 Penolakan RAPBN tahun 1960 yang diajukan Presiden Pembentukan Kabinet Kerja Dibentuk 10 Juli 1959 Ir Juanda sebagai Menteri Pertama Pembentukan Front Nasional Berdasar Penpres No.13 tahun 1959 Tujuan: menyatukan segala bentuk potensi nasional Pembentukan Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS) Tugas: merancang dan mengevaluasi pembangunan Ketua: Moh Yamin 1963 diganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional, ketua Soekarno
Penataan Kehidupan Politik Pemasyarakatan ajaran NASAKOM (nasionalis, agama, komunis) - Banyak dimanfaatkan PKI untuk mengekspresikan dirinya - Membentuk pemahaman yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara - Kelompok kritis dari kalangan kampus dan ABRI Pemasyarakatan ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) - Memperkuat kedudukan Presiden Soekarno - Akibatnya, semua lembaga negara berada di bawah Presiden Pembatasan Partai-Partai - Makin memperkuat kedudukan Presiden - Partai yang tidak memenuhi ketentuan
Peristiwa Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan Kondisi ekonomi menjelang pengakuan kedaulatan - Eksploitasi masa pendudukan Jepang - Blokade ekonomi oleh Belanda Kebijakan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan - Plan Kasimo : menciptakan swasembada pangan, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera - Gunting Syafrudin : 20 Maret 1950 memotong semua uang bernilai Rp2,50 keatas menjadi setengahnya - Sistem Ekonomi Gerakan Benteng : Dr. Sumitro Joyohadikusumo: perlu ditumbuhkan pengusaha-pengusaha pribumi - Nasionalisasi de Javasche Bank : Berdasar UU No.24 tahun 1951 menjadi Bank Indonesia - Sistem Ekonomi Ali-Baba : Mr Iskaq Cokrohadisuryo perlu kerjasama pengusaha pribumi dan Tionghoa