MEREK UU NO 15 TAHUN 2001.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Advertisements

BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
HUKUM MEREK Noegroho Amien S. SH. MSi..
PERKEMBANGAN GLOBAL DAN SISTEM PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA Hernawan Hadi,SH MHum
UU NO.32 TAHUN2000 OLEH Prof Dr Jamal Wiwoho,SH MH
Penyelesaian Sengketa TUN
Hak kekayaan industri (Merek) M-5
Hak Merek di Indonesia Agus Riyanto, SH, LL.M.
Desain Industri di Indonesia
Hak Paten di Indonesia Agus Riyanto, SH, LL.M.
Pusat Pelayanan Haki UGM
ASPEK HUKUM USAHA WARALABA
PENGALIHAN HAK, LISENSI DAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
Hak Cipta, Paten & Merek Adrianus Meliala.
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Hak atas Kekayaan Intelektual
MATA KULIAH DS403 DESAIN DAN HUKUM
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
Hak atas Kekayaan Intelektual
HAK-HAK ATAS TANAH.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (intellectual property rights)
ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN HKI
Miko Kamal FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
Legal Aspek Produk TIK Febrianti Dwianjani
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -HAK MEREK-
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG MEREK
Hak Desain Industri Miko Kamal
PERTEMUAN 8 HUKUM MEREK.
PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGANNYA
MEREK.
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Miko Kamal FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -HAK MEREK (2)-
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
A. Merek Dagang dan Jasa Pengaturan Merek
UU REPUBLIK INDONESIA NO
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
MEREK.
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
PATEN UU NO.14 TAHUN 2001.
UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
HAK MEREK MEREK TIDAK DAPAT DI DAFTAR APABILA :
Pendahuluan Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu oleh orang lain. Adapaun pembantu perusahaan ini ada.
“HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”
Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Rinaldo Anugrah Wahyuda
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
Welcome back Nilai UTS dalam proses upload ke sisfo. Senin depan semoga sudah dapat dilihat di sisfo. Nilai yang tertera murni UTS Mohon selesai kelas,
Presented by : Kelompok 12
I. PENDAHULUAN II. PERANGKAT HUKUM III. UU HAK MEREK
HAK MEREK Merek Adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang.
HUKUM PERDATA.
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)/INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT Hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan dalam negara kepada seseorang atau sekelompok.
HUKUM PERDATA.
HUKUM MEREK DI INDONESIA
MEREK UU NO 15 TAHUN /9/2018 MATERI HUKUM DAGANG.
Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Seluk beluk pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
Hak Paten.
PERMASAAHAN MEREK SOFYAN ARIEF SH MKn
Transcript presentasi:

MEREK UU NO 15 TAHUN 2001

DIGUNAKAN DLM KEGIATAN PERDAGANGAN BRNG/JASA PENGERTIAN MEREK TANDA BERUPA GAMBAR,NAMA KATA, HURUF2,ANGKA2,SUSUNAN WARNA ATAU KOMBINASI UNSUR2 TSB MEMILIKI DAYA PEMBEDA DIGUNAKAN DLM KEGIATAN PERDAGANGAN BRNG/JASA 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

SYARAT FORMAL SYARAT MATERIIL ADMINISTRASI PS 4,5,6 SYARAT MEREK SYARAT FORMAL SYARAT MATERIIL ADMINISTRASI PS 4,5,6

JENIS MEREK MEREK DAGANG MEREK JASA MEREK YANG DIGUNAKAN PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN UTK MEMBEDAKAN DENGAN BARANG SEJENIS PS. 1 ANGKA 2 MEREK JASA MEREK YG DIGUNAKAN PD JASA YG DIPERDAGANGKAN UTK MEMBEDAKAN DENGAN JASA SEJENIS PS.1 ANGKA3 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

MEREK KOLEKTIF MEREK YANG DIGUNAKAN PD BRG DAN/JASA DGN KAREKTERISTIK YG SAMA YG DIPERDAGANGKAN OLEH BEBERAPA ORG ATAU BDN HK SCR BERSAMA-SAMA UTK MEMBEDAKAN DGN BRG DAN/JASA SEJENIS LAINNYA PS 1 ANGKA 4 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

CARA PEROLEHAN DEKLARATIF KONSTITUTIF FIRST TO USE FIRST TO FILE UU NO.21/1961 UU NO.19/1992 UU NO.14/1997 UU NO.15/2001 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

SISTEM KONSTITUTIF UU NO 15/2001 PASAL 3 HAK ATAS MEREK ADALAH HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA KPD PEMILIK MEREK YANG TERDAFTAR DLM DAFTAR UMUM MEREK… 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

MEREK YG DPT DIDAFTAR BERDASARKAN ITIKAD BAIK (PS.4) BKN MEREK YG TDK DPT DIDAFTAR (PS.5) BKN MEREK YG DITOLAK PENDAFTARANNYA (PS.6) 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

MEREK YG TDK DPT DIDAFTAR BERTENTANGAN DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,MORALITAS AGAMA,KESUSILAAN,KETERTIBAN UMUM TDK MEMILIKI DAYA PEMBEDA MENJADI MILIK UMUM MERUPAKAN KETERANGAN ATAU BERKAITAN DGN BRNG/JASA YG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA PS. 5 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

SYARAT PENDAFTARAN APLIKASI PERMOHONAN FILLING DATE PEMERIKSAAN SUBSTANTIF 9BLN PENGUMUMAN PERMOHONAN 3BLN - SANGGAHAN - KEBERATAN PEMERIKSAAN KEMBALI SERTIFIKAT MEREK DAN PENDAF. DI DUM 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

PERMOHONAN YANG DITOLAK PS.6 AYAT (1) MEMPUNYAI PERSAMAAN PD POKOKNYA ATAU KESELURUHAN THD MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR DLM DAFTAR UMUM MEREK (DUM) MEREK YANG SUDAH TERKENAL MEREK YG MEMILIKI INDIKASI-GEOGRAFIS YG SAMA PS.56 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

JANGKA WKT PERLINDUNGAN 10 TAHUN SJK FILLING DATE DPT DIPERPANJANG PS.28 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

PERPANJANGAN MEREK MSH DIGUNAKAN BRG/JASA MSH DIPRODUKSI/ DIPERDAGANGKAN TDK MEMILIKI PERSAMAAN DGN MEREK TERKENAL 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

PENGHAPUSAN MEREK MEREK TDK DIGUNAKAN 3 THN BERTURUT-TURUT SEJAK TERDAFTAR SEJAK PRODUKSI TERAKHIR DIGUNAKAN TDK SESUAI JENIS BRG/JASA MEREK YBS 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

PEMBATALAN MEREK 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

PENGALIHAN HAK MEREK PEWARISAN HIBAH WASIAT PERJANJIAN SEBAB-SEBAB LAIN MNRT UU 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

LISENSI ADALAH IZIN YG DIBERIKAN OLEH PEMILIK MEREK TERDAFTAR KPD PHK LAIN MELALUI PERJANJIAN BERDSRKAN PD PEMBERIAN HAK/BKN PENGALIHAN UTK “MENGGUNAKAN MEREK” TSB BAIK UTK SELURUH/ SEBAGIAN JENIS BRNG/JASA YG DIDAFTARKAN DLM JANGKA WKT SYARAT TTT (PS. 1 ANGKA 13) 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

PERJANJIAN LISENSI DILARANG MEMUAT KETENTUAN : MERUGIKAN PEREKONOMIAN MENGHAMBAT PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PS.47 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

PSL 44 & 45, LICENSOR DAN LICENSEE DPT MEMBERI SUB LISENSI PD PHK III 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG

SYARAT2 MEREK YG DPT DILISENSI MEREK TERDAFTAR JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MSH BERLAKU BKN MEREK KOLEKTIF Opera - [:: KANTOR HAKI-IPB ::] Hak Paten.ppt 6-Sep-18 MATERI HUKUM DAGANG