RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR Jakarta, 11 Desember 2017

PADA PENGESAHAN DIPA 2018 [1-2] ARAHAN PRESIDEN RI PADA PENGESAHAN DIPA 2018 [1-2] ISTANA BOGOR, 6 DESEMBER 2017 Perbaiki kualitas tata kelola APBN (orientasi hasil bukan prosedur), sistem yang ada saat ini menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, tanpa hasil yang maksimal Lakukan penyederhanaan Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Hindari pengulangan kesalahan 1

PADA PENGESAHAN DIPA 2018 [2-2] ARAHAN PRESIDEN RI PADA PENGESAHAN DIPA 2018 [2-2] ISTANA BOGOR, 6 DESEMBER 2017 Harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun implementasi pelaksanaannya Tingkatkan konsistensi dan perkuat sinkronisasi, keterpaduan, serta sinergi antar kegiatan APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota/ Desa. APBN sebagai katalisator pembangunan Tingkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk bekerja optimal Memasuki tahun politik, fokus bekerja, jangan berpolitik 2

Rp 107,386 A N G G A R A N K E M E N T E R I A N P U P R TA 2018 P R O F I L S I N G K A T A N G G A R A N K E M E N T E R I A N P U P R TA 2018 12,67% Dari total APBN 86 K/L sebesar Rp 847,4 Triliun T O T A L Rp 107,386 Triliun Sumber Daya Air Rp 37,309 Triliun SIBBB Rp 2,660 Triliun Bina Marga Rp 41,673 Triliun PnP Rp 9,633 Triliun Cipta Karya Rp 16,109 Triliun Semua program Nawacita yang baru dimulai 2018 harus berjalan & selesai pada tahun 2019 (tidak ada yang mangkrak), kecuali pembangunan bendungan

POSTUR ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR TA. 2018 ALOKASI ANGGARAN TA. 2018 Rp. 107.386,32 M Belanja Barang Belanja Pegawai Belanja Modal Rp. 28.959,75 M (27,0%) Rp. 2.663,52 M (2,5%) Rp. 75.763,05 M (70,5%) Operasional Non Operasional Rp. 1.661,69 M (1,5%) Rp. 27.298,06 M (25,5%) Belanja Barang Berkarakter Modal Belanja Non Operasional DISERAHKAN KE MASY/ PEMDA (ASET DAERAH) Rp. 14.951,52 M (14%) Rp. 12.346,53 M (11,5%)

50-60% paket lelang dini Okt-Des 2017 LELANG DINI TA 2018 Status: 10 Desember 2017 Pukul 12.00 WIB PROGRES RENCANA RENCANA 10 JANUARI 2018 31 DESEMBER 2017 DESEMBER 2017 Tanda tangan kontrak 50-60% paket lelang dini Okt-Des 2017 1.320 Paket Rp. 8,06 T 5.902 Paket Rp. 35,30 T *termasuk SIBB PROGRES 10 DES 17 TARGET HINGGA AKHIR DES 2017 SDA 549 Paket 1.695 Paket 1,60 T 6,8 T BM 657 Paket 3.038 Paket 6,09 T 24,36 T CK 96 Paket 1.001 Paket 311,9 M 3,58 T PnP 4 Paket 168 Paket 6,4 M 554 M

PROFIL PENGADAAN BARANG JASA [2-2] TA 2017 35 ULP (1 KANTOR PUSAT & 34 PROVINSI) DIPERLUKAN SATU KESATUAN PANDANGAN & KESERAGAMAN LANGKAH RAPAT KOORDINASI UNTUK MENYUSUN STRATEGI INTERNAL 978 KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP 2.925 ANGGOTA POKJA ULP BESARNYA JUMLAH SDM ULP & POKJA YANG TERLIBAT EKSTERNAL 25.000 PENYEDIA JASA 6

“NEW” ORGANISASI & MEKANISME PROCUREMENT “ … U T A M A K A N S E L A M A T ” “NEW” ORGANISASI & MEKANISME PROCUREMENT PENDAMPINGAN ITJEN & TP4 IKUTI SOP

MENUJU ULP PERMANEN & MANDIRI ARAH KEBIJAKAN SDM PBJ MENUJU ULP PERMANEN & MANDIRI SEBELUMNYA/SAAT INI YANG DIPERLUKAN Panitia/Ad-hoc Anggota Pokja dari Satker Permanen/Berkelanjutan Anggota Pokja dari unit PBJ Sampingan & Rawan Intervensi Pokja merangkap pegawai Satker (pekerjaan sampingan), potensi konflik kepentingan Profesional & Mandiri Pokja pegawai unit PBJ, fulltime, tidak ada kepentingan Tidak Fokus Pekerjaan utama di Satker, sementara pekerjaan sambilan di Pokja Fokus Pekerjaan utama fokus pada unit PBJ Tidak Ada Pengakuan Kompetensi Anggota Pokja bisa diisi oleh pejabat maupun pelaksana manapun di Satker Ada Pengakuan Kompetensi Anggota Pokja JFT PBJ yang dibekali kompetensi profesi, sertifikasi, dan diakui keahliannya Tidak Ada Karier Keanggotaan Pokja tugas tambahan, sewaktu-waktu bisa dicopot Jenjang Karir JFT PBJ memiliki jenjang & kepastian karier dengan Angka Kredit

KEPERCAYAAN & KREDIBILITAS KEMENTERIAN PUPR DI MATA PUBLIK BEKERJA DENGAN PENUH OPTIMISME, KOMITMEN & PROFESIONALISME TINGGI BEKERJA PENUH TANGGUNG JAWAB BEKERJA LEBIH KERAS, LEBIH BAIK, LEBIH CEPAT KEPERCAYAAN & KREDIBILITAS KEMENTERIAN PUPR DI MATA PUBLIK

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SISTEM PENGENDALIAN TATA KELOLA PBJ Sistem Pengendalian Mandiri (SPiM), Sistem Pemantauan Kompetensi Pokja, Sistem PBJ Terintegrasi PENINGKATAN INDEPENDENSI DARI POKJA Pokja ditetapkan oleh ULP, bukan oleh Satker; Penetapan anggota pokja lintas satker/unor. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

TERIMA KASIH KERJA CEPAT SELAMAT “Cita-citamu adalah cita-cita kami, baktimu teladan bagi kami untuk berjuang, bekerja membangun guna mewujudkan cita-cita, Indonesia yang adil dan makmur”

REALISASI KEUANGAN & FISIK TA. 2017 Status: 10 Desember 2017; Pukul 16.00 WIB KEUANGAN FISIK 2016 72,98% 2017 76,22% 2016 81,26% 2017 83,03% 3,24% 1,77% “…menunjukan bahwa percepatan terjadi dan akan terus diupayakan untuk ditingkatkan dalam mencapai hasil yang lebih baik lagi…”

PROFIL PENGADAAN BARANG JASA [1-2] TA 2017 78 % anggaran DIPA dilakukan KONTRAKTUAL 11.975 PAKET Rp 83 TRILIUN TAHUNAN & MYC BARU Rp 50 TRILIUN 11.336 PAKET MYC LANJUTAN Rp 33 TRILIUN 639 PAKET 14

NILAI PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI TERKONTRAK Status: 10 Desember 2017 PAKET Rp. 50 – 100 M 108 Paket Rp. 7,33 T PAKET > Rp. 100 M 106 Paket Rp. 23,02 T BUMN SWASTA BUMN SWASTA 20 pkt Rp. 1,31 T 88 pkt Rp. 6,02 T 63 pkt Rp. 13,92 T 43 pkt Rp. 9,1 T 18,5% 17,87% 81,5% 82,13% 59,43% 60,46% 40,57% 39,54%