Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN Program KIA PEMBAHSAN Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Daftar Narasumber Juli-November 2017 ? Daerah Jakarta Timur Tapanuli Selatan Jember Jayawijaya Jayapura Penanggung jawab program KIA Puskesmas 4 3 Klinik/Praktik Mandiri - Penanggung jawab program KIA Dinkes 1 Juli-November 2017 ? Lama menjabat vs Sosialisasi JKN Status Akreditasi Puskesmas??? Data dikumpulkan melalui diskusi kelompok kecil ( PJ program KIA di Puskesmas) dan in- depth interview (PJ KIA di Dinkes) Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Apakah Kapitasi mempengaruhi kehadiran? JAYAPURA : Kapitasi mempengaruhi peningkatan kehadiran sekaligus disinsentif -> pemotongan Rp.50.000 untuk ketidak hadiran TAPANULI SELATAN Kapitasi mempengaruhi peningkatan kehadiran JEMBER : Kapitasi tidak mempengaruhi kehadiran JAYAWIJAYA : Mempengaruhi peningkatan kehadiran JAKARTA : Kapitasi tidak mempengaruhi kehadiran tapi tunjangan daerah Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Dana Non-Kapitasi yang digunakan untuk program KIA Proses klaim dilakukan langsung ke BPJS kecuali di Tapanuli selatan -> Dinkes -> BPJS BOK : Jayapura : Klaim 2016 hanya bisa dilakukan satu tahun sekali pada akhir tahun. ANC 4x = 200k atau 50k/kunjungan 1. Jasa fee for service per paket, bukan perkunjungan Pelayanan pasca persalinan di PKM PONED 175k Persalinan normal 700k bidan, 800k dokter Pasang/cabut IUD/implant 100k Persalinan dgn tindakan emergensi dasar di PKM PONED 950k 2. Sosialisasi perlu dilakukan KB suntik 15k/suntik JAYAPURA : ANC Hanya trimester pertama yg bisa klaim Jayawijaya : meminjam fasilitas Jakarta timur dan Jember sudah menjalankan sistem rujuk balik dengan baik Sistem rujuk balik dilakukan dengan monitor via whatsapp Tapanuli selatan pasien kunjungan ke rumah dikenakan biaya transportasi (JKN dan non-JKN) dan pasien non-JKN perlu membayar jarum suntik dan kadang-kadang obat (kontrasepsi bentuk injeksi) jika stok sedang habis. Di Jakarta timur kunjungan dibiayai BLK dan DAK -> transportasi tidak dibiayai -> dirasa kurang adil Selain itu di tiga dari lima daerah : menerima uang “terima kasih” dari pasien Program berjalan baik juga dengan dukungan kader : di semua wilayah, kader sudah diberikan tunjangan oleh BOK atau pemerintah daerah. Jaktim : bidan swasta n penyuluhan mengenai kesehatan KIA Tapsel : Perda 2016 mendukung angka persalinan JAKARTA TIMUR : Pasien akan dikelola terlebih dahulu berdasarkan kompetensi dan akan dirujuk jika hanya perlu. Jayapura : Kontrasepsi (implant dan IUD) tidak dapat diklaim karena kesulitan dokumentasi (tidak lengkap syarat administrasi) Temuan di Jakarta timur pendanaan BLUD biasanya digunakan untuk membayar konsumsi makanan selama penyuluhan atau untuk pembelian jika reagen VCT habis. KF1-KN1, KF2-KN2, KF3, KN3 25k/kunjungan Komplikasi KB 125k Tindakan pra-rujuk pada komplikasi 125k KBMOP/Vasektomi 350k Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Pembagian dana non kapitasi yang belum adil 60% untuk operasional 40% untuk pelayanan 20% untuk membayar kepala PKM dan dokter 20% untuk membayar tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan PMK 21 Tahun 2016 Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk FKTP. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi Dipresepsikan tidak adil -> menurunkan motivasi -> gagal mencapai tujuan Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Sumber dana program KIA ANC Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten Persalinan normal Keluarga berencana (KB) paskapersalinan Pelayanan pasca persalinan di PKM PONED Jampersal/BOK Non Kapitasi Pasang/cabut IUD/implant Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) KB suntik Pertolongan persalinan, Komplikasi KB Perawatan bayi baru lahir. KBMOP/Vasektomi BLUD Persalinan dgn tindakan emergensi dasar di PKM PONED KF1-KN1, KF2-KN2, KF3, KN3 Tindakan pra-rujuk pada komplikasi Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Definisi Kinerja dan insentif menurut narasumber Narasumber Jakarta timur mendefinisikan kinerja sebagai bekerja sesuai standar pelayanan minimum yang dapat diukur dan juga dipertanggungjawabkan : Kesadaran akan layanan apa saja yang minimal harus diterima oleh pasien di Puskesmas Kinerja yang baik diartikan sebagai menghasilkan apa yang diharapkan, mencapai target dan saat kepuasan dicapai dari kedua belah pihak Pencapaian target program KIA dianggap sebagai indikator yang patut diberi insentif Jayapura dan Jayawijaya kehadiran dianggap patut mendapatkan insentif .SEBAIKNYA ada diskusi Integrasi Prog KIA dan P2M dan Penanggung Jawab P2JK "" – Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Insentif, disinsentif, umpan balik dan evaluasi kinerja Insentif uang di 4 dari 5 daerah pendistribusian dianggap tidak adil, non-uang (diberikan dalam bentuk peralatan rumah tangga sederhana apabila laporan maksud tepat waktu). Bukan apabila program tercapai Jayawijaya umpan balik positif berupa pelatihan pada program yang masih belum tercapai -> sekaligus meningkatkan motivasi Tapanuli selatan : prestasi kurang -> analisis -> perancangan tindak lanjut PMK No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi Kaitkan dengan: Insentif Supervisi dan evaluasi Disinsetif Umpan Balik PMK No 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas Kaitkan dengan: Semua daerah : 1. MNCH supervisi dan evaluasi dilakukan oleh kepala PKM -> tiap PKM oleh Dinkes 2. Setiap daerah memiliki laporan bulanan pelaksanaan KIA -> PKM -> Dinkes Umpan balik positif dapat juga motivasi bagi tenaga kesehatan apabila diberikan tepat sasaran Teguran kurang efektif karena kepala PKM tidak memperingatkan petugas kesehatan dengan kinerja rendah (hanya akan dimasukkan dalam laporan bulanan / tahunan) Pemotongan dari non-kapitasi : efektif di Jayapura Penanggung jawab program dan kepala puskesmas akan lebih dipantau ketat oleh dinkes Dievaluasi ≠Kinerja lebih baik Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Faktor yang memotivasi dan demotivasi bagi petugas Jayapura : Kepuasan terhadap pekerjaan mereka, secara pribadi mengetahui pasien mereka, tempat kerja yang nyaman dan mendekati waktu akreditasi, insentif Demotivasi : tempat kerja tidak nyaman, diintimidasi keluarga pasien South Tapanuli : Petugas kesehatan khawatir untuk menjadi yang paling sedikit atau paling banyak banyak mencapai target -> presentasi di depan semua kepala PKM dan dinkes di wilayah mereka. Ketidakadilan dalam insentif, kurangnya transparansi, alokasi tugas tidak jelas, fasilitas/staf PKM, ruang kantor yang tidak memadai, kondisi geografis yang sulit Jember : Support dari keluarga, kekompakan antar bidan Demotivasi : Dimarahi kalau tidak mencapai target Khawatir untuk jadi paling sedikit atau paling banyak banyak mencapai target -> presentasi di depan semua kepala PKM dan dinkes di wilayah mereka. Kinerja kurang dihargai Jayawijaya : Motivasi : Kepuasan terhadap kerja, Insentif (uang) tidak terkait dengan peningkatan kinerja karena sistem dianggap belum adil. Faktor demotivasi: insentif kurang memadai, tempat kerja yang tidak aman, fasilitas pendukung yang tidak lengkap Bidan merasa terdemotivasi saat insentif JKN diberikan hanya berdasarkan kehadiran dan pendidikan -> kurang adil Jakarta timur : Motivasi : Hadiah sederhana diberikan jika berprestasi, kenaikan pangkat Demotivasi : terlalu banyak laporan, keluhan yang tidak ditanggapi Rekan kerja tidak kooperatif, ketimpangan jumlah dokter/bidan Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Insentif yang diharapkan JAYAPURA : Asuransi, tunjangan, beasiswa, fasilitas, kenaikan jabatan, pelatihan TAPANULI SELATAN : Tunjangan, biaya transportasi, pelatihan, studi banding, beasiswa JEMBER : tunjangan, transportasi, fasilitas (kasur, kipas angin) di PKM, JAKARTA : Biaya transportasi, kenaikan jabatan JAYAWIJAYA : Asuransi, tunjangan, beasiswa, studi banding, biaya transportasi, fasilitas (laptop) Di Jayawijaya pelatihan diberikan saat program tidak tercapai (bukan sebagai insentif) sedangkan di Tapanuli selatan dan Jayapura pelatihan dianggap insentif yang diinginkan. Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Rekomendasi untuk mendukung program KIA Mengevaluasi pendistribusian dana sesuai dengan kinerja Mengarahkan dan menangani : keterlambatan pencairan dana dapat menjadi demotivasi, kurang memberi instruksi dapat menyebabkan kebingungan Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN

Manajemen “Sustainability” Dalam Mencapai Target Dan Menjaga Mutu/Kualitas KIA dalam AKREDITASI INPUT PROSES OUT PUT STANDAR TATA KELOLA KLINIS STANDAR TATA KELOLA MANAJEMEN Akreditasi Puskesmas: TATA KELOLA ADMEN , TATA KELOLA UKM, TATA KELOLA UKP dalam Program KIA IPC INTER PROFESIONAL COLABORATION PDCA STANDAR TATA KELOLA PROGRAM Lukas untuk Desiminasi Riset Implementasi JKN