PENGEMBANGAN EKONOMI DAN BISNIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Contoh dari kegiatan Pemulihan Ekonomi Lokal dan Kebijakan PBB untuk penciptaan lapangan kerja pasca konflik Proyek Maluku – Juni 2012.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
SISTEM AGRIBISNIS.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Perdagangan Internasional
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) menurut sarjana
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
“Peran Bank Pertanian dalam Pembiayaan Sektor Pertanian”
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA ( H I P M I K I N D O )
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH & KEMITRAAN
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI DAN INVESTASI RAKYAT
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
Banda Aceh, 8 Juni 2006.
BRR NAD-NIAS SEKILAS KONDISI SAAT INI
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
Pembangunan Energi Deputi Bidang Operasi Kebijakan :
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
Perkembangan dan Tantangan di Sektor Perumahan
KESIAPAN UMKM BABEL MENJALANKAN MEA
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN BISNIS Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias PENGEMBANGAN EKONOMI DAN BISNIS Kebijakan, Strategi dan Program

PELUANG DAN TANTANGAN

THE NEW ACEH: Opportunities Without Boundaries Aceh berada di pusat perdagangan Lautan India Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk mendukung pembanguna ekonomi yang berkelanjutan Penguatan Usaha Kecil dan menengah pembangunan Infrastruktur yang dapat meningkatkan arus barang dan jasa, akses pasar dan efisiensi Pengembangan Energi alternatif (panas bumi) untuk mendukung industri

UDANG KOMODITI ANDALAN PERIKANAN RUMPUT LAUT TUNA

KOMODITI ANDALAN PERTANIAN Coklat, Padi, Kedelai Kopi & Sayur-sayuran Karet Kelapa Sawit Ternak Sapi KOMODITI ANDALAN PERTANIAN Kacang Tanah Jagung dan Kemiri Pala dan Nilam

Ekonomi Aceh sebelum bencana Source: Blueprint Indonesia Aceh % Dari Indonesia PDB 2003(triliun Rp.) 1.709,00 39,00 2.28 Pertumbuhan PDB (%) 4,10 3,40 - PDB Perkapita (juta RP) 7,80 8,70 Populasi 2003 (juta) 218,60 4,00 2,00 Angkatan Kerja 2003 (juta) 100,30 2,53 2,52 Kesempatan Kerja 2003 (juta) 90,80 2,25 2,48 Pengangguran (juta) 9,50 0,28 2,95 Tingkat Pengangguran (%) 11,20

TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS 5.176 UMKM rusak/ hancur 7.529 Warung usaha rusak/hancur 1.191 Restoran rusak/hancur 25 Unit Bank Umum rusak/hancur 4 Unit BPR 20 Lembaga Keuangan Mikro rusak/ hancur 195 Pasar rusak/ hancur 20.000 ha Tambak ikan rusak 60.000 ha Tanah pertanian rusak 220.907 Orang kehilangan pekerjaan 800 km x 1 s/d 6km rusak

Peta Kemiskinan dan Kesenjangan di Provinsi NAD Kesenjangan infrastruktur dan konflik bertahun-tahun membuat Aceh terisolir dan miskin

Aceh termasuk 5 Provinsi termiskin di Indonesia

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

VISI Terwujudnya masyarakat Aceh dan Nias yang bermartabat, amanah, demokratis dan sejahtera

MISI Membangun ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal melalui peningkatan nilai tambah, dilakukan secara selektif dan terpadu, berorientasi pasar dan berkelanjutan dengan prioritas pada pengembangan Usaha/Industri Kecil dan Menengah serta meletakkan pondasi dan mendorong pengembangan Industri Besar

TUJUAN Memulihkan pelayanan bidang ekonomi Meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha Meningkatkan jangkauan layanan lembaga keuangan pendukung pembangunan ekonomi Mewujudkan iklim yang kondusif untuk menggerakakan perekonomian

KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHAP REHABILITASI Memulihkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan pelatihan Memulihkan kegiatan perbankan melalui pengembalian fungsi intermediasi Memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksi Memberikan dukungan kepada masyarakat terutama UKM untuk memperoleh akses sumberdaya produktif

KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHAP REKONSTRUKSI Meningkatkan akses kredit atas berbagai skema dan pengembangan LKM serta skema skema pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya Mengembangkan kemitraan pemerintah – swasta Memperkuat bantuan teknis dan memberdayakan UKM Percepatan pembangunan sektor produktif

ARAH PELAKSANAAN PROGRAM Berorientasi pada Sumber Daya lokal Peningkatan Nilai Tambah Selektif dan terpadu Berorientasi Pasar dan berkelanjutan Prioritas pada Pengembangan Usaha/Industri Kecil Menengah Meletakkan Pondasi dan mendorong pengembangan industri besar

PROGRAM PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PERDAGANGAN PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN PERTAMBANGAN PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN INTERMEDIASI PERBANKAN

Fokus Kegiatan Ekonomi Bisnis 2005-2009 Pelatihan ketrampilan profesi Pelatihan keahlian Rehab-Rekon Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Industri Kecil, Menengah Industri Besar, Investasi dan pariwisata 2005 2006 2007 2008 2009 Masa Tugas BRR

STRUKTUR ORGANISASI

Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Said Faisal Baabud Personal Assistant Maya Safira Technical Assistant Technical Assistant Admin Staff Fitria Ramli Industri, Perdagangan, Pariwista & Investasi Djoko Wasono Pengembangan Usaha Vocational Training Mgr. Industri Life Skill & Peningkatan Kapasitas Ali Juhairi Mgr. Keuangan & Permodalan M. Said Hisyam Mgr. Pelatihan & Pengembangan TK T. Jufri Jusuf Mgr. Perdagangan & UKM Husaini Ismail Staf Senior Monitoring Saifullah Mgr. Pariwisata, Investasi & Kemitraan Talbani Farlian Staf Monitoring Deri Friadi Staf Ekonomi dan Bisnis (Data & Pelaporan) Ary Fathra

Perubahan Struktur ON HOLD

PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG INDUSTRI

Bantuan Industri batu bata Bantuan Industri Pembuatan Kusen PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL Bantuan Industri batu bata Bantuan Industri Pembuatan Kusen Bantuan Industri galangan kapal Kerajinan Makanan Tradisional Bantuan Industri Kerajinan Bordir Bantuan Industri Kerajinan Konfeksi Bantuan Industri Kerajinan Gerabah Bantuan Industri Makanan Non-Tradisional

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERDAGANGAN

PERDAGANGAN DAN JASA Pendirian Pasar Sementara, Pembangunan Pasar Tradisional Pembangunan pasar grosir/induk Pembangunan Fasilitas Kemetrologian dan Pengujian mutu barang. Bantuan Modal Bergulir bagi pedagang

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG TENAGA KERJA

KETENAGAKERJAAN Inventarisasi, penyusunan data dan penyajian informasi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan Pelatihan berbasis kompetensi masyarakat dan program pelatihan bersiklus singkat Pelatihan tenaga kerja berdasarkan permintaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Membangun kapasitas lembaga untuk melakukan pelayanan ketenaga kerjaan Kegiatan infrastruktur yang berbasis sumber daya dan tenaga kerja lokal

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOPERASI DAN UKM

KOPERASI, UKM & LKM TAHAP REHABILITASI Perbaikan sarana dan prasarana pasar bagi usaha skala mikro. Pengembangan layanan teknis langsung kepada UMKM melalui perkuatan lembaga-lembaga layanan pengembangan usaha (business development service – BDS) setempat yang masih sanggup beroperasi. Memfasilitasi koperasi yang potensial dapat dilibatkan sebagai warung serba ada (waserda) Memulihkan kegiatan usaha UMKM melalui kerjasama usaha (business linkages) dengan usaha besar, baik BUMN, swasta nasional maupun swasta luar negeri. Penyediaan modal kerja/modal bergulir dan bantuan perkuatan KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan Memfasilitasi KUKM dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui koordinasi dengan Bank Indonesia Bantuan dan perkuatan alat/sarana produksi untuk UKM, terutama yang berada pada sentra dan secara aktif melakukan kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran melalui scheme LKM

KOPERASI, UKM & LKM Tahap Rekonstruksi Pendataan ulang dalam upaya revitalisasi kelembagaan KUKM yang antara lain disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paska-tsunami Pengembangan dan perkuatan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk merekonstruksi sarana dan prasarana pendukung produksi dan distribusi produk/jasa UMKMK Mengembangkan lingkungan usaha agar semakin kondusif bagi UMKM antara lain melalui pemulihan perijinan dengan sistem satu pintu atau cukup dengan pendaftaran usaha, serta pengurangan/pembebasan pungutan-pungutan aliran barang/jasa antar wilayah kabupaten/kota/propinsi. Menghidupkan kembali sentra-sentra produksi yang potensial untuk dikembangkan Peningkatan Keterampilan Teknis/Manajerial Sebagai Pembekalan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro/UK Peningkatan Kapasitas dan Jangkauan Pelayanan KSP/USP Penyelenggaraan kegiatan Diklat dibidang perikanan dan agroindustri Pemberdayaan LKM (lembaga keuangan Micro) sebagai role disaster model

AMF… Adalah model lembaga keuangan mikro yang didesain dan diharapkan dapat menumbuh-kembangkan ekonomi masyarakat. LKM – Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke lembaga perbankan.

2005 – 2006 2007 – 2009 Fokus korban bencana, & miskin Target pembiayaan untuk modal usaha Model pembiayaan: tanpa bunga dan komersial 2005 – 2006 Seluruh Aceh termasuk masyarakat umum Berbasis komersial 2007 – 2009

Jumlah AMF/ LKM Tahun 2005: 73 AMF Primer (Kec/Desa) SABANG BANDA ACEH ACEH BESAR KOTA LHOKSEUMAWE P I D I E BIREUN ACEH UTARA ACEH JAYA Tahun 2005: 73 AMF Primer (Kec/Desa) (Hanya 11 Kab/Kota) Tahun 2006: 63 AMF Primer (Kec/Desa) (21 Kab/Kota) - AMF Center berpusat di Ibukota Provinsi Banda Aceh - 11 AMF Sekunder (Kab/Kota) Tahun 2007: 150 AMF Center (243 Kec seluruh NAD/21 kab/kota sudah ada AMF Primer) Kec/Desa (primer) B E N E R M E R I A H ACEH TIMUR KOTA LANGSA A C E H T E N G A H ACEH BARAT ACEH TAMIANG NAGAN RAYA G A Y O L U E S ACEH BARAT DAYA A C E H T E N G G A R A ACEH SELATAN SIMEULUE SINGKIL PULAU BANYAK PULAU BANYAK

REALISASI ANGGARAN ACEH MICRO FINANCE - 2005 Anggaran : Rp 77.370.000.000 Jumlah LKM : 73 11 Kabupaten/Kota Penerima : 29.831 org Realisasi : Rp 77.341.394.000 Kredit : 2 – 5 juta/orang max 1%/bulan atau 30% bagi hasil BANDA ACEH | 10 Rp. 14.287.000 5.561 orang ACEH BESAR | 8 Rp. 11.080.000 4.399 orang LHOKSEUMAWE | 5 Rp. 4.490.000 1.517 orang PIDIE | 10 Rp. 8.540.000 3.900 orang ACEH TIMUR | 8 Rp. 6.708..000 2.296 orang ACEH JAYA | 6 Rp. 7.899.200 3.289 orang ACEH UTARA | 8 Rp. 5.717..000 1.761 orang ACEH BARAT | 4 Rp. 8.079.994 3.498 orang BIREUEN | 8 Rp. 5.720..000 2.184 orang SIMEULUE | 3 Rp. 2.510.000 677 orang ACEH SINGKIL | 3 Rp. 2.310.000 731 *) semua angka pencairan bantuan UKM dalam rupiah

Realisasi Anggaran 2005 dan Anggaran 2006

Pencapaian 2005 70,1 % 164,472,735 115,303,133 APBN 2005 Serapan 2005 245 pedagang grosir 520 kelompok usaha 3.784 Peserta Pelatihan 73 LKM terbentuk di 11 kab/kota 29.831 penerima modal usaha 164,472,735 APBN 2005 70,1 % 115,303,133 Serapan 2005

Critical months Juli: 37.26% September: 69.19% November: 89.81

Terima Kasih © BRR NAD – Nias 2005