Panitia Khusus Susunan dan Kedudukan MPM-DPM MPM KM 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
Advertisements

PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
MANAJEMEN PENGELOLAAN ORGANISASI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta, 20 Juni 2011 I Dewa Gede Palguna.
PENJELASAN RKAT LK KM IPB 2012 SOSIALISASI LOKAKARYA RK AGB 301,
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAWASAN
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Hukum dalam perspektif antropologi
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Beberapa Isyu Kriteria Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang
MUSYAROFAH, Mediasi dalam Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
MANAGEMENT Oleh. Dr.Resna AS. MPH..
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
SANKSI ADMINISTRATIF.
CHOIRU ZAÍN Manajemen Proyek Perangkat Lunak – Perencanaan Proyek.
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
… are you focused ?. … berapa jumlah Jari Tangan & jari Kaki..7 orang ??? 70 …? Bukankah.. Seharusnya … 140 ???
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi
FUNGSI PERENCANAAN.
Peningkatan Sinergi APIP Tahun 2012
KONSTITUSI & RULE OF LAW
2. Menentukan tujuan dan sasaran
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
Modul VI DASAR-DASAR MANAJEMEN
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
HUKUM & ETIKA PERIKLANAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Bahan Kuliah FH UII Yogyakarta 2016.
Instrumen Hukum Dan Peradilan Internasional HAM
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
MPM REMA UPI.
MENUJU CITARUM BERSIH CISANTI – NANJUNG
SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
Action Plan Dewan perwakilan Mahasiswa Periode
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Mission Impossible: Pra-BToPH 1
KPU Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi Pemilukada Di Jawa Tengah Tahun 2010
PROGRAM KERJA CALON KETUA UMUM DPM UNDIKNAS
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
SUBSTANSI HUKUM (Legal Substance)
HUKUM & ETIKA PERIKLANAN
KONTRAK & NOTA KESEPAHAMAN
INKOSISTENSI (INCONSISTENCY) DALAM PENEGAKAN HUKUM
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Catatan tentang DASAR-DASAR MENEJEMEN ORGANISASI: untuk Fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan UKSW Oleh : Slamet Haryono.
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
GRAND DESIGN (Nama Kepanitiaan). Outline Biodata calon PO/PM Latar Belakang Tema Kegiatan Tujuan Kegiatan Nilai-nilai dasar Kepanitiaan Gambaran Umum,
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
SELAMAT DATANG PESERTA LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN siswa (LDKS) MTs AL-MU’MIN TAHUN AJARAN 2011/2012.
Diharapkan Fokus Ukhty. Dilarang mengambil gambar kecuali Panitia.
Transcript presentasi:

Panitia Khusus Susunan dan Kedudukan MPM-DPM MPM KM 2010

Peran dan Fungsi MPM-DPM KM Pembagian Tugas MPM-DPM KM Content… Latar Belakang 1 2 Peran dan Fungsi MPM-DPM KM 3 Pembagian Tugas MPM-DPM KM Rekomendasi Pansus 4 PANSUS SUSDUK MPM KM 2010

Latar Belakang 1 2 Tumpang tindih kegiatan MPM-DPM KM Belum ada pembagian yang jelas antara fungsi MPM-DPM KM Tumpang tindih kegiatan MPM-DPM KM 2 Belum optimalnya kajian-kajian di MPM-DPM 3 PANSUS SUSDUK MPM KM 2010

Peran dan Fungsi Legislasi Konstitusi Aturan (aturan dasar) turunan PANSUS SUSDUK MPM KM 2010

Peran dan Fungsi Fungsi DPM KM Fungsi MPM KM Pentingnya pembagian peran Legislasi MPM-DPM Fungsi MPM KM Fungsi Konstitusi Fungsi Yudikasi Fungsi DPM KM Fungsi Legislasi PANSUS SUSDUK MPM KM 2010

Fungsi Legislasi MPM KM Fungsi Yudikasi MPM KM IPB melakukan kontrol dan pengawasan kepada produk hukum KM IPB serta memberikan sanksi dan penyelesaian apabila terjadi pelanggaran, kerancuan, maupun sengketa terkait konstitusi Fungsi Konstitusi MPM KM IPB berhak dan bertugas membuat aturan - aturan dasar KM IPB. Membentuk dan membubarkan lembaga. PANSUS SUSDUK MPM KM 2010 www.themegallery.com

Fungsi Legislasi DPM KM lembaga legislatif dengan fungsi Legislasi, Bugeting dan Controling. Hal yang terkait fungsi legislasi, controlling, dan budgeting yang melekat di MPM KM IPB kecuali yang terkait Pemira akan dikembalikan menjadi tugas dari DPM KM IPB. PANSUS SUSDUK MPM KM 2010

Rekomendasi Rekomendasi Pansus PANSUS SUSDUK MPM KM 2010

Quotes for the day… Plans are nothing, planning is everything (Dwight D. Eisenhower) “Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya” By failing to prepare, you are preparing to fail (Benjamin Franklin) PANSUS SUSDUK MPM KM 2010

Hatur Nuhun MPM KM 2010