Keterbukaan Desa dan Potensi Korupsinya Diskusi reboan Keterbukaan Desa dan Potensi Korupsinya

MASALAH di desa Dari tahun 2016 -2017, sudah ada 5 desa di Tuban yang kadesnya tersangkut korupsi Dana Desa (sumber: http://www.halopantura.com, pada tanggal 13 dan 16 Agustus 2017) Salah satu desa di Lamongan tidak Transparan dalam penggunaan Dana Desa (sumber: http://www.suarakpk.com , pada tanggal 3 Agustus 2017) Di Lamongan terjadi OTT kejaksaan terkait ada 18 desa yang menyerahkan sejumlah uang untuk biaya view PPA dan PPN dari pencairan dana desa kepada salah satu kades yang menjadi koordinator (sumber: http://www.halopantura.com, pada tanggal 9 Juni2017) 4 orang perangkat desa dan 1 pegawai kecamatan di Kabupaten Bojonegoro di duga slewengkan PBB (sumber: Radar Bojonegoro, pada tanggal 11 Oktober 2017)

MASALAH di desa Korupsi Pasar desa di Kab. Bojonegoro, tersangkanya di duga salah satu aparat Desa (sumber: Radar Bojonegoro, pada tanggal 13 Februari 2017) Salah satu Kades di Bojonegoro di duga slewengkan Dana Desa dengan pekerjaan perbaikan paving yang asal-asalan (sumber: https://penarakyatnews.id , pada tanggal 17 Juni 2017) Di jawa timur ada sedikitnya 200 kades yang menjadi tersangka korupsi Dana Desa (sumber: http://www.surabaya.bpk.go.id , pada tanggal 25 Oktober 2017) Seleksi Perangkat Desa Bojonegoro memeriksa 6 Kades dan anggota DPRD hingga menjerat 2 Kepala Desa dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan (sumber: Radar Bojonegoro, pada tanggal 9 November 2017)

Indeks Keterbukaan Desa (IKD), 42 Desa di Bojonegoro Tahun 2016-2017

Opini Bahwa Korupsi itu tidak mungkin dilakukan sendian, pasti ada bentuk sistem yang mendukungnya. Dan itu terjadi karena Tata Kelola pemerintah Desa yang tidak baik Yang sekarang terjadi, Pencegahan korupsi di desa dilakukan oleh Polisi / Inspektorat. Dikhawatirkan membawa ketakutan bagi pemerintah desa.

Opini Tata Kelola pemerintahan yang tidak baik berakibat juga penyelewengan kebijakan, seperti kasus perangkat desa di Bojonegoro: Bahwa itu bukan penipuan/penggelapan, tapi itu adalah penyuapan karena sudah menyangkut kebijakan pemimpinnya. Hal ini di perparah dengan gratifikasi yang diminta kepada calon perangkat desa yang lulus dengan alasan untuk biaya pelantikan dan Syukuran Masih banyak kasus penyelewengan serta pungli yang menjadi rahasia umum karena masyarakat yang tidak / enggan untuk melapor.

Muncul Pertanyaan Bagaimana reformasi birokrasi perangkat di Desa? Bagaimana cara Pencegahan Korupsi yang melibatkan publik? Bagaimana pola pencegahannya? Siapa yang melakukan pencegahan itu? Bagaimana penindakannya? Apa peran civil society dalam hal ini?