APA OTONOMI DAERAH ? 什麼自主權？ OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004). 民族自治權利和義務來設置自己的自治地區政府事務和利害按照條例的社會立法

APA ITU DAERAH OTONOM ? DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI BATAS – BATAS WILAYAH YANG BERWEWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT MENURUT PRAKARSA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. 團結是自治區法律，有很大的局限性 - 邊界當局政務和重要性，當地社區倡議通過自身調節和關懷下民間社會在印度尼西亞共和國列入該系統的願望。

MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ? SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK/TERPUSAT TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI. 範式政府在印尼實現更改，在此（前改革時代）是集中再也沒有按照印尼人在今天的需求。

SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN UUD 1945 Ps. 18 (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH – DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR DENGAN UNDANG – UNDANG. (2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN DAN KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

當地政府為改善服務和福利社會，生活發展社會主義民主，正義和平等，維護中央和地方之間的良好關係在維持印尼共和國的包容性。 PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN DAN PEMERATAAN, SERTA MEMELIHARA HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. 當地政府為改善服務和福利社會，生活發展社會主義民主，正義和平等，維護中央和地方之間的良好關係在維持印尼共和國的包容性。

TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK /服務目錄改進和福利社會的更好 PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, KEADILAN, DAN PEMERATAAN /民主，公正和公平的人生發展 3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN INDONESIA / 之間保持的中心區域和地區之間的良好關係，以保印度尼西亞

4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT / 鼓勵使社區 5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI LEGISLATIF / 成長主動性和創造性，提高社區參與和發展中的作用和職能立法

SASARAN YANG AKAN DICAPAI MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH: 1。增加公共服務，創造社區發展和地方政府機構。 2.平等中央政府和地方當局之間關係的財團。 3.認股權證以改善口感民族，民主，福利社會的地區。 4.創作室為獨立而更廣闊的領域的。 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK, PENGEMBANGAN KREATIFITAS MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN KEUANGAN. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN, DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.

APAKAH PEMERINTAHAN SENTRALISTIK/TERPUSAT TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ? 1.電力系統功率政府集中全面監管中央政府的政府中擁有如此在很大程度上依賴於中央政府。 2.地區印度尼西亞非常寬敞，面臨的問題社區每一個領域中的數據有出入。 3.不同需求人每人 - 差分按照他們的問題 - 每個。 DALAM SISTEM KEKUASAAN PEMERINTAHAN SENTRALISTIK KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH SANGAT HETEROGIN. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN PERMASALAHAN MASING – MASING.

ASAS-ASAS/DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ASAS/DASAR DESENTRALISASI : YAITU PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KAPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGURUS DAN MENGATUR URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN PEMERINTAH DAERAH. 權力下放：即交付管理局中央政府照顧到當地的自治政府事務，並安排夾雜在印尼共和國的系統，所以最後成為區域政務

Contoh Desentralisasi Pemilihan Kepala Daerah yang sekarang sudah menjadi urusan Daerah Otonom. Gubernur atau bupati sekarang dipilih oleh Rakyat. Dulu, Gubernur atau bupati dipilih oleh pemerintah. 地方選舉現為自治區的問題。州長或試劑現由人民選舉產生。在過去，總督或攝政王所選擇的政府。

分散化：即權力下放中央政府為副省長的政府機構和垂直於某些領域。並在底部它仍然是一個中央政務 ASAS DEKONSENTRASI : YAITU PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA INSTANSI VERTIKAL WILAYAH TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL ITU TETAP MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT. 分散化：即權力下放中央政府為副省長的政府機構和垂直於某些領域。並在底部它仍然是一個中央政務

Contoh Dekonsentrasi Di daerah Provinsi DKI Jakarta akan di adakan ASIAN GAMES tahun 2018. Presiden Jokowi memberikan semua wewenangnya kepada Gubernur Ahok untuk dilaksanakan ASIAN GAMES sebaik-baiknya. Jokowi memberikan uang negara kepada Pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ASIAN GAMES tetaplah pemerintah Pusat/Negara/Jokowi.

共同管理的任務：即轉讓中央政府對政府和村莊的政府，還是從省政府區/市/村，或由區/市政府村政府 3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN : YAITU PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA, ATAU DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA / DESA, ATAU DARI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAH DESA 共同管理的任務：即轉讓中央政府對政府和村莊的政府，還是從省政府區/市/村，或由區/市政府村政府

Contoh Tugas Perbantuan Presiden akan membagi-bagikan kompor gas kepada setiap kepala keluarga di Indonesia. Presiden menyerahkan wewenang kepada Gubernur di setiap Provinsi. Lalu Gubernur menyerahkan wewenang kepada Walikota dan Bupati. Setelah itu Walikota dan Bupati menyerahkan wewenang kepada setiap camat. Kemudian camat menyerahkan wewenang kepada lurah. Kemudian Lurah menyerahkan wewenang ke RW. Lalu RW menyerahkan wewenang kepada RT. Dan RT membagikan kompor gas ke setiap kepala keluarga.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH 權利和地方政府的義務 MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH MEMILIH PIMPINAN DAERAH MENGELOLA APARATUR DAERAH MEMUNGUT PAJAK DAERAH MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI [ENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA YANG ADA DI DAERAH MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 21 UU No. 32 TH 2004) 權利： 1.調整自己的政府事務 2.選擇利達 3.管理員工區 4.獲得稅收區 5.接收到針對自然資源和其他資源可以在區域的管理 6.接受其他收入 7.獲取提供之規例立法其他權利

KEWAJIBAN /責任 MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL SERTA KEUTUHAN INDONESIA MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT MEWUJUDKAN KEADILAN DAN PEMERATAAN MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHARAN DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH 2004) 1.保護人民，保持團結，團結和民族凝聚力和完整性印度尼西亞 2.健全民主生活 3.開發生命工程學的質量 4.使用正義與平等 5.改善基礎教育服務 6.提供便利日報 所以

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH PUSAT: POLITIK LUAR NEGERI PERTAHANAN KEAMANAN YUSTISI MONETER DAN FISKAL NASIONAL AGAMA 1.外交政策 2.防禦 3.安全 4.司法 5.貨幣和財政國家 6.宗教

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH PUSAT /操作公務管理局是中央政府 PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA PEMERINTAH DESA BERDASAR ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN 1. 落實政務的政府 2. 代表部分政府事務的副行長政府 3.委託一些政府政務公開村所確定的原則共同管理的任務

PRINSIP–PRINSIP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MEMPERHATIKAN ASPEK DEMOKRASI, KEADILAN, PEMERATAAN, POTENSI, DAN KERAGAMAN DAERAH DIDASARKAN ATAS OTONOMI LUAS, OTONOMI NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB OTONOMI LUAS DAN UTUH DILETAKKAN PADA KABUPATEN / KOTA, SEDANGKAN OTONOMI PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI YANG TERBATAS 1.見民主，公正，公平，潛力，多樣性面積的 2.根據自治寬敞，自主真實與責任人 3.自主性廣，襯著區/市，省自治，而自治有限公司

PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH DAN ANTAR DAERAH HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAERAH OTONOM HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN FUNGSI LEGISLATIF DAERAH (DPRD) DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA PROVINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN TERTENTU YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR 4.實施自主性應該是按照所謂固定的關係結構可以中央，區域和跨區域 5.必須提高獨立和區域自治區和城市 6. 要完善立法和函數的對當地政府財政預算執行情況的作用和功能 7.下放置於行政區域省作為政府機關執行某些委派的總督

MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ? KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT / NASIONAL : - UUD 1945 - UNDANG-UNDANG / PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG - PERATURAN PEMERINTAH - PERATURAN PRESIDEN - PERATURAN MENTERI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH: - PERATURAN GUBERNUR - PERATURAN BUPATI / WALIKOTA - KEPUTUSAN KEPALA DINAS / INSTANSI DAERAH

SIAPA YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK TERSEBUT??? RAKYAT