PASAR DAN LEMBAGA POLITIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Advertisements

Pengantar Bisnis Nur Alam M. Noer, SE.
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta, 20 Juni 2011 I Dewa Gede Palguna.
Assalamualaikum Wr. Wb..
LEMBAGA EKSEKUTIF dan LEGISLATIF
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-14
Sistem Politik di Indonesia
Politik menjadi tergantung pada mediasi media sehingga media & politik menjadi institusi komplementer. (saling isi-saling melengkapi) 1970 : Media membangun.
MARKETING POLITIK Marketing:
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
By Dyan Rahmiati Mata kuliah Komunikasi Politik
Dinamika Opini Publik dalam Komunikasi Politik
Assalamualaikum….
Istilah Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi.
TEORI PUBLIC CHOICE (PILIHAN PUBLIK)
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
MANAJEMEN PEMASARAN I ( 3 SKS )

Computer Network Research Group ITB Future of Internet for Secretary Onno W. Purbo FAX /
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
PEMILU.
KONSTITUSI NEGARA.
WACANA SINGKAT ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Tertib Sosial Keadaan yang aman, damai, tenteram atau stabil/ harmonis. MENGAPA DIPERLUKAN KEADAAN YANG TERTIB? Agar upaya kebutuhan hidup itu dapat.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Aktor-aktor Yang Terlibat dalam
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Lembaga Legislatif Indonesia
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Konsep dan lingkungan pemasaran
BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB.
PEMBAGIAN SISTEM POLITIK
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
Kajian Sosial Iklan “Realitas Iklan Politik”
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Informasi dan Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik
LINGKUNGAN PEMASARAN Roni Kurniawan, M.Si.
Institusi Kebijakan Mata Kuliah Kebijakan Publik
Endah Purwitasari Universitas Gunadarma
Pertemuan 3 Lembaga Sosial.
MANAJEMEN PEMASARAN ( 2 SKS )
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
What is Public Choice Theory
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
MANAJEMEN PEMASARAN I ( 3 SKS )
Introduction to 1 Chapter Planning a Business.
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
Oleh Riski Isminar Ardianti.,M.Ec.Dev
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
Pertemuan ke 8 Pengetahuan bisnis.
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
Oleh Riski Isminar Ardianti.,M.Ec.Dev
MANAJEMEN PEMASARAN.
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
Introduction to 1 Chapter Planning a Business.
New Media & New Politic.
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
EKONOMI POLITIK Introduction Anang Muftiadi
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
PENGENDALIAN RISIKO & MUTU PADA USAHA/INDUSTRI KECIL
MATERI KULIAH MANAJEMEN PEMASARAN. BAB I MENCIPTAKAN NILAI MENCIPTAKAN NILAI DAN DAN KEPUASAN PELANGGAN KEPUASAN PELANGGAN.
KARINA JAYANTI Universitas Gunadarma
Anggota 1.Mutiara Emilia Hikmatunnisa W M.Firmansyah
Transcript presentasi:

PASAR DAN LEMBAGA POLITIK Ekonomi Politik Pertemuan Ke - 2 (11 Februari 2010) Desy Hariyati

PASAR Process whereby contol over future income streams is transferred among participants. Changes in ownership and control of future streams of benefits and costs. Requirements of any market: Ownership of the things to be exchanged Information

PASAR POLITIK Merupakan proses terjadinya transaksi politik: suara masyarakat pemilih (voters) diberikan kepada kandidat legislatif maupun eksekutif guna memperoleh kebijakan publik yang diinginkan Jika masyarakat tidak puas → beralih ke kandidat lain Demokrasi merupakan salah satu bentuk pasar politik

PELAKU DALAM PASAR POLITIK Produsen: Politikus dan Partai Politik Berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat/pemilih/voters Tujuan: Meraih dan atau mempertahankan kekuasaan politik → kepentingan kandidat disinkronkan dengan kepentingan voters Konsumen: pemilik suara/voters

Hughes (2006) menyatakan: ”In politics, the application of marketing centers on the analysis of needs centers on voters and citizens; the product becomes a multifaceted combination of the politician himself or herself, the politician’s image, and the platform the politician advocates, which is then promoted and delivered to the appropriate audience.” Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa marketing politik sama dengan marketing pada umumnya yang berpusat pada kebutuhan pemilih.

Faktor Penyebab Gagalnya Pasar Politik Adanya kekuatan pasar, dimana kandidat atau parpol terutama yang tergolong besar memiliki kekuatan guna menghambat kandidat dan parpol baru untuk memasuki pasar politik Informasi asimetris (asymmetrical information) Kandidat dan parpol memiliki informasi jauh lebih memadai daripada voters → di sebagian besar negara berkembang, mayoritas voters adalah masyarakat miskin dan berpendidikan rendah

Pasar Politik Sehat Pasar politik yang sehat dapat tercipta jika: Produsen mampu memadukan proporsi antara orientasi pragmatis dengan orientasi altruistik Konsumen memiliki tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang baik Kesejahteraan berkolerasi terhadap distorsi money politic Pendidikan berkolerasi terhadap informasi asimetris

LEMBAGA Suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia (Horton, 1984:211) Norma-norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Norma-norma itu berupa kebiasaan (folkways) dan tata kelakuan (mores) Sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang dipakai orang untuk menyelenggarakan kegiatannya.

LEMBAGA POLITIK Kebiasaan atau perilaku yang terpola dalam bidang politik Lembaga politik meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan lembaga- lembaga lain yang didalamnya terjadi proses politik

TERIMA KASIH