Dinamika Politik Lokal: Berkaca Dari Sejarah Minggu II Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2010 STIA LAN Dosen: Ratri Istania

KRISIS 1998 SEBUAH TITIK PEMBERANGKATAN Krisis moneter global Presiden Soeharto “lengser” 32 tahun stabilitas semu: disparitas pusat vs daerah, jawa dan sekitarnya vs Indonesia bagian timur Orde baru berakhir, proses demokratisasi di daerah dimulai Pemilu 1999 “demokratis kedua” digelar Desentralisasi (UU Pemerintah Daerah No. 22/1999 dirubah menjadi UU Pemerintah Daerah No. 32/2004) Structural Adjustment Programs (SAPs), IMF dan Decentralization, World Bank Pilkada langsung Instabilitas lokal (chaos)

Pola Pergeseran Politik Lokal Masa Sebelum 1998 Titik Perubahan 1998 Masa Setelah 1998 Otoriter Sentralistis Politik Penjajah/Pusat Centris Transisi Demokrasi Desentralisasi Politik Lokal Centris Demokrasi “Thin” Konsolidasi Demokrasi Desentralisasi Politik Lokal-Pusat Demokrasi “Thick”

Thin vs. Thick Democracy Benjamin Barber (2004) di dalam bukunya Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, mengatakan bahwa istilah Thin democracy, merupakan model demokrasi dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Thin berlawanan dengan thick atau strong democracy yaitu mengutamakan jenis partisipasi masyarakat berdasarkan ikatan-ikatan sosial kuat di antara mereka, sehingga kesepakatan timbul atas dasar kesadaran kolektif, mengatasi hasil pemilu semata.

Thick Democracy Menuju Demokrasi Konsosiasional Arend Lijphart (1999) dalam Patterns of Democracy, memberikan 6 klasifikasi demokrasi dimana demokrasi berdasarkan konsensus atau dikenal sebagai consociationalism akan menciptakan budaya demokrasi tanpa kebrutalan, ramah lingkungan, pembagian kekuasaan secara damai, mengutamakan kesejahteraan, terbuka bagi bantuan asing Thick democracy akan mengantarkan masyarakat lokal lebih stabil menuju ke arah demokrasi konsosiasional.

AGENDA PERUBAHAN POLITIK LOKAL Transisi pemerintahan otoriter menuju sistem pemerintahan lebih demokratis Perubahan segi ekonomis dan politis Proses desentralisasi di Indonesia sama dengan proses demokratisasi dan kebangkitan masyarakat sipil (Antlov 2003; Aspinall dan Fealy 2003; Sahikhu Usman 2002) Desentralisasi sebagai pengaturan kembali lapangan-lapangan kekuatan yang ada

PERUBAHAN POLITIK LOKAL DENGAN DESENTRALISASI Sebagai delegasi tugas-tugas tertentu sementara pusat masih menguasai tanggung jawab keseluruhan; Dekonsentrasi, yang mengacu pada penggeseran decision-making dalam negara tersentralisasi, dan Devolusi, yang menyangkut transfer kekuasaan secara aktual ke tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Diolah dari sumber: Nordholt dan Klinken, 2007, hal. 14)

KENDALA Pergeseran dari pemerintahan sentralistis ke pemerintahan desentralisasi tidak sinonim dengan pergeseran pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, tidak juga mengisyaratkan pergeseran negara kuat ke negara masyarakat kuat Melemahnya negara pusat tidak secara otomatis membuahkan demokrasi lokal lebih kuat Desentralisasi di bawah kondisi-kondisi tertentu bisa dibarengi dengan bentuk-bentuk pemerintahan otoriter

DINAMIKA POLITIK LOKAL “Melacak changing continuities dalam politik Indonesia” (Sumber: Nordholt dan Klinken, 2007)