Sistem Jaminan Sosial Nasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Advertisements

SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Sesi 7: Manajemen Risiko & Asuransi
Materi Kuliah Manajemen ASKES
Road Map PT ASABRI (Persero)
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL
SOSIALISASI PROGRAM JKN DAN EVALUASI PELAYANAN TRIWULAN I
Jaminan Sosial Pekerja, Harmonisasi Peraturan Perundangan menuju Sistem Jaminan Sosial Pekerja yang Komphrehensif dan Terintegrasi Disampaikan oleh: Timur.
PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL UU no. 13 tahun 2003; PP no. 8 tahun 1981 ttg Perlindungan Upah Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan.
Perhitungan PPh 21.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
LAKSANAKAN JAMINAN SOSIAL
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN
Transformasi BPJS.
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
JAMSOSTEK.
Jamsostek mkiswandari/2004.
BUSINESS LAW (12) HUKUM KETENAGAKERJAAN &
UPAH DAN JAMINAN SOSIAL
Pajak Penghasilan Pasal 21
STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten
IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Dr. La Ode Hasiara, Drs.,S.E.,M.M.,M.Pd.,Ph.D., Ak., CA.
Andi Dharmawan Divisi Regional V
Beban fiskal Program Jaminan Kesehatan SJSN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Tax Planning PPH Pasal 21/26
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
KACAB SURABAYA KARIMUNJAWA KACAB SURABAYA DARMO KACAB SURABAYA RUNGKUT
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Gaji dan Upah.
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional /THL/PP 31 Tahun 2016.
Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan (JKN, JKK, JK) Tenaga Operasional SKPD Tahun 2016.
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR
SJSN.
Orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
12 MODUL MANAJEMEN PENGUPAHAN DAN PERBURUHAN FAKULTAS EKONOMI
JAMSOSTEK DAN BPJS.
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
Kalau Gotong Royong, Semua Tertolong
PERTEMUAN 9 PRESENTASI MAHASISWA : JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN Aula Gedung Kejaksaan Tinggi Gorontalo,Kamis, 8 Mei 2014 Kacab Pasuruan.
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
KOMBINASI BISNIS DAN KONSOLIDASI
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Program BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di The Jakarta Japan Club
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA
PENGAWASAN PENERAPAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN KEMATIAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Oleh: DIREKTORAT PENGAWASAN.
DANA PENSIUN PEKERJA: ANTARA HARAPAN & KENYATAAN
SEMINAR EMPLOYEE & INDUSTRIAL RELATION IN DIGITAL ERA
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

Sistem Jaminan Sosial Nasional UU No 40 Th 2004 Tentang Sistem jaminan Sosial Nasional

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Jamsostek Taspen Asabri Askes Pelaksana BPJS maka dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Yang terdiri atas President, Tokoh / Ahli yang memahami bidang jaminan Sosial, Pemberi Kerja, dan Unsur Serikat

Merekomendasikan : Jenis Jaminan Sosial : Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian Merekomendasikan :

Agar dibentuk suatu badan Hukum untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial yaitu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial )

Pembentukan BPJS BPJS Terbagi atas a. BPJS KESEHATAN Menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan b. BPJS KETENAGAKERJAAn Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian

Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas : Fakir Miskin dan Tidak Mampu Bukan PBI Jaminan Kesehatan : a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya; b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan c. bukan Pekerja dan anggota keluarganya.a

1. Jaminan Program Jaminan Hari Tua: Besaran Iuran BPJS : 1. Jaminan Program Jaminan Hari Tua: Ditanggung Perusahaan = 3,7% Ditanggung Tenaga Kerja = 2% 2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan : Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja lajang Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja berkeluarga Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 3.080.000,-

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Di Indonesia 3. Jaminan Kecelakaan Kerja : Berkisar antara 0,24% - 1,74% ( dan ini merupakan tanggung jawab pengusaha ) 4. Jaminan Kematian Sebesar 0,3% Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Di Indonesia