PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO
Advertisements

Konsepsi Manajemen Pelayanan Publik
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Hak Atas Pelayanan Publik
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
Kajian Normatif Pelayanan Menurut UU. No 25 tahun 2009
Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010
Hukum Administrasi Negara Universitas Medan Area
DESAIN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
Persyaratan Substantif, Teknis,
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
STATUTA PERGURUAN TINGGI
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Konsep Dasar MATERI - 1.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI INOVASI ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
based of Pengertian LPS
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PELAYANAN PRIMA DiSAMPAIKAN PADA DIKLAT PRAJABATAN GOL III
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
MANAJEMEN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DAN PRIVAT
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Alamat: JL Sidomulyo III/31
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Pengelolaan Kekayaan Negara
KOPERASI DAN PENGELOLAAN KOPERASI
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Pemerintahan Indonesia
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Peraturan Perundang-Undangan Anggun Nabila, SKM, MKM
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
PENGELOLAAN ASSET NEGARA : PENGELOLAAN ASSET NEGARA : Introduksi ASAHI MARET Oleh : DRS. SISWO SUJANTO, DEA JAKARTA, 11 MARET 2015 ASOSIASI AUDITOR.
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Varietas Lokal Secara Online
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ASPEK KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Transcript presentasi:

PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR

APA ITU PELAYANANPUBLIK? KEGIATAN ATAU RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGI SETIAP WARGA NEGARA DAN PENDUDUK ATAS BARANG, JASA PUBLIK, DAN/ATAU PELAYANAN ADMINISTRATIF YANG DISEDIAKAN OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK. ---(UU 25/2009)--- USAHA YANG DILAKUKAN SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG ATAU INSTANSI TERTENTU MELALUI PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DAN JASA YANG BERTUJUAN MEMBERI KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN --- (MIFTAH THOHA, 2000)---

JENIS PELAYANAN PUBLIK RUANG LINGKUP JENIS PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN BARANG PUBLIK PELAYANAN JASA PUBLIK PELAYANAN ADMINISTRATIF PELAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORGANISASI PUBLIK PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN OLEH ORGANISASI PRIVAT. PELAYANAN JENIS INI DAPAT DIBEDAKAN LAGI MENJADI : BERSIFAT PRIMER DAN BERSIFAT SEKUNDER ---RATMINO,DKK 2006---

SIAPA PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK? Pelayanan konsultasi Penyuluhan masyarakat Pengawasan internal Pengelolaan informasi Pengelolaan pengaduan Pelaksanaan pelayanan INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA LEMBAGA INDEPENDEN KORPORASI

KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN ASAS PELAYANAN PUBLIK TRANSPARANSI AKUNTABILITAS KONDISIONAL PARTISIPASI KESAMAAN HAK KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN

SEGALA KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH SERVICE PROVIDER UNTUK MENDEKATKAN, MEMPERMUDAH DAN MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT DENGAN MENERAPKAN ASAS ASAS PELAYANAN PUBLIC UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS.