SWASTANISASI BUMN DISUSUN OLEH : 1. 2. 3. 4. 5.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

Ekuitas Pemilik ( PSAK No.21 ).
HASIL TEMUAN BAPEPAM-LK BERKAITAN DENGAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN
Pengertian/Definisi MODAL VENTURA Handowo Dipo,
Rizki Fachrur R Dawud Hakiki Eko Waluyo Mohammad Ridwansyah Nizar Fitrandy
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
Aspek keuangan.
Perseroan Terbatas ( Public Company)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSEPEKTIF TEORI AGENSI
BAB 3 EMISI EFEK Penerbit Erlangga.
PRIVATISASI. Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan.
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PENGERTIAN PROYEK Proyek  kegiatan investasi terhadap sumberdaya yang ada, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu atau masyarakat seluruhnya.
B U M N BUMN.
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
PRIVATISASI I. Pendahuluan II. Latar Belakang III. Pembahasan
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Kesehatan bank kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan.
BENTUK-BENTUK KEPEMILIKAN BISNIS (ORGANISASI BISNIS)
MODAL VENTURA Pengertian/Definisi Handowo Dipo,
Perseroan Terbatas (Corporation)
Anggota:  Rendy Ganis W  Nunung Dewi Setya  Pristy Devintania  Wildha Fitri  Siti Fauzia  Kent.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Etika Bisnis dan Konsep Good Corporate Governance (GCG)
ANGGIA PARAMITA PUTI KENCANA, SE, MSM UNIVERSITAS GUNADARMA
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
MODAL SAHAM DAN LABA DITAHAN
Good Governance Etika Bisnis.
TINGKATAN STRATEGI.
Perekonomian Indonesia
Good Corporate Governance
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERAN BUMN Dalam Perekonomian Indonesia
BENTUK BADAN USAHA DAN PERKEMBANGAN BADAN USAHA
PERAN DAN PELAKU EKONOMI
MODAL SAHAM DAN LABA DITAHAN
PASAR MODAL Rita Tri Yusnita
ANALISIS BIAYA-MANFAAT PROYEK PERTEMUAN I : PENGERTIAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, ASPEK, DAN KEGUNAAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL.
PERUBAHAN DAN PERTUMBUHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
GCG (Good Corporate Governance)
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
EMISI EFEK SURTIKANTI. S.E., M.Si.
AUDIT MANAJEMEN FUNGSI KEUANGAN
Pertemuan 20 Pertumbuhan ekonomi
Belajar dari Kasus Bank Global sumber : Oleh Achmad Ali
Hertiana Ikasari, SE, MSi
Manajemen Investasi.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
EMISI EFEK SURTIKANTI. S.E., M.Si.
Peranan Corporate Governance
KONSEP DAN TEORI PERBANKAN
Bab 4 Standar Audit dan Akuntansi Global
Kebijakan moneter.
BENTUK – BENTUK BADAN USAHA
TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN
MODAL SAHAM DAN LABA DITAHAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
Tahapan/ langkah-langkah Pengawasan
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
B U M N Materi 10 DITIYA HIMAWATI, SE., MM. KAPITA SELEKTA KEUANGAN
PRIVATISASI BUMN.
PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA
MANAJEMEN PEMASARAN (EKMA4216) MODUL 2 PERUMUSAN STRATEGI PEMASARAN Tutor : Padlah Riyadi., SE., MM., Ak., CA.
Singgih pudjirahardjo
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
KELOMPOK V 1.MUTIARA SHIFA 2. SRI WULANDARI 3. ZAINAL ARIFIN Teori Investasi.
Transcript presentasi:

SWASTANISASI BUMN DISUSUN OLEH : 1. 2. 3. 4. 5

Latar Belakang Masalah dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Sementara itu, sesat ini pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melunasi pinjaman luar negeri yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN. Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengandung Pro dan Kontra dikalangan masyarakat. Sebagaian masyarakat berpendapat bahwa  BUMN adalah aset Negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat kara terus merugi. Namun adapula kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi Negara dan masyarakat Indonesia.

Pengertian Privatisasi/Swastanisasi Istilah privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi adalah suatu terminology yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah denga sektor swasta, diman aperubahan yang paling signifikan adanya disnasionalisasi penjuln kepemilikan public. Tujuan Privatisasi: 1. Dari sisi pembenahan internal manajemen: 2. Dari sisi ekonomi tujuanya adalah : 3. Dari segi politik.

Manfaat Privatisasi BUMN 1. Bagi Pemerintah 2. Bagi Perusahaan BUMN 3. Bagi Masyarakat Metode Privatisasi / Swastanisasi : publicoffering, private sale, new private investment, sale of assets,fragmentation, management/employee buy out, kontrak manajemen,kontrak/sewa aset, atau likuidas.

Pro dan Kontra Swastanisasi: A. Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi B. Mendorong perkembangan pasar modal C. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah Dari segi pro : A. Alasan bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dianggap tidak sesuai dengan fakta. B. Alasan untuk meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisa diterima

Sasaran Program Reformasi BUMN 1. Menjamin adanya peningkatan pertumbuhan kinerja BUMN 2. peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta untuk meningkatkan mutu 3. pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat

Kendala Reformasi BUMN 1. Kapasitas pasar modal saat ini tidak dapat menampung pelaksanaan privatisasi sejumlah besar BUMN melalui penawaran umum karena masih terbatasnya aliran dana dalam negeri dan investasi portofolio dari luar negeri. 2. Keterbatasan pengalaman dalam mengelola program reformasi yang sebesar ini. Sebagai contoh kegiatan perencanaan, penempatan karyawan dan pengoperasian dari badan-badan regulator yang baru tentu akan memerlukan waktu. 3.  Belum adanya kesamaan persepsi dalam upaya reformasi BUMN membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh kepada stakeholder (Manajemen, karyawan, DPR-MPR, masyarakat dll).

BUMN Penerapan Good Corporate Govermance (GCG) dan BUMN Online 1. Modal yang ditanamkannya akan digunakan sesuai dengan interest mereka. 2. Keuangan perusahan dilaporkan secara tepat waktu dan transparan sehingga keputusan investasiyang dilakukan telah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Direksi sebagai eksekutif maupun komisaris sebagai pengawas adalah orang-orang terbaik yang akan membawa perusahaan mencapai peningkatan nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan shareholders, dan bukannya kepentingan mereka sepihak.

sekian Terimakasih… wassalammmm….. 