UNIVERSITAS MAJALENGKA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
Konferensi Guru Indonesia FUNGSI & TANGGUNG JAWAB SEKOLAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Bismillahirrohmaanirrohiem
STANDAR 4.
KELEMBAGAAN, PROGRAM, Dan PENGELOLAAN PENDIDIKAN
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.
Penagihan Piutang Negara (tanpa Surat Paksa)
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH
Surabaya, DESEMBER 2014 PENDIRIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAN PENEGERIAN MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN MANAJEMEN TENAGA PENDIDIKAN ADMINISTRASI KOSENTRASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENU Kelompok IV RUSTAM :
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Standar Biaya Operasional Satuan Pendidikan
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
STANDAR PROFESI TTK.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
MANAJEMEN PERSONALIA (GURU&KARYAWAN).
BIAYA PENDIDIKAN.
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
TUJUH PILAR MANAJEMEN KOMPONEN SEKOLAH PERTEMUAN 3
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penerapan sistem informasi manajemen di sdn jatihandap 2
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
DI SUSUN OLEH: EEN SUHAENI NMP OO34 IPS 1.
PERATURAN TENTANG NAKES NAURI ANGGITA TEMESVARI, SKM., MKM
ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
ESENSI DAN RANAH PROFESI KEPENDIDIKAN PENDEKATAN PELEMBAGAAN PROFESI
PENGELOLAAN KURIKULUM DISUSUN OLEH : SUCI PERMATASARI
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
Kuliah Tanggal 18 Jjanuari 2012
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENDAHULUAN KAJIAN PERDA KOTA BANDUNG Bab IVBab VBab VI Bab VII Kajian Bab IV dan Bab VII tentang :  Penerimaan Peserta Didik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
RADAR PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (PMP). KONDISI MUTU PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 TENTANG SARANA DAN PRASARANA Dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan.
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
Transcript presentasi:

UNIVERSITAS MAJALENGKA PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN RERE RINJANI 11.22.1.0096 PGSD UNIVERSITAS MAJALENGKA

Hartati Sukirman, 2000:8 Tenaga Kependidikan Tenaga-tenaga yang berkecimpung didalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan dan pelaksanaan pendidikan atau penyelenggara pendidikan

Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 khususnya Bab 1 pasal 1 ayat ( 5) Bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaran pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku.

Pengelolaan Tenaga Kependidikan Kegiatan yang mencakup norma , standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah

Dimensi PengelolaanTenaga Kependidikan Recruitment Placement Development Pengawasan

Jenis-jenis Tenaga Kependidikan Struktural Tenaga Fungsional Tenaga Teknis

Tugas Tenaga Kependidikan Kepala Sekolah W. Kepsek (Urusan Kurikulum) W. Kepsek (Urusan Kesiswaan) W. Kepsek (Urusan sarana dan Prasarana) Pengembangan kurikulum dan teknologi Pengembangan tes Pustakawan Laboran Teknisi Sumber Belajar Pelatih Tata Usaha