BAB 1 Organisasi Sektor Publik serta memahami terhadap Ruang lingkup Akuntansi sektor publik

Ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik Alasan akuntansi sektor publik berkembang pesat saat ini karena tuntutan akuntabilitas organisasi publik menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui. Akuntansi sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan historis. Secara kelembagaan domain publik antara lain: BUMN, BUMD, yayasan, organisasi politik, organisasi massa, LSM, universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Definisi sektor publik berbeda-beda karena luasnya wilayah publik sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum) memiliki cara pandang dan defiinisi yang berbeda. Akuntansi sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Namun tugas dan fungsi sektor publik bisa dilaksanakan juga oleh sektor swasta. Misalkan: layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dll. Tapi ada sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, contohnya adalah fungsi birokrasi pemerintah.

Ciri - Ciri Organisasi Sektor Publik Tidak mencari keuntungan finansial secara kolektif oleh publik Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus

Karakteristik Organisasi Sektor Publik Tujuan Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani Aktivitas publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan

.Sumber Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Lerwakilan Daerah ( DPD ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )

Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal dan berjenjang Penyusunan Anggaran Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD. Stakeholder Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri

Lingkup Organisasi Sektor Publik Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja Faktor Lingkungan yang mempengaruhi, yaitu :   Faktor ekonomi, yang meliputi : Pertumbuhan ekonomi inflasi Tenaga kerja Nilai tukar mata uang Infrastruktur pendapatan per kapita (GNP/GDP)

Faktor politik, yang meliputi : Hubungan negara dan masyarakat Legitimasi pemerintah Tipe rezim yang berkuasa Ideologi negara Elit politik dan massa Jaringan Internasional Kelembagaan

Faktor kultural, yang meliputi :   Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya   Sistem nilai di masyarakat   Historis   Sosiologi masyarakat   Karakteristik masyarakat   Tingkat pendidikan

Faktor demografi meliputi antara lain :   Pertumbuhan penduduk   Struktur usia penduduk   Migrasi   Tingkat kesehatan

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu :

a.   Ekonomi Pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. b.   Efisiensi Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. c.    Efektivitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. 

Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata

Value of money memiliki beberapa manfaat, yaitu : a Value of money memiliki beberapa manfaat, yaitu : a. Meningkatkan pelayanan publik b. Meningkatkan efektifitas pelayan publik dan pelayanan tepat sasaran c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.