Dosen Pengampu: Yusrianto Kadir TERORISME Dosen Pengampu: Yusrianto Kadir

Definisi Terorisme “politically motivated violence directed againts non-combatants and designed to instill fear in a target audience” Kegley dan Wittkopf: “premeditaded politically motivated violence perpetrated againts noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience. (Charles W. Kegley Jr dan Eugene R. Wittkopf:2003:hal 433)

ciri-ciri dasar dari terorisme Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematik, yaitu kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan (teror) terhadap kekerasan/kekejaman/penganiyaan fisik; Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik; Adanya unsur pendadakan/kejutan; Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya; Sasaran pada umumnya nonkombatan; Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.

Terorisme Internasional (i) secara langsung di luar negeri atau dengan target luar negeri; (ii) Diselenggarakan oleh pemerintah atau faksi lebih dari satu negara; (iii) Juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara lain.

Munculnya Terorisme Tidak selesainya masalah Timur Tengah, misal perseteruan AS-Irak (saat rezim Saddam Husein) memunculkan gerakan terorisme berbasis agama

Antisipasi Gerakan Terorisme Kekuatan militer Pendekatan sosial budaya: Mencari/mengidentifikasi akar permasalahan munculnya terorisme yang dikaitkan 3 faktor psikologis, ideologis dan lingkungan (Paul R. Viotti dan Mark Kauppi, hal 166-167) Psikologis: Kejiwaan Ideologis: cara berpikir seseorang atau keyakinan yang dianutnya begitu kuat memengaruhi Lingkungan: kultur tempat hidup

Pada skala mikro perlu pendidikan multikulturalisme untuk menciptakan induvidu yang diberi kebebasan mengembangkan loyalitas kelompok majemuk sesuai pilihan masing-masing. Penegakan hukum (law enforcement) perlu ditingkatkan terutama di daerah konflik. Mengadakan kerjasama yang lebih baik diantara negara-negara

Kebijakan Luar Negeri RI Tujuan memerangi terorisme: kepentingan keamanan nasional dan stabilitas kawasan Asia Tenggara Harus memberi jaminan keamanan untuk lancarnya modal asing baik utang luar negeri dan penanaman modal asing Kebijakan pemerintah harus memperhitungkan aktor lain yaitu parlemen, partai politik, organisasi massa dan konstituen politik dalam masyarakat.