Tax Havens Christine, M.Int.Tax.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Mukti Fajar PAJAK DAN CSR Mukti Fajar
Advertisements

NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT)
Pengantar Perpajakan Sesi I
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
PPH 24 oleh…. Fitriantinah.
Investasi Sekuritas By : Ramdany, SE, Ak., M.Ak
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
HARMFUL TAX PRACTICES & INTERNATIONAL TAX AVOIDANCE
Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Laporan Keuangan Perusahaan
Game Theory Purdianta, ST., MT..
REALISME.
PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN UMUM
1. Teknik-teknik Pemungutan Pajak
Sharia Capital Market.
CARA PENGISIAN SPT FORMULIR 1771
Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5
PENERAPAN P3B ATAS PENGHASILAN BUNGA, DIVIDEN & ROYALTI
The Foreign Exchange Market Pertemuan 2
Rika Lidyah, S.E.,M.Si1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Presented by: Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
a.k.a structural testing WHITE BOX TESTING clear box testing
PPH PASAL 24 Hamdani ( ) Okto Rizki Pranayoga ( ) Ahmad Romadhani ( )
Penyusutan Aktiva Tetap Pertemuan 02
Introduction.  Proses manajemen untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan secara menguntungkan  Pemasaran adalah proses.
Pertemuan 8 PPh Atas Penghasilan Tertentu
Juan Kasma,SE.,M.Ak.,BKP.,CPAI PIKSI GANESHA
Pasal 31 A Ayat (1) dan Ayat (2)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
Sekuritas Dilutif dan Laba Per Lembar Saham
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK & JANGKA PANJANG DAN EKUITAS
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
Matakuliah :F0452/Akuntansi Perpajakan Tahun : 2006
PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN.
Pertemuan 23 PAJAK MNE.
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PERPAJAKAN INTERNASIONAL KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN BADAN LUAR NEGERI TERKENDALI [ BAB 8 DAN 9 PAJAK INTERNATIONAL, GUNADI ] M. FIRDAUS WAHIDI S.E.,
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
“yang” To introduce additional information needed to identify the object or the person spoken about.
HUBUNGAN AKUNTANSI KOMERSIAL VS AKUNTANSI PAJAK
MANAJEMEN PAJAK.
CASE STUDY - PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
Pertemuan REVIEW MATERI
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
Disusun oleh : Ika Arum Saputri EPI-G
Tax Treaty Provision (I)
HARMFUL TAX PRACTICES & INTERNATIONAL TAX AVOIDANCE
PAJAK INTERNASIONAL DR. Waluyo, M. Sc., Ak..
International Tax Law Principles (II)
Ketentuan Tentang Sumber Penghasilan
Capital Gain Dependent vs Independent Services Other Income
Tax Treaty Provision (II)
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
International Tax Law Principles
Sistem Pemungutan Pajak
Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat 2
ANTI TAX ADVOIDANCE RULES
PROFIT & LOSS STATEMENT Adrian Dwi PermanaMilydiyanti Amalia SaniLuthfi Firmansyah Dewika HandayaniPinkan Bunga Caesa Hendri AryoTommy Christian Joseph.
Master data Management
Analisis Korelasi dan Regresi Berganda Manajemen Informasi Kesehatan
PRINSIP PERPAJAKAN MNC
INVESTASI PADA INSTRUMEN EKUITAS
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
L E T ’ S G O !.
KESELAMATAN KERJA Peraturan Fisik & Mental Peralatan Job desk/SOP
THE INFORMATION ABOUT HEALTH INSURANCE IN AUSTRALIA.
Communication Strategy in Indonesian Language Foreign Students at the Institute of KH Abdul Chalim suwito Graduate, Surabaya State University
Rank Your Ideas The next step is to rank and compare your three high- potential ideas. Rank each one on the three qualities of feasibility, persuasion,
HANDLING RUSH PRESIDENT UNIVERSITY NURLAELA RIZKINA.
Transcript presentasi:

Tax Havens Christine, M.Int.Tax

Tax Haven – According to the OECD Report A tax haven is a country with no or nominal taxes on income from mobile activities which also meets at least one of the following three additional conditions: It does not exchange information effectively with other countries; or It provides tax benefits to taxpayers in a non- transparent fashion; or It does not require non-residents to engage in substantial activities in the tax haven in order to qualify for tax benefits.

Tax Haven-according Indonesian tax regulation Kriteria Tax Haven Country, yaitu: Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan; Atau Negara yang menerapkan kebijakan bank atau tidak melakukan pertukaran informasi

Negara yang mengenakan tarif pajak rendah Negara yang mengenakan tarif PPh lebih rendah 50% dari tarif PPh Badan di Indonesia. Untuk tahun 2009 : < 14% Untuk tahun 2010 dst. : < 12,5%

Negara yang menerapkan kebijakan bank atau tidak melakukan pertukaran informasi Negara atau jurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangannya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Controlled Foreign Corporation By Christine M.Int.Tax ©

Discussion topics: What is CFC? What is the purpose of CFC Rule? How is the CFC Rule in Indonesia? Case study CFC

Reference Regulation PMK No. 256/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK