KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Topik Bahasan PENYUSUNAN DOKUMEN RTPRB.
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
BADAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
BRR NAD-NIAS SEKILAS KONDISI SAAT INI
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias
Pembangunan Energi Deputi Bidang Operasi Kebijakan :
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007-2009 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL JAKARTA, 19 JULI 2007 1

KERANGKA RENCANA AKSI BAB I Pendahuluan BAB II Perkembangan Pelaksanaan Upaya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2005-2007 BAB III Kebutuhan Sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2007-2009 BAB IV Prinsip, Kebijakan Umum, Strategi dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BAB V Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009 BAB VI Keberlanjutan Pemulihan Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD -Nias 2 2

BAB I PENDAHULUAN RASIONALE SUMBER PENYUSUNAN RENCANA AKSI

Rationale Rencana Induk memuat Pokok-pokok sebagai berikut: Kebijakan, Strategi Umum dan Tata Nilai Sasaran Program/Kegiatan dan Perkiraan Pembiayaan Kebijakan/Strategi Bidang (1) Infrastruktur (2) Sosial-Kemasyarakatan (3) Ekonomi Usaha (4) Kelembagaan/Hukum dan P3M Namun, mengingat perlu penyesuaian terhadap Kondisi Wilayah dan partisipasi masyarakat, perlu adanya “penajaman sasaran ” Rencana (kebutuhan Rill) yang diperoleh dari: Bidang Perumahan, kebutuhan rilnya diperoleh dari verifikasi neneficieries; Infrastruktur didasarkan pada arahan rencana induk Data kerusakan dan permintaan masyarakat (kesehatan, agama,sosial dan budaya, ekonomi, kelembagaan

SUMBER PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASUKAN UTAMA: Rencana Induk Rencana Strategy BRR Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD 2005/2006 DIPA 2007 Bapel RR Renja 2008 Bapel RR DPA SKPD 2007 Bappeda Provinsi NAD Renja SKPD 2008 Bappeda Provinsi NAD RTRW Provinsi NAD MASUKAN ANTARA Rencana Aksi Kepulauan Nias 2007 – 2009 Evaluasi Paruh Waktu (Mid Term Review) BRR KELUARAN Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS 2007- 2009

POTRET REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD – NIAS 2005-2007 BAB II POTRET REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD – NIAS 2005-2007 HASIL EVALUASI PARUH WAKTU (MID-TERM REVIEW) REALISASI ANGGARAN

KESEHATAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005-Mei 2007) EVALUASI PARUH WAKTU KESEHATAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005-Mei 2007) ANGGARAN (MILYAR RUPIAH) BLUEPRINT REALISASI OFF-BUDGET ON-BUDGET 0% KESEHATAN 2.104.723 1.998.435 687.569 127,6 2.686.004

EVALUASI PARUH WAKTU PENDIDIKAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005- Mei 2007)

EVALUASI PARUH WAKTU SUMBER DAYA AIR (Sasaran Blue Print, Kebutuhan, dan Realisasi 2005- Mei 2007)

PERUMAHAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005- Mei 2007) EVALUASI PARUH WAKTU PERUMAHAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005- Mei 2007) (unit)

JALAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005- Mei 2007) EVALUASI PARUH WAKTU JALAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005- Mei 2007) Km

ANGGARAN & REALISASI (2005 – Juni 2007) DIPA Anggaran Realisasi Tahun Berjalan Luncuran/ Trust Fund* Total % 2005 3.966.952.500.000 414.662.762.597 2.082.482.891.058 2.497.145.653.655 62,95 2006 10.522.978.230.000 5.684.083.973.514 2.21 3.702.756.920 7.897.786.730.434 75,05 2007 10.737.371.614.000 1.756.175.035.393 -  1.602.175.035.393 16,36 TOTAL PENYERAPAN RUPIAH MURNI TA.2006: 86,78%

SISA MANDAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009 BAB III SISA MANDAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009

Kebutuhan 2008-2009 (Perumahan dan Infrastruktur) Bidang/ Kegiatan Satuan Rencana Induk Rekonstruksi Realisasi 2005-2006 Program 2007 Kebutuhan 2008-2009 Perkiraan Kebutuhan Riil PERUMAHAN   Rumah Baru unit 90.158 75.752 39.130 30.280 145.162 Rehabilitasi 155.838 13.213 11.706 54.277 79.196 INFRASTRUKTUR Jalan km' 1.231 1.014 820 1.638 3.472 Irigasi (SDA) ha 62.955 78.766 31.212 109.878 Pengendalian Banjir m' 79.944 76.689 12.163 13.000 101.852 Pengaman pantai 33.993 57.854 23.376 3.000 84.230 PLTMH ( Eenersi/ Listrik) 2 4 Tenaga Surya 2.240 260 2.500 Jalan KA 233 -

Perkiraan Kebutuhan 2008-2009 Bidang/ Kegiatan Satuan Rencana Induk Rekonstruksi Realisasi 2005-2006 Program 2007 Kebutuhan 2008-2009 Perkiraan Kebutuhan Riil SOSIAL KEMASYARAKATAN   Rehabilitasi SD unit 627 313 164 * Perbaikan PT 10 12 Beasiswa (Pendidikan) org 13.500 26.040 6.782 Rumah Sakit ( Kesehatan) 9 11 6 23 Puskesmas 64 83 56 Polindes 700 4 152 212 Puskelit 55 113 39 Pelatihan (Kesehatan) orang 1.676 221 Pelatihan Gizi Kab 21 118 60 120 298 Fasilitas Women Crisis Centre 51 41 Pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok 850 1800 3.500 5.300 Pelatihan guru ( Pendidikan) 10.000 17.336 693 18.029 Masjid/ Meunasah, Dayah 1.167 1.533#) KUA 58 50 66 Pelatihan Kader Dai' 154 285 300 Terbinanya ketentraman batin paket 589 176 #) penjumlahan dari mesjid yang diberi bantuan pada saat tanggap darurat, rehabilitasi dan juga rekonstruksi

Rencana Induk Rekonstruksi Perkiraan Kebutuhan Riil Bidang/ Kegiatan Sat Rencana Induk Rekonstruksi Realisasi 2005-2006 Program 2007 Kebutuhan 2008-2009 Perkiraan Kebutuhan Riil Ekonomi dan Usaha   Pencetakan Sawah ha 1.776 Rehabilitasi Sawah 23.330 80.450 80.430 Alsintan unit 12.890 Lahan Kering 24.345 15.235 9.110 Kapal Kayu 21.455 5.982 139 15.334 * Hachery 12 41 Rehab Tambak 36597 20217 1.388 14.992

Rencana Induk Rekonstruksi Perkiraan Kebutuhan 2008-2009 Bidang/ Kegiatan Sat Rencana Induk Rekonstruksi Real. 2005-2006 Program 2007 Kebut. 2008-2009 Perkiraan Kebut. Riil Kelembagaan / Hukum   Kantor Desa unit 450 283 33 316 Kantor Camat 23 14 6 34 Rumah Camat 69 11 80 Kantor Dinas 77 5 20 52 Penataan Organisasi Pemda pkt 13 7 Matra darat ( Faskon) 461

PERKIRAAN SISA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009 (PENDANAAN) BAB IV PERKIRAAN SISA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009 (PENDANAAN) HASIL EVALUASI PARUH WAKTU (MID-TERM REVIEW) REALISASI ANGGARAN

KEBUTUHAN PENDANAAN ON BUDGET (2007-2009) Bidang Program Utama 2007 2008-2009 Perumahan dan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan 3.134.366.200.000 245.280.000.000 2.192.183.530.000 568.361.426.000 Infrastruktur Jalan & Jembatan Listrik Air Bersih, Sampah & Irigasi 1467.794.927.250 140.132.495.000 544.684.024.195 3.995.045.367.000 219.499.764.316 1.752.625.541.000 Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kesehatan Peran Perempuan dan Anak Sosial Budaya 416.232.271.600 114.401.585.000 43.261.000.000 779.728.972.000 391.287.000.000 183.922.800.000 7.576.000.000 2.047.314.915.002 Perekonomian Pengembangan Ekonomi 924.959.126.000 1.373.280.650.000 Kelembagaan & Hukum Kelembagaan & Pemerintahan Hukum dan Keamanan 375.133.066.000 461.949.814.000 201.674.102.063 29.110.897.936 Biaya Manajemen 1.360.599.896.770 173.000.000.000 TOTAL 10.008.523.377.815 13.134.881.993.317

KEBUTUHAN PENDANAAN OFF BUDGET (2007-2009) Bidang Program Utama 2007-2009 Perumahan dan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan 521.681.108.500 Infrastruktur Jalan & Jembatan Listrik Air Bersih, Sampah & Irigasi 1.549.332.973.543 2.004.534.000 84.797.379.000 Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kesehatan Peran Perempuan dan Anak Sosial Budaya 210.049.265.046 237.403.988.500 93.015.156.200 Perekonomian Pengembangan Ekonomi 752.434.155.000 Kelembagaan & Hukum Kelembagaan & Pemerintahan Hukum dan Keamanan 1.329.536.594.000 Biaya Manajemen 50.078.433.000 TOTAL 4.830.333.586.789

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMDA PROVINSI NAD (SUMBER APBD PROVINSI) 2007 -2008 Bidang Program Utama 2007 2008 Perumahan dan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan 204.540.684.000 Infrastruktur Jalan & Jembatan Listrik Air Bersih, Sampah & Irigasi 1.317.300.147.080 92.547.191.080 2.913.979.300.000 405.550.482.000 Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kesehatan Peran Perempuan dan Anak Sosial Budaya 4.651.459.000 84.200.000.000 Perekonomian Pengembangan Ekonomi 14.775.000.000 Kelembagaan & Hukum Kelembagaan & Pemerintahan Hukum dan Keamanan TOTAL 1.651.939.481.160 3.418.504.782.000

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMDA PROVINSI NAD (SUMBER APBN) 2007 Sumber Dana Jumlah (dalam Rp) DIPA Kantor Pusat 754.458.921.000 DIPA Tugas Pembantuan 391.089.513.000 DIPA Dekonsentrasi 601.864.436.000 DIPA DAU 5.666.371.000.000 DIPA DAK 800.688.000 DIPA Kantor Daerah 2.230.177.832.000 T O T A L 9.453.649.702.000

PROGRAM & ANGGARAN 2008 No. Program/Kegiatan Kebutuhan Anggaran (Triliun Rupiah) Ketersediaan Anggaran 1. Perumahan & Permukiman 3,04 1,97 2. Infrastruktur, Pemeliharaan dan Lingkungan 4,20 3,00 3. Pengembangan Ekonomi dan SDM (capacity building) 2,02 1,64 4. Pengakhiran Masa Tugas 0,09 5. Penanganan 6 Kab/Kota di Sumatera Utara (?) 0,30 0,00 6. Kesekretariatan 0,35 Total 10,00 7,00 Tahun 2008 merupakan tahun terakhir bagi proyek-proyek fisik

BAB V Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009 STRATEGI PENGAKHIRAN MASA TUGAS MEKANISME

STRATEGI PENGAKHIRAN MASA TUGAS Akhir MasaTugas BRR 1 Mei 2009 13 Juli 2007 BRR Proses Transisi: Pengalihan Aset Pengalihan Dokumen Pengalihan Pendanaan Pengalihan Program/Proyek Pengalihan SDM Kelembagaan: Payung Hukum Tim Pengalihan KL/Pemda Fokus Capacity Building: Perencanaan & Keuangan Manajemen Infrastruktur (ops. & Maintenance) Penataan Ruang Manajemen Lingkungan

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BRR NAD – NIAS PROSES TRANSFER ASET Clearing House-BRR Regional Pemda NGO Deputi Sektor Direktorat Manajemen Aset Kementerian /Lembaga Negara Donor Masyarakat APBN BUMN/BUMD PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BRR NAD – NIAS HINGGA SAAT INI BELUM TERBIT (draft sudah disampaikan ke Depkeu pada maret 2006)

TAHAPAN TRANSFER ASET Daftar Aset Serah Terima Penetapan Status Inventarisasi Aset Serah Terima Penetapan Status Satuan Kerja NGO/Negara Donor Direktorat Manajemen Aset Depkeu

PROSEDUR SERAH TERIMA ASET

Telah diinventarisasi MANAJEMEN ASET TA Proses inventarisasi Telah diinventarisasi Telah Serah Terima satker Rp (000) 2005 & 2006/L 12 136.795.795 9 139.368.391 5 151.669.059 2006 38 1.673.581.659 28 369.251.835 316.167.369 off budget - 3 220.877.392 Total 50 1.810.377.454 37 508.620.226 17 688.713.820 Total telah ditangani Direktorat Manajemen Aset : 104 Satker Senilai Rp 3.007.711.500.000

BAB VI Keberlanjutan Pemulihan Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD -Nias RENCANA JANGKA MENENGAH NAD-NIAS RENCANA AKSI PASCA 2009

RENCANA JANGKA MENENGAH PROVINSI NAD - NIAS 1. Bidang Pemerintahan, politik, dan hukum a. Aparatur pemerintah yang sehat b. Penyelesaian Tata Ruang dan Adminstrasi Kab/Kota pemekaran c. Politik yang Sehat d. Taat Peraturan Perundang-Undangan 2. Bidang Ekonomi a. Koperasi dan UKM b. Ekspor Non Migas c. Pengurangan Resiko Bencana 3. Bidang Infrastruktur a. SDA b. Lingkungan c. Perumahan d. Pertanahan 4. Bidang Pendidikan a. Perluasan Akses b. Peningkatan Mutu c. Pendidikan Islami 5. Bidang Kesehatan a. Kualitas Pelayanan b. Kualitas Tenaga Medis 6. Sosial Budaya a. Syariat Islam b. Peranan Perempuan c. Penyandang cacat dan Duafa d. Kesejahteraan Masyarakat KEPULAUAN NIAS : 1. Perumahan dan Permukiman: a. Perumahan b. Penataan ruang 2. Infrastruktur: a. Pekerjaan umum b. Perhubungan c. Pertanahan d. Komunikasi dan informasi 3. Ekonomi: a. Koperasi dan UKM b. Penanaman Modal Daerah 4. Kelembagaan dan Sosial Masyarakat: Pendidikan, Kesehatan, LH, Kependudukan, Perempuan, KB, Sosial, Tenaga Kerja, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa 31 31

Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah RENCANA AKSI PASCA 2009 Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai pada tahun 2009 Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi 32 32

PRINSIP-PRINSIP DAN TUGAS STAKEHOLDERS MENGHADAPI EXIT STRATEGY Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan. Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan, dan Menyiapkan mekanisme skema manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah 33 33

BEBERAPA KRITERIA PROGRAM DALAM EXIT STRATEGY Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009 Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi Program yang bertujuan untuk menginstitusionalisasikan skema pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah 34 34

STRATEGI DASAR PELAKSANAAN EXIT STRATEGY 1. Memastikan transisi fase rekronstruksi menuju exit strategy yang lancar dengan sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemulihan. 2. Diperlukan kelembagaan yang memastikan terjadinya fase peralihan rekonstruksi menuju exit strategy. Sejak Mei 2006, BRR Perwakilan Nias memfasilitasi terbentuknya Sekretariat Bersama. Fungsi Sekber : Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan,pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Melakukan pengelolaan data dan informasi yang Mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Memperkuat hubungan antar stakeholder melalui strategi komunikasi yang jelas Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 35 35

PERAN PEMDA MENGHADAPI EXIT STRATEGY 1. Dari transisi menuju exit strategy diharapkan terciptanya kondisi pemulihan yang berkelanjutan pasca BRR. Peran Pemda dalam mengawal proses rehab-rekons yang berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar. 2. Karena Pemda merupakan penanggung jawab pembangunan di daerah. 3. Dalam rangka mendukung ke arah itu Pemda perlu didukung dengan penyiapan aspek kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem dan mekanisme penganggaran 36 36

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT Melakukan upaya penyusunan draf final Rencana Aksi sehingga dapat melahirkan dokumen perencanaan Dapat disepakati jadwal kegiatan bersama, sehingga dapat dicapai target akhir berupa Buku Rencana Aksi beserta lampiran Rencana Rinci Target penyelesaian Rencana Aksi pada akhir Juli 2007, sehingga dapat segera ditindaklanjuti melalui pendanaan APBN-P 2007 Hal –hal yang tidak terkait dengan rehab-rekons pasca Gempa dan Tsunami NAD-Nias tanggal 26 Desember 2004 dan Gempa di Kepulauan Nias tanggal 28 Maret 2005 akan diakomodasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Provinsi NAD dan Kepualaun Nias Provinsi Sumatera Utara 37

Terima Kasih