PAPARAN KABAGREN POLRES NGAWI DALAM RANGKA ANEV ANGGARAN TAHUN 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Advertisements

ARAHAN KARO RENA POLDA JATIM MENGHADAPI PENGHEMATAN & PEMOTONGAN
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
SATKER JAJARAN POLDA JATIM (SBG DATA DUKUNG RKA-KL SATKER T.A. 2013)
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PERENCANA POLRI PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016.
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAMBI BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
Matkul: AKPD Pertemuan 6: RKA-DPA-Anggaran Kas-SPD
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
MEKANISME PENCAIRAN DANA BOPTN
BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
WAKTU, BULAN PELAKSANAAN
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2018
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
SOSIALISASI UJI COBA SISTEM EKSEKUSI ANGGARAN BERBASIS TRIWULAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Kementerian Kesehatan
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
URGENSI BIMTEK SAIBA HOTEL KAISAR, 24 MEI 2018.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2019
PAPARAN QUICK WINS POLRI, ROAD MAP RBP GEL III SOSIALISASI KIPP 2018
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
ANEV PENYERAPAN ANGGARAN
SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
Transcript presentasi:

PAPARAN KABAGREN POLRES NGAWI DALAM RANGKA ANEV ANGGARAN TAHUN 2017 NGAWI, DESEMBER 2017

SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN REVISI KE-5 DASAR SURAT PENGESAHAN DIPA PETIKAN REVISI KE-5 NOMOR : SP DIPA-060.01.2.644349/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA POLRES NGAWI S.D . 18 DESEMBER 2017 20,928 M 61,823 M 354,214 JT Belanja Pegawai dari alokasi anggaran sebesar Rp. 61,823 milyar terealisasi sebesar Rp. 68,938 milyar atau 111,5%, minus sebesar Rp. 7,115 milyar atau 11,5%. Belanja Barang dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20,928 milyar terealisasi sebesar Rp. 20,714 milyar atau 99%, sisa anggaran sebesar Rp. 214 juta atau 1%. Belanja Modal dari alokasi APBN-P sebesar Rp. 354,214 juta terserap Rp. 352,469 juta atau 99,5%, sisa anggaran sebesar Rp. 1,744 juta atau 0,5%.

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM POLRES NGAWI S.D . 18 DESEMBER 2017

REALISASI ANGGARAN PER SUMBER DANA POLRES NGAWI S.D . 18 DESEMBER 2017

REALISASI ANGGARAN PER SUBSATKER NO BAG/SAT/SI ALOKASI REALISASI % SISA KET. SISA 1 BAG OPS 1.860.548.000 1.787.868.000 96,1 72.680.000 PAM GIAT MASY 2 SUBBAG HUMAS 51.434.000 100 - 3 SUBBAG HUKUM 29.280.000 4 SUBBAGLAT 78.538.000 5 SUBBAG SARPRAS 7.304.456.000 7.254.874.982 99,3 49.581.018 HARWAT R2 POLRES, TELEPON DAN AIR 6 BAGREN 144.120.000 7 SAT INTELKAM 971.739.000 8 SAT RESKRIM 747.633.000 747.551.410 99,9 81.590 PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI 9 SAT NARKOBA 589.290.000 10 SAT SABHARA 796.203.000 11 SAT BINMAS 3.294.442.000 3.292.552.000 1.890.000 OPERASI BINMAS (JASA ANGKUT) 12 SAT LANTAS 1.063.233.000 1.031.664.236 97 31.568.764 HONOR TILANG, BIAYA LISTRIK DAN TELEPON 13 SAT TAHTI 516.820.000 486.986.670 94,2 29.833.330 HARWAT TAHANAN 14 SPKT 3.990.000 15 SITIPOL 50.537.000 43.225.087 85,5 7.311.913 BIAYA TELEPON 16 SIWAS 54.000.000 17 SIUM 38.846.000 36.492.500 93,9 2.353.500 PENGEPAKAN SURAT 18 SIPROPAM 53.245.000 51.970.375 97,6 1.274.625 PERTANGGUNG JAWABAN PROFESI, PENEGAKAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN POLRI

LANJUTAN NO POLSEK ALOKASI REALISASI % SISA KET. SISA 19 NGAWI KOTA 250.663.000 250.200.000 99,8 463.000 LIDIK SIDIK 20 PADAS 201.232.000 100 - 21 KARANGJATI 178.402.000 22 BRINGIN 23 PANGKUR 186.012.000 181.930.000 97,8 4.082.000 24 KWADUNGAN 181.085.000 97,3 4.927.000 25 GENENG 241.816.000 26 SUBSEKTOR GERIH 57.939.000 27 PITU 28 PARON 218.986.000 29 JOGOROGO 176.968.000 99.2 1.434.000 30 NGRAMBE 185.822.000 99,9 190.000 31 SINE 178.352.000 32 KENDAL 193.622.000 193.617.000 5.000 33 KEDUNGGALAR 199.776.000 99,2 1.456.000 34 WIDODAREN 216.452.000 216.097.500 354.500 35 KARANGANYAR 36 MANTINGAN 262.002.000 255.162.000 97,4 6.840.000 LAKA LANTAS POLSEK

REALISASI ANGGARAN LIDIK SIDIK POLSEK NO POLSEK ALOKASI REALISASI % SISA 19 NGAWI KOTA 60.917.000 60.454.000 99,2 463.000 20 PADAS 30.440.000 100 21 KARANGJATI 7.610.000 22 BRINGIN 23 PANGKUR 15.220.000 11.138.000 73,2 4.082.000 24 KWADUNGAN 10.293.000 67,6 4.927.000 25 GENENG 53.270.000 27 PITU 28 PARON 29 JOGOROGO 6.176.000 81,1 1.434.000 30 NGRAMBE 15.030.000 98,7 190.000 31 SINE 7.560.000 32 KENDAL 22.830.000 22.825.000 99,9 5.000 33 KEDUNGGALAR 28.984.000 95,2 1.456.000 34 WIDODAREN 45.660.000 45.305.500 354.500 35 KARANGANYAR 36 MANTINGAN

PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN BELANJA PERMASALAHAN KET PEGAWAI VALIDITAS DATA PERSONEL, DPP GAJI & TUNJANGAN BARANG PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN KECUKUPAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN MASIH TERDAPAT PENETAPAN SATUAN VOLUME DALAM BENTUK PAKET, HASIL SPENDING REVIU DIANGGAP TERJADI INEFISIENSI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN (KEGIATAN/PENGGUNAAN ANGGARAN HARUS DETAIL) SUBSATKER TDK MEMPERHITUNGKAN KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN, SEHINGGA DI AKHIR TAHUN SERING TERJADI ANGGARAN SISA MAUPUN KURANG YANG TERLALU BANYAK SUBSATKER TDK MENGAJUKAN REVISI POK/DIPA, BILA TERDAPAT ANGGARAN YG TDK SESUAI DGN KEGIATAN SUBSATKER AGAR DI KOORDINASIKAN DGN BAGREN SECEPATNYA UNTUK DILAKUKAN REVISI POK/DIPA MODAL DITENTUKAN OLEH SATUAN ATAS (POLDA/MABES), BELUM SESUAI DGN AJUAN SATKER POLRES NGAWI

PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN PELAKS PERMASALAHAN KET RUTIN PENYERAPAN ANGGARAN TIDAK MEMPEDOMANI RENDISGAR/ RENRIKGAR YANG TELAH DISUSUN MASIH BANYAK PERMINTAAN REVISI POK/ RKA-K/L DI AKHIR TAHUN ANGGARAN BANYAK SATKER MENGAJUKAN REVISI SISA ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN, KARENA KURANGNYA PREDIKSI KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI AKHIR TAHUN SARPRAS BELUM MELAKSANAKAN LELANG PRA DIPA ADANYA REVISI ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSATKER LAINNYA PENYAMPAIAN DATA YG TIDAK AKURAT PNBP PENERIMAAN DARI JASA PENGAMANAN OBJEK VITAL TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA SESUAI DENGAN MEKANISME PNBP

Permasalahan PNBP HASIL ASISTENSI PENYERAPAN ANGGARAN PNBP TIDAK DISETOR TEPAT WAKTU ATAU TERLAMBAT SETOR PENCAIRAN PAGU PNBP TANPA SETORAN PENERIMAAN PENERIMAAN MELAMPAUI TARGET PNBP DIGUNAKAN LANGSUNG DI LUAR MEKANISME APBN Biro Manajemen Anggaran Srena Polri

PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN TERDAPAT SATKER YANG SISA/ SIAR TERLALU BANYAK HONOR TILANG LANTAS SISA Rp. 76.000.000,- DIALIHKAN UNTUK GIAT LAIN (DIKMAS LANTAS, PATROLI LANTAS DAN SOSIALISASI DIPA) SEBESAR Rp. 54.610.000,- ANGGARAN AKHIR SIAR/SISA Rp. 21.390.000,- (MELAPORKAN SISA KE BAGREN PADA BULAN NOVEMBER SETELAH PELAKSANAAN REVISI ANTAR SATKER) DIPA DIBERIKAN DI AWAL TAHUN SEHARUSNYA SUDAH BISA MEMPREDIKSI KEMAMPUAN SERAP DAN MENGAJUKAN REVISI DI AWAL/PERTENGAHAN TAHUN, SEHINGGA BISA DIALIHKAN GUNA DUKUNG GIAT LAIN. KARENA REVISI DIAKHIR TAHUN MENYULITKAN PENGALIHAN ANGGARAN

PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN TERDAPAT SATKER YANG SISA/ SIAR TERLALU BANYAK ANGGARAN BAGOPS SISA/ SIAR Rp. 72.680.000,- ANTARA LAIN CIPKON SEBELUM NATAL Rp. 9.400.000,- DAN PAM GIAT MASYARAKAT Rp. 63.280.000,- ADANYA OPERASI CIPKON TERPUSAT DARI POLDA JATIM MENJELANG PILKADA PROVINSI, SEHINGGA BERAKIBAT DUPLIKASI

PEMASALAHAN DALAM PENGANGGARAN TERDAPAT SUB SATKER YANG PERENCANAANNYA KURANG MATANG TERDAPAT BEBERAPA POLSEK YANG MENGAJUKAN PENAMBAHAN BIAYA LIDIK SIDIK NAMUN DIAKHIR TAHUN TIDAK DAPAT MENYERAP HABIS, SEBALIKNYA TERDAPAT POLSEK YANG TIDAK MENGAJUKAN KEKURANGAN BIAYA LIDIK SIDIK NAMUN DIAKHIR TAHUN KEKURANGAN ANGGARAN POLSEK KWADUNGAN : Rp. 4.927.000,- POLSEK PANGKUR : Rp. 4.082.000,- POLSEK KEDUNGGALAR : Rp. 1.456.000,- POLSEK JOGOROGO : Rp. 1.434.000,- PERENCANAAN KURANG MAKSIMAL/ KURANG MATANG, DAN MENGAJUKAN REVISI DIAKHIR-AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN TUGAS YANG MAKSIMAL PERENCANAAN YANG MATANG SELALU LAKUKAN KOORDINASI DENGAN BAGREN SESEGERA MUNGKIN BILA TERDAPAT KENDALA DALAM PENYERAPAN ANGGARAN, SEHINGGA BISA DIAMBIL LANGKAH- LANGKAP OPTIMALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN TUGAS YANG MAKSIMAL DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG

SEKIAN & TERIMA KASIH