PERKULIAHAN TANGGAL 21 OKTOBER 2009

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Advertisements

Topik : Struktur Sosial dan Hukum
Bab 3 BISNIS : SEBUAH PROFESI ETIS ?
ONTOLOGI ILMU POLITIK  .
PANCASILA 3 PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Filsafat Pancasila.
perkembangan ETIKA PROFESI
Pendidikan Kewarganegaraan
MANUSIA, HUKUM DAN MORAL
Etika Komputer Tinjauan Umum bahan utama: Etika Komputer Teguh Wahyono.
EKSISTENSI PROFESI DIPANDANG DARI SEGI ETIKA UMUM DAN ETIKA KHUSUS
PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Kelompok 3 :
(2)KARAKTERISTIK IPS SD
Tertib Sosial Keadaan yang aman, damai, tenteram atau stabil/ harmonis. MENGAPA DIPERLUKAN KEADAAN YANG TERTIB? Agar upaya kebutuhan hidup itu dapat.
PEMIKIRAN TOKOH – TOKOH DALAM ILMU SOSIAL
PENGERTIAN DAN PERANAN ETIKA PROFESI
Arti hukum Pertemuan - 02.
TEORI POLITIK IPEM 4215/3SKS TTM 1
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
Etika Dan Regulasi Maria Christina.
Pancasila Sebagai Filsafat
Hasim As’ari TEORI ETIKA 1.
Definisi Etika Pemerintahan
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
12. ETIKA, KODE ETIK PROFESI DAN HUKUM
MANUSIA, HUKUM DAN MORAL
BAB III LEMBAGA SOSIAL OLEH: MAHARROMIYATI, S. Pd
ETIKA BISNIS DAN PROFESI
ETIKA PROFESI.
ETIKA PROFESI OLEH: WARIDI
SISTEMATIKA ETIKA Sistematika Etika : Etika Individual Umum Etika
Kekuasaan Negara.
PERTEMUAN KE-4 PROFESI ETIS
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
Definisi Etika Pemerintahan
BAB III LEMBAGA SOSIAL.
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
ETIKA PROFESI.
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4406 ETIKA PROFESI KEARSIPAN
PENGANTAR ILMU POLITIK “TEORI POLITIK”
ETIKA PROFESI Agus Firmansyah Dosen dan Peneliti Media
Kebudayaan dan Masyarakat - 1
Definisi Etika Pemerintahan
etika Fahrobby adnan S.KOM., MMSI
Etika Pancasila.
HUBUNGAN : ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA
ETIKA FILSAFAT DZIKRINA HIRONI, S.Psi HP /
KONSEP ETIKA DAN ETIKET
BAB I PERKEMBANGAN ETIKA PROFESI
Kode Etik.
Manajemen Tatap Muka 1.
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
BAB 03 SOCIAL INSTITUTION
Dasar-Dasar Ilmu Politik Kelompok 2
Tantri sukma aprilina
KONSEP-KONSEP POLITIK
Kedudukan dan Peran Pancasila bagi Bangsa Indonesia
Pengantar Ilmu Politik Week II STIA Gasal 2011 Ratri Istania, SIP, MA
MEMPERSEMBAHKAN KELOMPOK 1 M. Reza Ansyari LubisMuammad Abduh Arya Syaputra Novika LubisWiwik HerawatiSiti Nuranis.
ETIKA PROFESI.
ETIKA PROFESI.
Bab 6 Pancasila sebagai Etika
Etika Profesi Pertemuan 1 Pengantar Etika Profesi
MORAL & ETIKA PROFESI Bahan 02 b
ETIKA BISNIS & TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
Konsep-Konsep Politik. Teori Adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Etika Komputer Tinjauan Umum bahan utama: Etika Komputer Teguh Wahyono.
Masyarakat Multikultural dan Partikularisme Masyarakat.
Transcript presentasi:

PERKULIAHAN TANGGAL 21 OKTOBER 2009 TEORI POLITIK PERKULIAHAN TANGGAL 21 OKTOBER 2009

TEORI POLITIK MERUPAKAN BAHASAN DAN GENERALISASI DARI GEJALA-GEJALA POLITIK.

TEORI POLITIK ADALAH BAHASAN DAN RENUNGAN ATAS: TUJUAN DARI KEGIATAN POLITIK CARA-CARA MENCAPAI TUJUAN ITU KEMUNGKINAN DAN KEBUTUHAN YANG DITIMBULKAN OLEH SITUASI POLITIK TERTENTU KEWAJIBAN YANG DIAKIBATKAN OLEH TUJUAN POLITIK ITU

TEORI POLITIK MEMBAHAS KONSEP-KONSEP DIANTARANYA: MASYARAKAT KELAS SOSIAL NEGARA KEKUASAAN KEDAULATAN HAK DAN KEWAJIBAN KEMERDEKAAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PERUBAHAN SOSIAL PEMBANGUNAN POLITIK MODERNISASI

2 MACAM TEORI POLITIK MENURUT THOMAS JENKIN: TEORI YANG MEMPUNYAI DASAR MORIL DAN YANG MENENTUKAN NORMA-NORMA POLITIK. (VALUATIONAL THEORY) YANG TERMASUK GOLONGAN VALUATIONAL THEORY ANTARA LAIN ADALAH FILSAFAT POLITIK, TEORI POLITIK SISTEMATIS, IDEOLOGI.

FUNGSI DARI TEORI INI ADALAH MENENTUKAN PEDOMAN YANG BERSIFAT MORAL DAN YANG SESUAI DENGAN NORMA-NORMA MORAL. SEMUA GEJALA POLITIK DITAFSIRKAN DALAM RANGKA TUJUAN DAN PEDOMAN MORAL. FUNGSI UTAMANYA ADALAH MENDIDIK WARGA MASYARAKAT MENGENAI NORMA-NORMA DAN NILAI-NILAI POLITIK.

TEORI POLITIK INI MENGANGGAP BAHWA KEHIDUPAN POLITIK YANG SEHAT MEMERLUKAN PEDOMAN-PEDOMAN, UNTUK MENGATUR HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA MASYARAKAT, SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KEPUASAN INDIVIDUAL SEKALIGUS STABILNYA STRUKTUR MASYARAKAT POLITIK.

UNTUK KEHIDUPAN POLITIK YANG SEHAT DAN HUBUNGAN YANG HARMONIS DALAM MASYARAKAT POLITIK, MAKA DITETAPKAN KODE ETIK ATAU TATACARA YANG HARUS DIJADIKAN PEGANGAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK.

3 GOLONGAN VALUATIONAL THEORY FILSAFAT POLITIK TEORI POLITIK SISTEMATIS IDEOLOGI POLITIK

FILSAFAT POLITIK MELIHAT ADANYA HUBUNGAN ANTARA SIFAT DAN HAKEKAT DARI ALAM SEMESTA DENGAN SIFAT DAN HAKEKAT DARI KEHIDUPAN POLITIK. BAHWA PERSOALAN YANG MENYANGKUT ALAM SEMESTA, HARUS DIPECAHKAN TERLEBIH DULU SEBELUM MEMECAHKAN PERSOALAN POLITIK YANG TERJADI SEHARI-HARI.

SEBAGAI ILUSTRASI: BILA MUNCUL KONDISI KETIDAK ADILAN DITENGAH-TENGAH KEHIDUPAN POLITIK, MAKA INGATLAH BAHWA HAKEKAT ALAM SEMESTA ITU ADALAH KEADILAN, KESEIMBANGAN, DAN KEADILAN ADALAH PEDOMAN UNTUK MENCAPAI KEHIDUPAN YANG BAIK. (ARTINYA: BAGI MANUSIA-MANUSIA YANG BERKEGIATAN POLITIK, MAKA WAJIB UNTUK MEMPRAKTEKKAN SIFAT ADIL ITU)

TEORI POLITIK SISTEMATIS SUATU TEORI YANG MENCOBA UNTUK MEREALISASIKAN NORMA-NORMA POLITIK. TEORI INI TIDAK MENCOBA MENJELASKAN ASAL-USUL LAHIRNYA NORMA TERSEBUT. INTINYA, TEORI POLITIK SISTEMATIS ADALAH MELANJUTKAN TEORI FILSAFAT POLITIK.

IDEOLOGI POLITIK HIMPUNAN NILAI, NORMA, IDE, KEPERCAYAAN, KEYAKINAN YANG DIMILIKI SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG, YANG MENENTUKAN SIKAP DAN PERILAKU POLITIKNYA. DASAR IDEOLOGI POLITIK ADALAH KEYAKINAN ADANYA POLA TATA TERTIB SOSIAL POLITIK YANG IDEAL.

2. TEORI YANG MENGGAMBARKAN DAN MEMBAHAS FENOMENA DAN FAKTA POLITIK DENGAN TIDAK MEMPERSOALKAN NORMA ATAU NILAI. (NON-VALUATIONAL THEORY) TEORI INI BERSIFAT DESKRIPTIF DAN KOMPARATIF, YAKNI BERUSAHA UNTUK MEMBAHAS FAKTA KEHIDUPAN POLITIK SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN GENERALISASI-GENERALISASI.

BILA INGIN BERSEKOLAH DI SEKOLAH FAVORIT, INGIN KULIAH DI UNIVERSITAS FAVORIT, INGIN JADI PNS, INGIN JADI PEJABAT DI TEMPAT “BASAH”, INGIN MEMBUAT KTP/SIM, INGIN DAPAT KUOTA HAJI, INGIN PELAYANAN YANG BAIK DI TEMPAT LAYANAN PUBLIK, MAKA HARUS ADA BIAYA EKSTRA UNTUK SEMUANYA. PROSEDUR SAJA TIDAK CUKUP. ITU ADALAH FENOMENA KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA.

FAKTANYA MEMANG DEMIKIAN, SEHINGGA DIGENERALISASIKANLAH, BAHWA DI INDONESIA, UNTUK MENDAPATKAN APAPUN, MAKA AKAN MUNGKIN BERHASIL BILA MENGELUARKAN BIAYA EKSTRA… SILAKAN BANDINGKAN SITUASI TERSEBUT DIBERBAGAI TEMPAT LAYANAN PUBLIK DI INDONESIA! HAMPIR SAMA… PROSEDUR HANYA TEORI, KARENA SETIAP MASALAH DIBERESKAN DENGAN UANG…