Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Advertisements

Pertemuan Ke empat… APBD.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ANGGARAN Rizal Effendi.
PENGANGGARAN.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Pertemuan 4
RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA
PRINSIP-PRINSIP POKOK SIKLUS ANGGARAN APBN
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
SIKLUS APBN dan APBD.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
STIE DEWANTARA - CIBINONG
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Penganggaran Sektor Publik
Oleh: ERISKA NOVITASARI
ANALISIS BELANJA STANDAR
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN KEUANGAN CHAPTER 10.
ANGGARAN KAS.
2 Bab APBN dan APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
PENGANGGARAN.
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
APBN DAN APBD.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
APBN DAN APBD.
Anggaran: Laba, Penjualan, Harga Pokok dan Biaya
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Investasi Sektor Publik
ANGGARAN NEGARA.
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK (Pengertian anggaran)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Kardina Tria Lestari A
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
APBN DAN APBD.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
APBN DAN APBD.
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Kelompok 6 Maria Widi Hapsari
Penyusunan Anggaran.
PENGANGGARAN.
Pengantar Manajemen Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan
Anggaran Sektor Publik Pertemuan 6 KELOMPOK 6 : Ni Made Mia Damayanti Ni Putu Santa Oktaviani
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Oleh: Zaeni Abdillah Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat.
Transcript presentasi:

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah Pertemuan 11 Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah

Definisi Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Fungsi Anggaran Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. Anggaran merupakan aktivitas yang akna dilaksanakan di masa mendatang. Anggaran sebagai alat komunikasi intern Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi Anggaran merupakan instrumen politik Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal

Prinsip Anggaran Sektor Publik Otorisasi oleh legislatif Komprehensif Keutuhan anggaran Periodik Akurat Jelas Diketahui publik

Jenis Anggaran Anggaran operasional Digunakan untuk merencanakan kebutuhan- kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintah. Anggaran Modal/investasi Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap.

Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Tahap persiapan anggaran Tahap ratifikasi Tahap implementasi anggaran Tahap pelaporan dan evaluasi

Arah Kebijakan Penyusunan APBD Meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan penghematan belanja daerah Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan yang bertanggungjawab untuk melayani masyarakat Menciptakan pemda yang bersih dari KKN