ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
BKSekolah Luar Sekolah  Sekolah merupakan lembaga formal untuk menyelenggarakan pendidikan  Dalam kelembagaan sekolah ada sejumlah bidang kegiatan.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PRB Kelompok 2– Prioritas Aksi 2 Workshop Nasional, 21 Juli 2010 FGD Prioritas Verifikasi di Daerah.
1 FILOSOFI PENYULUHAN (2) FILOSOFI  VISI  MISI.
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
PANDUAN.
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Perencanaan Transportasi Jangka Panjang
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
Keterbukaan Informasi Publik
Konsep Pengembangan Wilayah
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Penyusunan Standar Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama
PEREKONOMIAN INDONESIA
DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Bahan tayang 3-4 Mei.
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SPMP DISKUSI INTERAKTIF
BAB III. Kebijakan Strategis
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
Menyelamatkan Arsip Dari Bencana : Antara Idealisme dan Realitas
Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan
PROGRAM DOKTOR Bab II. Analisis Situasi.
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FILOSOFI PENYULUHAN (2)
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
RAPAT KERJA PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

ANALISIS SWOT IMPLEMENTASI GERAKAN SADAR ARSIP DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANYUWANGI Oleh : Lastria Nurtanzila1, Widiatmoko Adi Putranto2 , Indah Novita Sari3

Latar Belakang

Latar Belakang Urgensi pengelolaan arsip untuk pengambilan kebijakan Permasalahan yang sering muncul : arsip hilang, rusak, susah ditemukan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Partisipasi aktif pemerintah daerah Inisisasi Kabupaten Banyuwangi dalam GNSTA

Tinjauan Pustaka “Gordon (dikutip pada Jervis & Masodian, 2014, p. 137) menyebutkan bahwa pengelolaan dokumen yang buruk dan kehilangan dokumen yang penting akan berdampak pada melonjaknya biaya pengelolaan.” “Menginisiasi gerakan sadar arsip membutuhkan kejelian dalam memahami persoalan yang ada secara komprehensif serta mampu melakukan kalkulasi atas sejumlah elemen yang bisa jadi berperan serta dalam implementasinya” “Arsip memainkan peran yang esensial dalam perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik.” “Dengan adanya gerakan sadar arsip, diharapkan bukan hanya kesadaran masyarakat atas signifikansi arsip yang meningkat, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu merasakan manfaat dari sekaligus berkontribusi dalam pengelolaan arsip yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.”

Metode Penelitian Pengabdian Masyarakat Action research Kabupaten Banyuwangi

Pembahasan Implementasi Gerakan Nasional Sadar Arsip Analisis SWOT

Implementasi GNSTA Berdasarkan Perka ANRI No.7 Tahun 2017, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan.

Implementasi GNSTA Tujuan : (1) penyusun dan pelaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan; (2) pembentukan organisasi kearsipan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif; (3) pengelolaan sumber daya manusia kearsipan secara optimal; (4) pengelolaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan; (5) pelaksanaan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu; dan (6) penyediaan dan penggunaan dana kearsipan secara efektif dan efisien

Implementasi GNSTA Strategi : (1) menjadikan tertib arsip sebagai program prioritas pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah sebagai arus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah; dan (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah yang mendukung perilaku sadar tertib arsip.

Desain pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut terbagi kedalam dua kegiatan utama yaitu : Workshop Gerakan Sadar Arsip Pelatihan Pengelolaan Arsip untuk Pemerintahan Desa

Analisi SWOT Strenght Weakness Opportunity Threat

Strenght Pengembangan sarana dan prasarana Political will Jaringan dan Kerjasama

Weakness Terbatasnya SDM di bidang kearsipan Kualitas pengelolaan kearsipan di level pemerintahan desa

Opportunity Semangat pemerintah desa dalam belajar pengelolaan arsip desa Kerjasama yang terbuka

Threat Perencanaan pengelolaan arsip jangka panjang. Pembangunan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai. Sumberdaya arsiparis yang berkualitas.

Kesimpulan Implementasi gerakan sadar arsip tidak akan berjalan secara maksimal apabila dilakukan di dalam isolasi. Komunikasi yang intensif, kerjasama serta kemauan untuk memahami dinamika kondisi dan kebutuhan sosial yang ada memainkan peran terkemuka untuk menentukan keberhasilan gerakan. Melalui gerakan sadar arsip, institusi bekerja sama dengan instansi pendidikan melakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran di antara masyarakat, pengelola kearsipan hingga pemangku kebijakan. Kerjasama, komunikasi dan kesadaran untuk saling mengisi memainkan peranan penting dalam menguatkan posisi pengelolaan kearsipan di era digital yang penuh peluang maupun tantangan.