Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik

Unsur Pembentuk SIM Sistem Informasi Manajemen

Pengertian Sistem (Lucas, 1987) Suatu kumpulan atau himpunan dr unsur, komponen, atau variabel-variabel yg terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Data & Informasi (Kumorotomo & Margono 2001) Merujuk kepada fakta-fakta, baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara yang mewakili deskripsi verbal, atau kode tertentu. Informasi Adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan.

Proses Data menjadi Informasi Sumber: Davis (1995) PENYIMPANAN DATA DATA PENGOLAHAN INFORMASI

Manajemen Manajemen merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan/manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Kumorotomo dan Margono, 2001)

Pengertian SIM Informasi Manajemen Sistem Sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Kumorotomo dan Margono, 2001) Sistem Informasi Manajemen

Tujuan Umum SIM 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. 2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan

Perbedaan Organisasi Publik & Swasta (Kumorotomo & Margono 2001) Org. Swasta Struktur org. mungkin birokratis tp ditunjang dg proses manajemen yg lbh lugas & responsif Manajer/pimpinan memiliki kompetensi yg lbh tinggi Proses manajemen organisasi dikelola scr dinamis Keputusan mengacu pd isu strategis & proses yg tdk berbelit Peka thd pengaruh lingkungan Org. Publik Struktur birokratis & sentralistis serta dipengaruhi lingkungan eksternal (faktor politik) Kompetensi pimpinan lbh rendah drpd kompetensi pimpinan di org. swasta Keputusan ditekankan pd rutinitas & stabilitas struktur yg tersentralisasi

Keputusan Tak Terprogram SIM Publik Bersifat rutin Keputusan sering kali dibuat & cepat diakses dr komputer Keputusan Terprogram Frekuensinya kecil/jarang Keputusan jangka panjang & dibarengi dg prediksi masa depan Keputusan Tak Terprogram Fokus SIM Decision Making

SIM dan Transparansi Publik Keterbukaan secara sungguh2, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dlm proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007) Transparansi Publik Mencegah korupsi, Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan Meningkatkan akuntabilitas pemetintah Menibgkatkan kepercayaan thd komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan ttn. Menciptakan iklim investasi yg baik Manfaat Transparansi Anggaran

Indikator Transparansi Adanya peraturan perundangan yg mengatur persoalan transparansi publik Adanya pembagian peran & tanggungjawab yg jelas di tiap tingkatan pemerintahan. Adanya basis legal untuk pajak, dll Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi Adanya keterbukaan dlm proses penganggaran Diumumkannya setiap kebijakan anggaran Dipublikasikannya hasil laporan anggaran, dll Adanya akses masyarakat thd transparansi anggaran

Indikator Transparansi Adanya lembaga audit yg independen & efektif Adanya kantor statistik yg akurasi datanya berkualitas., Adanya audit yang independen & efektif Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dlm proses pengaanggaran. Adanya keterlibatan masyarakat dlm pembuatan anggaran

SIM dan Akuntabilitas Publik Asas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dr kegiatan penyelenggaraan negara hrs dpt dipertanggungjawabkan kpd rakyat sbg pemegang kedaulatan tertinggi dlm suatu negara.

Ciri-Ciri Pemerintahan yg Akuntabel 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan yg terbuka, cepat dan tepat. 2. Mampu memberikan pelayanan yg memuaskan bagi publik. 3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional 4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dlm proses pembengunan & pemerintahan 5. Adanya sarana publik untuk menilai kinerja pemerintah

ALHAMDULILLAH SEMOGA BERMANFAAT