Disampaikan oleh : Sjaiful DP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Budaya politik di indonesia
Advertisements

WAWASAN BUDI LUHUR Oleh: Tim Dosen.
Menyimpulkan isi Informasi
BERITA.
PENGARUH SISTEM & NILAI BUDAYA TERHADAP MANAJEMEN INDONESIA UNIVERSITAS BINA DHARMA ANGKATAN – VII, 2011 KELOMPOK I : JUSUF HASIBUAN DEWI SARTIKA ELLYSA.
KOMUNIKASI DAN KETRAMPILAN DASAR MENGAJAR
Mata Kuliah Seminar I Smt VI Prodi Tari
Mendengarkan: Menanggapi Siaran atau Informasi dari Media Elektronik
Disampaikan oleh : Sjaiful DP.  Penduduk : jiwa.  Penyebaran penduduk: Perkotaan : 56%. Pedesaan: 44% (2013)  Angkatan Kerja : 118 juta.
Komunikasi Lisan Kelompok Manajemen Rapat
Anggota kelompok : Heri Fatkhurrokhim Sri Mila Lestari Danik Lestari
Presented by Impron sarifudin, S.Pd SMA N 2 PEMALANG.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
DISKUSI Linny Oktovianny.
TEHNIK WAWANCARA DENGAN KLIEN
Pertemuan 8 KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN.
PERTEMUAN 15.
FUNGSI PERENCANAAN.
HANDPHONE : – PIN BB : 22 E E 5015 – 7 D 8 18 BD 3
Pengambilan Keputusan

TIP-TIP PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
Hak-hak Serikat Buruh Dalam Pengorganisasian
Oleh: Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih Nusantari, S.H M.Hum
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen
Hirarki Perencanaan dan Perencanaan Strategis
KOMUNIKASI EFEKTIF Iroh Rohayati Fatah
Menemukan Hal-Hal Penting dalam Wawancara
FUNGSI MANAJEMEN Disampaikan pada kegiatan Pembekalan PKL
PENGANTAR SEMINAR.
KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN
KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN
Gisely Vionalita SKM.,M.Sc.
JENIS-JENIS IKLAN.
PDCA PENILAIAN MUTU PELAYANAN KEBIDANAN By. SILVER AS. AMKL, SKM
Asas-asas Bimbingan Konseling
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KONFLIK
KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN KONFLIK
GKM dan TQM Istilah Gugus Kendah Mutu (GKM)
PENGUATAN ORGANISASI DARI SISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Disampaikan pada RAPAT KERJA NASIONAL DPP F SP FARKES R Oleh IWAN YANUAR.
PENGELOLAAN KELOMPOK BELAJAR PLS
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL
Disampaikan oleh : Sjaiful DP
JENIS-JENIS IKLAN.
TIP-TIP PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
AKTIVITAS QUALITY CONTROL CIRCLE By: Zarius Rusli.
CERPEN -Novella Cathlin-.
CAL DI INDONESIA _________________
Manajemen Konflik Rangkuman: Definisi dan Teori-teori Konflik
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PROGRAM PELATIHAN LEADER & MEMBER QCC/SS KETRAMPILAN KEGIATAN QCC/SS
Membangun Visi dan Misi Usaha
BEBERAPA PERTANYAAN DASAR FILSAFAT HUKUM
PERANAN PEKERJA DAN ORGANISASI PENGELOLAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN.
Hubungan Industrial Pancasila
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN
KONSEP POKOK DALAM SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA (Jacobus Ranjabar, S
Mengidentifikasi Masalah
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen
Sikap Positif terhadap Pancasila
KELOMPOK 6 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional 1. Abdus Sofi ( ) 2. Yusri Alfathathsani.
SOSIALISASI PENERAPAN SOP (STANDAR OPERATION PROCEDURE) WHAT SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam.
H. M. JUPRI RIYADI Kepala Dinas Pendidikan. Keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan yang bersifat mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap.
Masyarakat Multikultural dan Partikularisme Masyarakat.
Transcript presentasi:

Disampaikan oleh : Sjaiful DP PROMOSI DAN KAMPANYE DIALOG SOSIAL DI INDONESIA Disampaikan oleh : Sjaiful DP

PRA KATA Pancasila butir 4 telah menegaskan bahwa prinsip Musyawarah untuk mufakat adalah suatu hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Dalam ketentuan, prinsip musyawarah dan atau perundingan banyak disarankan bahkan diwajibkan. Dialog Sosial sebagai perwujudan prinsip musyawarah, sukar diatur secara rinci, satu dan lain hal akan juga dipengaruhi oleh masa, perkembangan ilmu dan technologi yang begitu cepat yang mampu merubah pola pikir seseorang. Dari padanya hukum tak tertulis, adat kebiasaan kadang diabaikan.

TUJUAN DIALOG SOSIAL Memecahkan dan atau mengembangkan masalah yang dihadapi guna perbaikan, baik untuk hari ini maupun kedepan. Dalam Dialog Sosial prinsip ”kalah-menang” harus dihilangkan ”menang-menang” hendaknya menjadi sasaran. Dialog Sosial yang baik akan melahirkan ”industrial democracy” dan ”industrial peace”.

BEBERAPA HAMBATAN Sikap para pihak yang ingin mencari jalan pintas. Ke-engganan pengusaha, yang masih beranggapan bahwa mengatur diperusahaan adalah hak prerogative perusahaan/management. Pekerja yang lebih berorientasi jangka pendek disebabkan adanya kebutuhan mendesak. Peraturan perundang-undangan dirasakan belum berpihak pada pekerja, peraturan dapat bermulti tafsir dilain sisi pengawasan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

PERSIAPAN BERDIALOG SOSIAL Serikat Pekerja harus menguasai peraturan perundang-undangan. Serikat Pekerja hendaknya mengusai paling tidak mengetahui inti-inti dari production management. Serikat Pekerja mampu melihat kecenderungan ekonomi kedepan. Serikat Pekerja siap mengadakan SWOT analysis, sehingga tahu bagaimana berdialog sosial dilakukan. Serikat Pekerja siap selalu mengikuti alur berpikir untuk memecahkan persoalan (What, Who, Why, Where, When dan How – 5WIH). Pemerintah harus tidak bosan mendorong semua pihak untuk memberdayakan dialog social yang dari padanya akan lahir corporate culture yang baru.

MEMBUDAYAKAN DIALOG SOSIAL Berdiskusi secara rasional, obyektif dan tetap pada substansi yang menjadi pokok pembicaraan. Mulai pembicaraan dari titik yang sama. Jangan memulai dari perbedaan. Berdiskusilah dengan struktur pola pikir yang jelas. Ciptakan suasana tenang dan aman, jangan meledak-ledak. Ciptakan suasana agar pihak yang lain memberikan apresiasinya pada Serikat Pekerja.

LANJUTAN Dorong pengusaha menyelenggarakan program peningkatan mutu melalui ”quality circle”. Programkan bersama pengusaha ”pelatihan” terkait persoalan yang dihadapi bersama. Bila perlu melibatkan pihak pemerintah, assosiasi pengusaha dan perangkat Serikat Pekerja. Pemerintah sendiri hendaknya turut mendukung aktif pelaksanaan Dialog Sosial yang bermutu. Jakarta, 24 Oktober 2011

 T e r i m a K a s i h 