Nama anggota 1. Lusiana Karina Gina Puspitasari 015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TRAINING AKUNTANSI DASAR UNTUK SEKOLAH
Advertisements

C h a p t e r 1 Taufiq Arifin
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Pendahuluan Audit Sektor Publik
Ely Sapto Utomo Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
UNIVERSITAS GUNADARMA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Laporan Arus Kas.
Analisis Laporan Keuangan: Pendahuluan
MANAJEMEN KEUANGAN 1.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Menyusun Rencana Bisnis: Permodalan
Pemahaman Laporan Keuangan dan Bagian - Bagiannya
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI KEUANGAN NIR LABA YAYASAN
MANAJEMEN KEUANGAN.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Penetapan Kinerja (PK) Sektor Publik
Pendahuluan Setiap usaha, baik yang bertujuan mencari laba maupun tidak, pasti bu- tuh informasi (kualitatif ataupun kuantitatif) dalam mengambil keputusan.
Akuntansi Keuangan Menengah 1
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
KOMPONEN ANALISIS BISNIS
Kata Motivasi “Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun” #Abigail Adams 
KONSEP DASAR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
STRUKTUR DASAR AKUNTANSI
Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Penganggaran Sektor Publik
Universitas Negeri Semarang
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MEMAHAMI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Fungsi Akuntansi Dr. Bagus Nurcahyo, SE., MM..
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN KEUANGAN CHAPTER 10.
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Fungsi Akuntansi RENNY, SE., MM.
Pengantar Akuntansi dan Bisnis
Manajemen keuangan.
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI
EVALUASI KINERJA KEUANGAN
AKUNTANSI.
PERSAMAAN & PERBEDAAN AKUNTANSI PEMBUKUAN
TINJAUAN MANAJEMEN KEUANGAN
PEMERIKSAAN AKUNTANSI
Hj Ernie Tisnawati Sule SE, MSi Asep Mulyana SE, Dipl. Koop
BAB XII MANAJEMEN KEUANGAN
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK Oleh : DR. MULYADI, SP., M.Si. 1.
Laporan arus kas Disusun oleh : NASIRIN.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Assalamualaikum Nama Kelompok : Asti Dwiarini.P Gusmaniar Frida Utami
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Keuangan Menengah 1
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Hj Ernie Tisnawati Sule SE, MSi Asep Mulyana SE, Dipl. Koop
1. LUTFIANA NUGRAHAENI MUHAMMAD ARIFIN DASAR AKUNTANSI Tugas 1.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Transcript presentasi:

Nama anggota 1. Lusiana 003 2. Karina Gina Puspitasari 015 3. Age Sani B 043 4. Ramah Dania 053 5. Adisti Fatika Sekar Asri 079 6. Alfis Syifa Ahyaini Mz 080 7. Anggie Putri Permatasari 086 8. Yahya Samiaji 184

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanakan akuntabilitas publik.

Akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek : Sifat informasi yang diberikan Kepada siapa informasi tersebut diberikan Tujuan informasi tersebut diberikan

TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK Tujuan dan kepatuhan dan pengelolaan Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif Perencanaan dan informasi otorisasi Kelangsungan organisasi Hubungan masyarakat Sumber fakta dan gambaran

Tujuan Umum Akuntansi dan Laporan Keuangan Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajrial dan organisasional.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan ekonomi sosial, politik, oleh pihak-pihak yang menerima.

Tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintahan Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan

Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Tujuan laporan keuangan menurut SFAC NO 4 Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai sumber daya organisasi Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan Memberikan informasiyang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sember daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajerial Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi

Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan

Menurut Drebin et al (1981) ada 10 kelompok pemakai laporan keuangan yaitu Pembayar pajak (taxpayer) Pemberi dana bantuan (grantor) Investor Pengguna jasa (fee-paying service reciptions) Karyawan/pegawai Pemasok (vendor) Dewan legislatif Manajemen Pemilih (voters) Badan pengawas (oversight bodies)

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah yakni : Hak untuk mengetahui (right to know) Hak untuk diberi informasi (right to be informed) Hak untuk di dengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to)

Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta Laporan Departemen Pemerintah Laporan Keuangan Sektor Swasta Fokus finansial dan politik Faktor finansial Kinerja diukur secara finansial dan finansial Sebagian besar kinerja diukur secara finansial Pertanggung jawaban kepada parlemen dan masyarakat luas Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus pada bagian organisasi Berfokus pada organisasi secara keseluruhan Melihat ke masa depan secara detail Tidak dapat melihat kearah masa depan secara detai Aturan pelaporan ditentukan oeh departemen keuangan Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi Laporan diperiksa oleh Treasury Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen Cash accounting Accrual accounting

Laporan keuangan pemeritah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif antara lain : Menurunkan kpercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah) Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat di prediksi yang berakibat meningkatnya risiko investasi Pemberian donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya Kualitas keputusan menjadi buruk Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual

LUAS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) YANG DIPERLUKAN Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan Kebijakan menghapuskan/menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomis aktiva-aktiva tersebut untuk menentukam biaya depresianya

Deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang

TERIMAKASIH