INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG WRITTEN BY Eddy S. DISKOMINFOTIK 2017

Dasar Hukum Inpres 3/2003 Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Dasar Hukum UU KIP 14/2008 Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Konsep Pengelolaan Media KIP

Dengan adanya sistem informasi yang tersebar pada tiap instansi dengan platform dan format data yang berbeda maka dalam rangka membentuk sinergitas sistem informasi pemerintahan, diperlukan upaya untuk melakukan integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi melalui manajemen interopabilitas dan interkonektivitas sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan pada setiap instansi pemerintah.

Interoperabilitas Sistem Informasi “Kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut”

Interoperabilitas Sistem Informasi Mengapa perlu dilakukan interoperabilitas ? Karena : Pulau Informasi yang tersebar dengan ketidakterhubungan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya

Interoperabilitas Sistem Informasi Weblogic, Oracle Ms SQL Server, ASPX SIAK SIPKD SOLUSI ? JSP, Postgre SQL PHP, Oracle LPSE SIMPEG VB, FoxPro, Excel, dll PHP, MySQL SIM LAINNYA E-SCHOOL

Tersebarnya informasi pada Sistem Informasi di setiap OPD tapi tidak dapat diakses OPD lainnya; Duplikasi data kerap terjadi di setiap OPD, sumber daya yang overlap atau tidak terkoordinasi; Sulitnya melakukan sinergi informasi digital antar OPD karena tidak adanya peristilahan yang standar sebagai acuan dan perbedaan platform Sistem Informasi; Validasi data secara elektronis tidak dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat; Keamanan terhadap kerusakan data digital belum terjamin; Lemahnya tingkat kepercayaan terhadap informasi. Permasalahan

Solusi Diperlukan sebuah solusi yang memungkinkan terjadi pertukaran data dan informasi dari sistem yang terpisah, dengan langkah: Setiap pemilik data menyediakan data yang dibutuhkan oleh dinas lainnya; Perlu dibuat kebijakan/aturan agar sistem informasi yang dibangun oleh satu institusi siap untuk berinteroperabilitas dengan sistem informasi yang dibangun oleh institusi lainnya.

Solusi

MANFAAT Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya interoperabilitas dan interkonektivitas sistem informasi pada OPD: Pengelolaan dan pengaksesan data lebih mudah; Pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien; Pengambilan keputusan menjadi lebih baik, relevan, akurat dan tepat waktu karena informasi cepat diperoleh; Dengan kemudahan sharing informasi, koordinasi program antar OPD lebih mudah; Dengan informasi yang makin baik, akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik pada layanan pemerintah.