Manajemen Tatap Muka 11.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Advertisements

KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK ORGANISASI PUBLIK
Administrasi Pelayanan Publik
KGS REINVENTING GOVERNMENT con's Teaching Material
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN PERGESERAN PARADIGMATIK DALAM DISIPLIN ADMINISTRASI PUBLIK & IMPLIKASINYA Bahan Matrikulasi Sabtu, September
Anggaran Berbasis Kinerja
Birokrasi dan Pelayanan Publik
Governance dalam Administrasi Publik dan Kebijakan Publik
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
NEW PUBLIC MANAGEMENT SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA.
ISU DAN TREND PEMIKIRAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK MODERN
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Public Management & Administration
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
WACANA SINGKAT ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
The New Public Service.
Good Governance Etika Bisnis.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Materi Tutorial Tatap Muka
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4437 KEBIJAKAN BISNIS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
Universitas Negeri Semarang
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Oleh : Bambang Supriyono
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN
Perkembangan Paradigma Birokrasi
Manajemen Keuangan Universitas Komputer Indonesia 2012
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
RUANG LINGKUP METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI
M I P METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
M I P METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
Paradigma Administrasi Publik
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
Tantangan Globalisasi Neo-liberal dan Birokrasi kita
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Transcript presentasi:

Manajemen Tatap Muka 11

Fungsi pokok manajemen Manajemen merupakan cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu melalui kegiatan orang lain Melalui sarana....6M  Men, Money, Material, Methods, Market, Machine Fungsi pokok:  POAC...(sudah dibahas berulang- ulang)

3 fungsi manajemen (publik dan swasta) by Allison 1. Fungsi strategi Penetapan tujuan dan prioritas organisasi Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan 2. Fungsi manajemen komponen internal Pengorganisasian dan penyusunan staf Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia Pengendalian kinerja 3. Fungsi manajemen konstituen eksternal Hubungan dengan unit eksternal organisasi Hubungan dengan organisasi lain Hubungan dengan pers dan publik

Tingkatan manajemen (organisasi publik di negara-negara berkembang menurut Moses N. Kiggundu) Top Management, ciri: Overworked Authoritarian, paternalistic Centralized control and decision making No clear mission or sense of direction Extensive extra support systems Learned, articulate, traveled Middle Management, ciri: Weak management systems and controls Inadequate management and administrative skills Lack of specifik industry knowledge and experience Understaffed Risk everse, unwilling to take independent action or initiative Exercise close supervision, little delegation Low level of motivation Operating Levels, ciri: Inefficient, high cost operations Low productivity

Orientasi manajemen ...harus bergeser...menjadi...  public oriented atau .......customer’s oriented atau........... customer’s approach

Reinventing Government ...Pemikiran pemerintah: Catalytic Community owned Competitive Mission driven Result oriented Customer driven Enterprising Anticipatory Decentralized Market oriented (David Osborne & Ted Gaebler)

Manajemen Kinerja Result Oriented: funding outcomes not input Kinerja pada sebuah entitas manajemen pada dasarnya adalah menilai kemampuan setiap individu dan kolektif individu di organisasi untuk melaksanakan peran yang dimainkan dalam kegiatan keseharian organisasi. Artinya: semua produk atau hasil (output) dari manajemen kinerja pemerintahan harus memiliki hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang positf bagi masyarakat pengguna layanan

New Public Management Muncul di Eropa sekitar tahun 1980an dan 1990an sebagai reaksi tidak memadainya model administrasi publik tradisional. NPM memiliki doktrin: Berfokus pada manajemen bukan kebijakan Debirokratisasi Berfokus pada kinerja dan penilaian kinerja Akuntabilitas berbasis hasil

7 komponen utama: Manajemen profesional di sektor publik Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik Menciptakan persaingan di sektor publik Pengapdosian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya

Implementasi NPM Tidak semua negara berhasil, tetapi secara umum berkomitmen kuat terus berusaha menerapkan. Perubahan tingkat kelembagaan organisasi mudah diterapkan tetapi perilaku aparatur birokrasi tidak semudah yang dengan perubahan kelembagaan Indonesia? Sudah dari tahun 1990an mengawali perubahan. Bagaimana menurut Anda, implementasi NPM?

Permasalahan implementasi NPM di negara berkembang NPM didasarkan pada penerapan prinsip/mekanisme pasar atas kebijakan publik dan manajemennya Adanya privatisasi perusahaan-perusahaan publik Perubahan mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar  indikasi virus korupsi apabila tidak dilakukan hati-hati Adanya keengganan untuk berpindah ke model pengontrakan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan penegakannya tidak kuat Adanya permasalahan kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, pemodalan dan kapabilitas sumber daya manusia

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE ) Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional ); Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate ) Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector ) Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu : 1. Prinsip Penegakkan Hukum, 2. Akuntabilitas, 3. Demokratis, 4. Responsif, 5. Efektif dan Efisensi, 6. Kepentingan Umum, 7. Keterbukaan, 8. Kepemimpinan Visoner dan 9. Rencana Strategis 10. Dsb

Referensi: Bab 2 Buku Manajemen Pemerintahan by Zaidan Nawawi Bab 2 Buku Manajemen Kinerja Sektor Publik by Mahmudi