INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI Muhammad Imanuddin Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik

REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI 1 4 PENINGKATAN EFISIENSI BIROKRASI PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1 4 REFORMASI BIROKRASI PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5 BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BIROKRASI YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN BERKUALITAS PENATAAN KELEMBAGAAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE – E-GOVERNMENT) 3 2

PELAYANAN PUBLIK KEBIJAKAN PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS Survei 8 Area Perubahan RB UU 25/2009; PP 96/2012; Perpres; PermenPANRB Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design RB NAWACITA Kondisi Lingkungan dan Persaingan Global Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Prioritas Kondisi Saat Ini INOVASI PELAYANAN PUBLIK Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Survei Daya saing rendah Kondisi Birokrasi Pelayanan publik masih lamban AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Berbasis Elektronik (e-Services) Mal Pelayanan Publik Role Model Pelayanan Publik Pemeringkatan Berdasarkan Indeks Pelayanan Publik

“Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah GERAKAN SATU INSTANSI SATU INOVASI  Dicanangkan sejak tahun 2013: “Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) wajib menciptakan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahun”. TUJUAN: Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mencapai pelayanan publik kelas dunia. OUTCOME: Meningkatkan confidence para penyelenggara pelayanan publik. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK …. ‘public sector innovation is about new ideas that work at creating public value’ OECD - OPSI Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik “Terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung”

INOVASI KRITERIA Significance: Transferability: Effectiveness: inovasi PELAYANAN PUBLIK INOVASI Novelty: Kebaruan, kreativitas. Ukuran kebaruan? 20-25% Effectiveness: Hasil yang terukur Significance: Bermanfaat, mmeberikan solusi bagi permasalahan publik Transferability: Berpotensi direplikasi dan di-scaling up Sustainability: Keberlanjutan, terus dipertahankan dan dikembangkan

MENGAPA INOVASI? Inovasi Bagi Dunia Bisnis: Nafas untuk keberlangsungan usaha. Pilihannya: Berinovasi atau mati. Inovasi Bagi Sektor Publik: Nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Pilihannya: Berinovasi atau kehilangan kepercayaan publik dan daya saing.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK – global trend

TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 1 Ease of Doing Business – World Bank 2 Global Competitiveness Index – World Economic Forum 3 Negara 2018 Countries 2016-17 2017-18 Switzerland 1 Singapore 2 3 United States Malaysia 25 23 China 28 27 Indonesia 41 36 Russia 43 38 South Africa 47 61 India 39 40 Brazil 81 80 2015 2016 90 88

“ ” PERSAINGAN GLOBAL "Bukan negara kuat yang mengalahkan yang lemah, bukan negara besar yang mengalahkan yang kecil, namun negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat" (Jokowi, 4-5-2017) Persaingan yang terjadi, antara lain: Memperebutkan investasi Memperebutkan pasar Memperebutkan wisatawan

Peraturan Menteri PANRB Pembinaan inovasi PELAYANAN PUBLIK Pembentukan/ Penciptaan Inovasi Pengembangan Pelembagaan/ Keberlanjutan Strategi: Menetapkan Gerakan “Satu Instansi, Satu Inovasi”. Menyelenggarakan KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK. Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 Strategi: Inovasi dimasukan dalam program dan anggaran instansi. Inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi. Inovasi mempunyai dasar hukum. Menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi. Mengapa perlu Kompetisi? Mendorong penciptaan/pembentukan inovasi. Menumbuhkan suasana kompetitif antar K/L/D. Menghasilkan inovasi yang berkualitas dan dapat direplikasi. Strategi: Transfer of Knowledge/ Replikasi. Database dan Pembelajaran Berbasis IT melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Pembentukan Hub Inovasi Pelayanan Publik.

Dasar Pelaksanaan KIPP PERKEMBANGAN KOMPETISI inovasi PELAYANAN PUBLIK 01 03 04 05 06 02 Transparan dan Akuntabel dengan menggunakan tenaga Akademisi dan Pakar Keterangan 2014 2015 2016 2017 Inovasi yang terdaftar 515 1.189 2.476 3.054 Hasil Tahap: Desk Evaluation Top 99 Presentasi dan Wawancara Verifikasi Lapangan Top 9 Top 25 Top 35 Top 40 Dasar Pelaksanaan KIPP KIPP 2014: SE Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2014 KIPP 2015: SE Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 KIPP 2016: PerMenPANRB Nomor 15 Tahun 2015 KIPP 2017: PerMenPANRB Nomor 19 Tahun 2016

Pendaftaran online via Sinovik ALUR KOMPETISI inovasi PELAYANAN PUBLIK Lokal / Instansi / K/L Desk Evaluation Publish Top 99 Penetapan Top 99 dan Top 40 melalui Keputusan Menteri PANRB Pendaftaran online via Sinovik Seleksi Administrasi Presentasi & Wawancara Verifikasi Lapangan Publish Top 40

INOVASI PELAYANAN PUBLIK ARAH PEMBINAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Meningkatkan upaya pembentukan inovasi pelayanan publik, diantaranya memberikan afirmasi kepada daerah Kawasan Timur Indonesia untuk muncul dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Membuat hub inovasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran dan informasi inovasi pelayanan publik di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan, dengan mencontoh hub yang sudah terbangun yaitu Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Jawa Timur (jipp.jatimprov.go.id). Mengembangkan replikasi inovasi pelayanan publik, terutama dari Kawasan Barat ke Kawasan Timur.

TERIMA KASIH DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI www.menpan.go.id sinovik.menpan.go.id