Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis

Pembangunan Berkelanjutan PENDAHULUAN Undang- Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kebijakan: “Bertujuan mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan” Ekonomi RTRW Menguntungkan secara ekonomi (economically viable) Sosial Pembangunan Berkelanjutan Diterima secara sosial (socially acceptable) Ramah lingkungan (environmentally sound) Lingkungan

METODE 2 3 1 4 5 KOMPILASI DAN SURVEY LOKASI KEGIATAN ANALISIS Kabupaten Bengkalis (4 zona) Data Primer Data Sekunder Analisis Kebutuhan Perencanaan Fisik Sarana Prasarana lingkungan hidup hingga proyeksi 20 tahun kedepan; Analisis Daya Dukung Lahan; Analisis Kependudukan; Analisis Pengaruh Kegiatan Ekonomi Masyarakat; Anailisis Berkelanjutan Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial; Analisis Prospektif SURVEY KOMPILASI DAN ANALISIS LOKASI KEGIATAN Peningkatan kualitas kehidupan Peningkatan kualitas lingkungan 2 3 1 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4 Arahan Rencana Pengelolaan pada seluruh aspek secara komprehensif; Indikasi Program dan Kegiatan yang merupakan turunan dari strategi; 5 PENYUSUNAN MASTERPLAN

ISU LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Kesesuaian Pola Ruang dengan Kondisi Eksisting

ISU LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Daya Dukung Lahan

ISU LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Alih Fungsi Lahan

ISU LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Lahan Kritis Luas Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan Tahun 2012 Kabupaten Bengkalis

ISU LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Kebakaran Hutan dan Lahan

ISU LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Pencemaran Air Air Bersih: Tercemar Ringan Air Sungai Tercemar Sedang

INVENTARISASI WILAYAH EKOREGION KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SANKSI PIDANA SANKSI PERDATA SANKSI ADMINISTRASI PEMBINAAN PENGAWASAN INVENTARISASI LH INVENTARISASI WILAYAH EKOREGION RPPLH PPLH / PPNS Audit Lingkungan AMDAL /UKL-UPL KONSERVASI / PENCADANGAN PEMANFAATAN IZIN LINGKUNGAN izin usaha RTRW Analisis Risiko Lingkungan Baku Mutu Lingkungan Dana Penjaminan KLHS KLHS [daya dukung Fungsi Lingkungan daya tampung] Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Sumber: Reliantoro, S & Roosita, H., 2010

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Terkait Lingkungan Kabupaten Bengkalis 2005 – 2025 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 Pengelolaan sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Penerapan prinsip-prinsip sustainable development yang efisien dan bertanggung jawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam Peningkatan penerapan pembangunan yang berkelanjutan di dalam mendukung keseimbangan kehidupan masyarakat Penyempurnaan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan

STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Analisis Sensitivitas Status kepemilikan lahan milik sendiri dan subsidi rendah Kondisi abrasi di pesisir, tekanan/ ancaman lahan mangrove, sedimentasi dan pengaturan tata lahan air Ekologi Ekonomi Sosial Infrastruktur dan teknologi Hukum dan Kelembagaan Standarisasi mutu produk dan industri pengolahan Pola hubungan masyarakat, aksesibilitas dan tingkat pendidikan Transparansi dan kebijakan

STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Keberlanjutan Multidimensi Kategori Kurang Berkelanjutan

FAKTOR KUNCI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP No. Faktor Kunci Analisis Keberlanjutan Analisis Kebutuhan Stakeholders 1 Inefisiensi Pemanfaatan SDA 2 Hidrologi dan Tata Lahan 3 Pengelolaan Berbasis Sumberdaya Lokal 4 Sistem informasi usaha 5 Tata pemerintahan Kebijakan lingkungan terpadu 6 Pengelolaan limbah perkotaan 7 Kerjasama antar stakeholder 8 Mitigasi kebakaran, banjir, abrasi, degradasi hutan dan lahan gambut

Temuan Analisis Prospektif STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERDASARKAN GAP ANALISIS DAN PROSPEKTIF Strategi Kebijakan RPJM, RPJP Temuan Analisis Prospektif Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan prasarana persampahan Inefisiensi Pemanfaatan SDA Mengendalikan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup Hidrologi dan Tata Lahan Penyajian informasi lingkungan hidup strategis Pengelolaan Berbasis Sumberdaya Lokal Meningkatkan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup Sistem informasi usaha Tata pemerintahan/ Kebijakan lingkungan terpadu Pengelolaan limbah perkotaan Kerjasama antar stakeholder Mitigasi kebakaran, banjir, abrasi, degradasi hutan dan lahan gambut

ARAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Kebijakan terpadu melalui perbaikan tata kelola dengan sistem informasi lingkungan Efisiensi, perlindungan dan rehabilitasi SDA serta lingkungan hidup berbasis sumberdaya lokal Meningkatkan kapasitas pengelolaan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Kerjasama antar stakeholder dalam mitigasi kebakaran, banjir, abrasi, degradasi hutan dan lahan gambut

Implementasi Kebijakan Terpadu KEBIJAKAN TERPADU MELALUI PERBAIKAN TATA KELOLA DENGAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN Penyusunan Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis Implementasi Kebijakan Terpadu Tersusunnya Peraturan Daerah (Semua SKPD) Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH Pembentukan tim terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait Terbentuknya tim terpadu (Semua SKPD) Membangun SIL berbasis IT Sistem Pemantau Lingkungan Tersedianya informasi SPM secara periodik di website (BLH) Inventori GRK (BLH) Karhutla Monitoring System (BLH) Membangun Sistem Edukasi Lingkungan Sosialisasi Ekoefisiensi (BLH dan DISKOPUMKM) Tersedianya Buletin LH (BLH) Tersedianya banner kampanye LH (BLH) Tersedianya indeks kepuasan pelayanan LH (Semua SKPD)

Padu Serasi Tata Ruang Nasional Provinsi dan Kabupaten EFISIENSI, PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SDA SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bengkalis Deliniasi kawasan sesuai pola dan struktur ruang RTRW Kabupaten Bengkalis Reposisi kawasan pengembangan yang tidak sesuai pola dan struktur ruang RTRW Terwujudnya tata ruang terpadu (Semua SKPD) Terwujudnya kawasan sesuai RTRW (Semua SKPD) Padu Serasi Tata Ruang Nasional Provinsi dan Kabupaten Kajian valuasi ekonomi (DISKANLUT, BLH, DISBUNHUT) Terwujudnya kawasan budidaya RTRW (BKPP, BLH, DISBUNHUT) Melakukan Inventarisasi dan Evaluasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Melakukan valuasi ekonomi sumberdaya pesisir, kehutanan dan ekosistem gambut Penetapan kawasan budidaya (Pangan, Perkebunan, Hutan dan Kawasan Lindung) Terwujudnya rehabilitasi ekosistem (DISKANLUT, BLH, DISBUNHUT) Penyuluhan (DISKANLUT, DISNAKERTRAN, BPMPD, DISHUTBUN, BKPP) Desa wisata berbasis mangrove Stabilitas pasar dan kondisi yang menunjang pemasaran produk rehabilitasi Minimalisir konflik sosial Efisiensi teknis dan ekonomis usahatani Penguasaan teknologi tepat guna oleh masyarakat petani Melakukan Restorasi Ekosistem yang Mengalami Degradasi Rehabilitasi ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir Pengembangan desa wisata Kapasitas kelembagaan petani Implementasi teknologi tepat guna

Peningkatan Kapasitas SDM MENINGKATKAN KAPASITAS PENGELOLAAN MELALUI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Pelatihan, workshop, sosialisasi SPM dan inventori GRK Tersedianya SDM handal (BLH) Peningkatan Kapasitas SDM Melakukan Monev Kualitas Lingkungan Pengukuran SPM dan inventori GRK Terlaksananya monev kualitas lingkungan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Menimbulkan Sampah Sistem manajemen terpadu persampahan perkotaan Implementasi Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Menimbulkan Sampah dengan tegas Tersedianya TPS Tersedianya TPA dengan metode Sanitary Landfill Optimalisasi 3R

Melakukan pengelolaan air (water management) pada lahan gambut KERJASAMA ANTAR STAKEHOLDER DALAM MITIGASI KEBAKARAN, BANJIR, ABRASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT Melakukan pengelolaan air (water management) pada lahan gambut Jumlah hotspot semakin kecil (BLH dan DISHUTBUN) Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Tersedianya dokumen peninjauan dan sinkronisasi perijinan Pemanfaatan lahan gambut sesuai dengan peraturan Terlaksananya penegakan aturan Peninjauan dan sinkronisasi serta penegakkan aturan pemanfaatan lahan gambut Mengendalikan Konversi Hutan dan Lahan Gambut Peningkatan kesadaran peduli lingkungan pada masyarakat Pembentukan Lembaga Konservasi Desa Melakukan interaksi dengan berbagai kelompok Program pembinaan teknis dalam peningkatan peran pemerintah dalam pengembangan Prasarana dan Sarana Penanggulangan banjir Meningkatnya kepedulian masyarakat Terbentuknya Lembaga Konservasi Desa Terlaksananya interaksi dengan berbagai kelompok Terlaksananya program pembinaan teknis Optimalisasi Kerjasama Kelembagaan Pemerintah Dengan Para Pihak Mengurangi Dampak Abrasi Pantai Terhadap Masyarakat, Infrastruktur dan Lingkungan Kajian, survei, investigasi dan perencanaan dalam rangka upaya mengurangi dampak abrasi pantai Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan pantai dalam rangka perlindungan aset-aset penting Adanya inventarisasi kerusakan abrasi, kejadian bencana dan kerusakan di wilayah kabupaten Bengkalis Tersusunnya hasil studi kelayakan penanggulangan abrasi Kabupaten Bengkalis Pelaksanaan konstruksi penanggulangan abrasi Kabupaten Bengkalis

Sekian