OLEH: DRA, HJ. FATMAWATY HARAHAP, MAP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT
Advertisements

PEMBANGUNAN SOSIAL Fadli Abdul Aziz ( )
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PRINSIP-PRINSIP SISTEM MANAJEMEN MUTU
Un Charter Latar Belakang
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
VISI Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Pengembangan Komunitas Berbasis Ekonomi Kerakyatan
OLEH : DIDIET WIDIOWATI
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
Nabilah [ I ] Sinta Rachma Putri [ I ]
GOOD GOVERNANCE.
PENGANTAR MODAL SOSIAL
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dr. Leonardo W. Permana, MARS.
KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Hak-hak Sipil dan Politik
METODE COMMUNITY ORGANIZATION COMMUNITY DEVELOPMENT
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
II. NILAI DAN ETIKA DALAM PEKERJAAN SOSIAL
COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Good Governance Etika Bisnis.
Modul 1 BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS Dra. Hj. Popon Herawati, MSi
GREEN POLICY: Local Wisdom
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ASPEK LIGKUNGAN SOSIAL EKONOMI
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERANAN-PERANAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PERTEMUAN 14 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
PEMBANGUNAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN INTERVENSI KOMUNITAS
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
BIMBINGAN KONSELING.
Pancasila Sebagai Etika Politik
GEOPOLITIK (Wawasan Nusantara)
PEMBANGUNAN PERTANIAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
DRA. FATMAWATY HARAHAP, MAP
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI WARGA KOMUNITAS
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJERIAL
PERANAN PEKERJA DAN ORGANISASI PENGELOLAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
KOMUNITAS DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM RUANG LINGKUP SOSIOLOGI
Pariwisata Bekelanjutan
PEMBERDAYAAN.
STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
(Ely Triwulan Dani - A ) ILMU PERENCANAAN WILAYAH
PENGORGANISASIAN WARGA KOMUNITAS
STRATEGI PEMBELAJARAN BERORIENTASI PADA AKTIVITAS SISWA (PBAS)
Unggul Profesional Islami
PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
PRINSIP-PRINSIP INTERVENSI MAKRO (The 22 Principles of CD – Jim Ife) OLEH : DIDIET WIDIOWATI 12/8/2018.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ASPEK LIGKUNGAN SOSIAL EKONOMI
GREEN POLICY: Local Wisdom
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN by S.PARDOSI.,SKp.M.Si
Transcript presentasi:

OLEH: DRA, HJ. FATMAWATY HARAHAP, MAP ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP STRATEGI PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT OLEH: DRA, HJ. FATMAWATY HARAHAP, MAP

PENDAHULUAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT, TERDAPAT PRINSIP-PRINSIP YANG MERUPAKAN PENJABARAN DARI PERSPEKTIF EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL. PEMAHAMAN TERHADAP PRINSIP INI SANGAT PENTING AGAR DALAM PENERAPAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT MEMPUNYAI ORIENTASI TIDAK HANYA BERSIFAT PRAGMATIS TETAPI MEMPUNYAI VISI JANGKA PANJANG

ASAS-ASAS PENGEMBANGAN MASYARAKAT KOMUNITAS DILIBATKAN DALAM SETIAP PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENSINERGIKAN STRATEGI PEMERINTAH, PIHAK-PIHAK TERKAIT DAN PARTISIPASI WARGA MEMBUKA AKSES WARGA ATAS BANTUAN PROFESIONAL, TEKNIS,FASILITAS, INSENTIF LAINNYA AGAR MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA MENGUBAH PERILAKU PROFESIONAL AGAR LEBIH PEKA KEPADA KEBUTUHAN, PERHATIAN DAN GAGASAN WARGA KOMUNITAS

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT MENURUT PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)ADA 10 PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG DITERAPKAN DIDUNIA YAITU: KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN HARUS BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT KEMAJUAN LOKAL DAPAT DICAPAI MELALUI UPAYA-UPAYA TAK SALING TERKAIT DALAM SETIAP BIDANG DASAR, PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG PENUH DAN SEIMBANG MENUNTUT TINDAKAN BERSAMA DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PERUBAHAN SIKAP ORANG-ORANG ADALAH SAMA PENTINGNYA DENGAN PENCAPAIAN KEMAJUAN MATERIAL DARI PROGRAM MASYARAKAT PENGEMBANGAN MASYARAKAT MENGARAH PADA PARTISIPASO ORANG-ORANG YANG MENINGKAT DAN LEBIH BAIK DALAM MASALAH-MASALAH MASYARAKAT IDENTIFIKASI, DORONGAN DAN SEMANGAT DAN PELATIHAN PEMIMPIN LOKAL HARUS MENJADI TUJUAN DASAR SETIAP PROGRAM

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT KEPERCAYAAN YANG BESAR PADA PARTISIPASI WANITA DAN KAUM MUDA DALAM PROYEK-PROYEK PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN AGAR LEBIH EFEKTIF, PROYEK SWADAYA MASYARAKAT MEMERLUKAN DUKUNGAN INSENTIF DARI PEMERINTAH PENERAPAN PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM SKALA NASIONAL MEMERLUKAN KEBIJAKAN YANG KONSISTEN, ADMINISTRASI YANG BAIK, PEREKRUTAN DAN PELATIHAN PERSONIL, ORGANISASI, EKSPERIMEN DAN EVALUASI SUMBER DAYA DALAM BENTUK ORGANISASI-ORGANISASI NON PEMERINTAH HARUS DIMANFAATKAN DALAM PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA TINGKAT LOKAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL KEMAJUAN EKONOMI DAN SOSIAL PADA TINGKAT LOKAL MENSYARATKAN PEMBANGUNAN YANG PARALEL DI TINGKAT NASIONAL

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SECARA UMUM IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERVARIASI ANTARA SATU KOMUNITAS DENGAN KOMUNITAS LAIN. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT TIDAK BEBAS ANTARA SATU SAMA LAIN, TETAPI SALING BERKAITAN. MENURUT IFE (1995) ADA 22 PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) 10 DIANTARANYA ADALAH: INTEGRATED DEVELOPMENT (PEMBANGUNAN TERPADU) DIMANA PROSES PENGEMBANGAN MASYARAKAT TIDAK BISA BERJALAN SECARA PARSIAL, TETAPI MERUPAKAN PROSES PEMBANGUNAN YANG MENCAKUP ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK, KEBUDAYAAN, LINGKUNGAN JUGA PERSONAL. PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG MENEKANKAN SATU ASPEK SAJA AKAN MENGHASILKAN KETIDAKSEIMBANGAN DALAM PEMBANGUNAN CONFRONTING STRUCTURAL DISADVANTAGE (KONFRONTASI DAN KEBATILAN STRUKTURAL) YAITU PRINSIP PADA KEADILAN SOSIAL DALAMPENGEMBANGAN MASYARAKAT. SEORANG PEKERJA MASYARAKAT (COMMUNITY WORKERS) PERLU MEMAHAMI TERHADAP LATAR BELAKANG WARGA, KOMUNITAS, RAS, JENIS KELAMIN DAN SIKAP WARGA KOMUNITAS

IMPELEMNTASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT HUMAN RIGHTS (HAK AZASI MANUSIA) HAM SANGAT MENDASAR DAN PENTING BAGI COMMUNITY WORKERS. STRUKTUR MASYARAKAT DAN PROGRAM YANG DIKEMBANGKAN TIDAK MELANGGAR HAM. MISALNYA HAM UNTUK MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK, HAK UNTUK IKUT DALAM KEHIDUPAN KULTURAK, HAK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KELUARGA SUSTAINABILITY (KEBERLANJUTAN), YAITU PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DIUPAYAKAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY), MENGURANGI KETERGANTUNGAN KEPADA SUMBER DAYA YANG TIDAK KEBERLAJUTAN (NON RENEWABLE) MENCIPTAKAN ALTERNATIF TATANAN EKOLOGIS, SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK YANG BERKELANJUTAN. PRINSIP INI MEMBUTUHKAN PENGGUNAAN SECARA MINIMAL DARI SUMBER DAYA YANG TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI EMPOWERMENT (PEMBERDAYAAN).PEMBERDAYAAN HARUS MENJADI TUJUAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT. PEMBERDAYAAN YANG DIMAKSUD ADALAH UNTUK MEMBANTU KOMUNITAS DENGAN SUMBER DAYA, KESEMPATAN, KEAHLIAN DAN PENGETAHUAN AGAR KAPASITAS KOMUNITAS MENINGKAT SEHINGGA DAPAT BERPARTISIPASI UNTUK MENENTUKAN MASA DEPAN WARGA KOMUNITAS

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT THE PERSONAL AND THE POLITICAL (PRIBADI DAN POLITIK) PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERLU MEMBAWA KETERKAITAN ANTARA ASPEK PRIBADI DAN POLITIK, INDIVIDU DAN STRUKTUR. MASALAH PRIBADI DAN ISU UMUM. KETERKAITAN TERSEBUT TERJALAN APABILA KEBUTUHAN INDIVIDU, MASALAH ASPIRASI, PENDERITAAN YANG DIRASAKAN DAPAT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK TINDAKAN YANG EFEKTIF DITINGKAT KOMUNITAS YANG KEMUDIAN MENJADI SUATU KEKUATAN DALAM KOMUNITAS COMMUNITY OWNERSHIP (KEPEMILIKAN KOMUNITAS). KEPEMILIKAN MENJADI ASPEK PENTING YANG DAPAT MEMBANTU MENCIPTAKAN IDENTITAS DAN MEMBERIKAN ALASAN UNTUK AKTIF DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN MENGEFISIENKAN SUMBER DAYA DITINGKAT KOMUNITAS BAIK BERSIFAT BENDA MATERIAL MAUPUN KEPEMILIKAN PADA PROSES DAN STRUKTUR YANG ADA SELF-RELIANCE (KEMANDIRIAN) YAITU WARGA KOMUNITAS SEBAIKNYA MENGGUNAKAN SUMBER DAYA SENDIRI, TIDAK MENGGANTUNGKAN DIRI PADA BANTUAN LUAR. BAIK SUMBER DAYA KEUANGAN, TEKNIK, SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT INDEPENDENCE FROM THE STATE (KETIDAKTERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH). PRINSIP INI ERAT KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN SUATU KOMUNITAS DAN WARGA KOMUNITAS. BANTUAN PEMERINTAH BERPERAN HANYA SEBAGAI SPONSOR DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT, PERANAN YANG BERLEBIHAN DARI PEMERINTAH DAPAT MENIMBULKAN KELEMAHAN PADA KEKUATAN KOMUNITAS IMMEDIATE GOALS AND ULTIMATE VISION (TUJUAN DAN VISI), TUJUAN DAN VISI HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT. TINDAKAN UNTUK TUJUAN LANGSUNG TIDAK DIBENARKAN BILA TIDAK SESUAI DENGAN VISI JANGKA PANJANG DAN JANGKA PENDEK. DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERLU DIPERTAHANKAN KESEIMBANGAN ANTARA TUJUAN JANGKA PANJANG DAN VISI MASYARAKAT

SEKIAN TERIMA KASIH