Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Pengertian Peradilan, Pengadilan
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
Dasar Berlakunya Hukum Adat
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.
SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU, KAMIS,………………
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
Lembaga Hukum (Law Institution)
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
Universitas Indo Global Mandiri
Dasar Berlakunya Hukum Adat
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
SUMBER-SUMBER HUKUM Administrasi negara
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
Konsep Dasar Peradilan Agama di Indonesia
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SUMBER HUKUM ACARA PERDATA
Peradilan Administrasi Pajak
PENYELESAIAN SENGKETA
KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH DR. Ni’matul Huda, SH, MHum
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK
KEKUASAAN KEHAKIMAN Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk.
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
Sistem Pemerintahan Indonesia
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Ganti kerugian dan Rehabilitasi
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PENDIDIKAN ISLAM. a. Pengertian Pendidikan Islam.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Alasan mengajukan gugatan
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
D. PERANAN LEMBAGA PERADILAN
KELOMPOK 5 PPKN.
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Model pemisahan kekuasaan dalam bangunan negara Pancasila.
KBI 321 HUKUM EKONOMI SYARIAH ERNAWATI , SHI. MH. FAKULTAS HUKUM.
DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
PERADILAN Tata Usaha Negara
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
BADAN EKSEKUTIF Yang di-Pertuan Agong
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI ARIEF PRIANDI A KELOMPOK 10 1.VEREN YONITA E TOFIK SUPRIYADI
Transcript presentasi:

Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini (ps 2 UU 3/2006)

Peradilan Agama Pengadilan agama (tk 1) Pengadilan tinggi agama (tk 2)

Pengadilan Agama adalah badan peradilan agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama adalah peradilan agama tingkat kedua yang berkedudukan di Ibukota Provinsi ,dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.