MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PRESS CONFERENCE Januari 2013
Advertisements

Presented by Christine M.Int.Tax ©
Shortfall Pajak Rp. 73 T. Konstribusi Pajak Terhadap APBN.
Pajak Penghasilan Pasal 21
Suplemen MSDM X 2009 Suppl MSDM Kompensasi II
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Kredit Pajak LN)
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
MENGHITUNG PANGHASILAN NETTO Pertemuan 7 Norma Perhitungan Penghasilan Netto WP Pribadi + Badan 1. Peredaran bruto kurang dari Rp ,00 per.
Pengantar Laboratorium Pajak
Pembiayaan Pembangunan
MATAKULIAH PENGANTAR EKONOMI
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat.
KEBIJAKAN DISNAKERTRAN PROVINSI SUMATARA BARAT
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Tax Planning PPH Pasal 21/26
KONSEP DASAR PERPAJAKAN
MENGKAJI KEBERHASILAN
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
DINAMIKA PEMBERITAAN BURUH DI INDONESIA
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
Pemotongan & Pemungutan Pajak Penghasilan
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
Pembiayaan Pembangunan
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI
PT Abangku Sayang (NPWP : ), Jalan Kayu No
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PENERIMA UPAH
PPh Pasal 21 Perpajakan 2 15/11/2016.
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
KEBIJAKAN FISKAL.
PERTEMUAN 2 PAJAK PENGHASILAN – UMUM (2)
PTKP Oleh: LM Formasi.
PAJAK (Tolong Dibaca Dulu)
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
TARIF PAJAK Hafiez Sofyani, SE., M.Sc..
Optimalisasi Pembayaran Pajak untuk Menghemat Pajak
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
BAHAN RAPAT TERBATAS TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M Senin, 21 juli 2008.
KEBIJAKAN FISKAL.
On-line untuk Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
GROUP QUIZ PERPAJAKAN 1 SELASA, 04 APRIL 2017.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
Kualitas Pekerja di Indonesia
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis)
MANAJEMEN KEUANGAN MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012
KEBIJAKAN FISKAL KUWAT RIYANTO, SE, M.M
PERTEMUAN 10.
PENGHASILAN NETO Atau PENGHASILAN KENA PAJAK
MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI
Kuis 7 Pajak Penghasilan.
MANAJEMEN KEUANGAN MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap untuk Kepentingan Perpajakan Oleh : Mutiah Saefuddin, Andi Buana Uleng dan Dhea Ananda.
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
Case 2 : PT Kreatif Advertising
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR72TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Aspek Perpajakan Katering
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-5
Transcript presentasi:

MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI PERPAJAKAN MID SEMESTER – OPEN BOOK NOVEMBER 2012 STIE H. AGUS SALIM BUKITTINGGI

ANALYSIS DESCRIPTIVE “TAX PLANNING MANAGEMENT” Kasus PTKP PPh21 Tahun 2013 MENDESKRIPSIKAN SECARA KOMPREHENSIF TPM = “Tax Planning Management” DARI Kasus PTKP PPh 21, anda sebagai pimpinan perusahaan. Apa yang akan di lakukan sebagai WP dari Badan/BUT yang dipimpin oleh anda? BUAT DENGAN RAPIH, SIZE PROPORSIONAL DENGAN KERTAS DOUBLE FOLIO, DAN MENARIK UNTUK DILIHAT.

KASUS : Pemerintah menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp1,32 juta per bulan menjadi sekitar Rp2 juta per bulan pada awal tahun 2013. "Usul kenaikan PTKP yang dicetuskan menjelang peringatan hari buruh internasional atau May Day ini akhirnya dapat disetujui," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.

. Ia mengatakan, kenaikan penghasilan tidak kena pajak itu merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan daya beli pekerja, yang diyakini bisa ikut menggerakkan perekonomian. Pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan PTKP tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.001/2012.

Dalam ketentuan itu, pemerintah memutuskan menaikkan besaran PTKP menjadi Rp24,3 juta per tahun atau Rp2,025 juta per bulan dari sebelumnya Rp15,8 juta per tahun. Muhaimin mengatakan sejak awal tahun kementeriannya telah menyampaikan usul kenaikan PTKP itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Keuangan kemudian menindaklanjuti usul itu dan membahasnya lebih lanjut dengan DPR RI. .

. Selain menaikkan PTKP, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh dengan menyediakan rumah sakit dan klinik-klinik khusus buruh di kawasan-kawasan industri, penyediaan transportasi dan pembangunan rumah susun untuk buruh serta pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).