Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah

Definisi Otonomi Daerah Otonomi daerah (desentralisasi) bisa diartikan dalam berbagai cara bergantung perspektif dari masing-masing pengamat (Conyers 1984: 187; Smith 1985:2-7; Smoke 2003:8). Beberapa mendefinisikan otonomi daerah dari perspektif ekonomis, sementara yang lain menginterpretasikan otonomi daerah dari perspektif politik (Cohan dan Peterson, 1999:20- 23)

Rondinelli dan Cheema (1983) Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organization, local government or non-governmental organization. Otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal, ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.

Laporan Tahunan Bank Dunia tahun 1999:107-124 Decentralization is the transfer of authority and responsibility for public function from the central government to subordinate or quasi independent government organization and or the private sector. Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta.

Gustav dan Stewart (1994) Dekonsentrasi (deconcentration) dimana pemerintah pusat menempatkan para pegawainya di level pemerintah daerah. Pendelegasian (delegation) dimana pemerintah pusat secara bersyarat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah namun dengan tetap memiliki kesanggupan untuk mengambil kekuasaan itu kembali dan secara keseluruhan tetap memiliki dominasi kekuasaan atas pemerintah daerah. Devolution dimana pemerintah pusat secara aktual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah.

Alasan Dasar Mengkaji Otda di Indonesia Indonesia memang punya nilai signifikan bagi pengetahuan di bidang ilmu politik. Selalu ada hal yang baru dan kontroversial mengenai otonomi daerah. Indonesia merupakan contoh kasus yang khas dalam hal pengalaman otonomi daerah. Program otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia saat ini dijalankan pada saat instabilitas politik, dilakukan pada saat fluktuasi ekonomi dan gejolak sosial yang terjadi.

Segi Positif Otonomi Daerah Otda adalah sarana untuk demokratisasi Otda membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan Otda dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional Otda memajukan pembangunan daerah

Segi Negatif Otonomi Daerah Otda menciptakan fragmentasi dan keterpecahbelahan yang tidak diharapkan. Otda bisa melemahkan ketimbang memperkuat kualitas pemerintahan Otda menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar Otda secara aktual lebih memungkinkan terjadinya penyimpangan arah demokrasi yang lebih besar.