MeMAHAMI SYSTEM KEBIJAKAN PUBLIC, MENGOLAH DATA DAN MENYEBAR INFORMASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TRIBUTE TO PROF. DR. SRI SOEMANTRI S.H.
Advertisements

ADVOKASI IMPLEMENTASI CRPD Oleh: Drs
Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN
INDIKATOR PENCAPAIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Advokasi Kesmas: definisi dan konsep
ADVOKASI Oleh: Soemali, S.H.,M.Hum. Rapat Kerja SPSI-KEP Se Propinsi Jawa Timur 20 – 21 Juni 2010, Lie Mas Hotel, Tretes – Pasuruan, Jatim.
Sistem Politik di Indonesia
RENSTRA MPP
Advokasi dalam Promkes
PELUANG PERBAIKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN
MENAGIH JANJI: TRANSFORMASI RRI DAN TVRI MELALUI UU RTRI Oleh: Masduki.
MANAJEMEN ADVOKASI SOSIAL
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
Bisnis Internasional Pertemuan 10
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
oleh : ANDRIE AMOES., SH,MH DIREKTORAT PERANCANGAN
AKSI SOSIAL (SOCIAL ACTION)
Taktik/teknik dalam pengembangan masyarakat
KONSEP DAN PRINSIP PROMOSI KESEHATAN
Pertemuan Keempatbelas
ADVOKASI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEJARAH NASIONALISME PAPUA
Pengantar Advokasi Anggaran Pro Orang Miskin
HIBAH PENELITIAN TENTANG MUHAMMADIYAH
Advokasi Kebijakan Publik
POLLING DAN PENDAPAT UMUM
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
STRATEGI DALAM PROMOSI KESEHATAN NURUL AINI
TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK
ADVOKASI Referensi : Ritu R. Sharma. Pengantar Advokasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Komunikasi Massa.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
IKANINGTYAS, SH.LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2011
MANAJEMEN ADVOKASI HERU SUSETYO, SH. LL.M. M.Si.
SKKNI Kehumasan.
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
ADVOKASI Referensi : Ritu R. Sharma. Pengantar Advokasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
KONSEP DASAR ADVOKASI KESEHATAN
UJIAN TENGAH SEMESTER Mata Kuliah : Sistem Kepartaian dan Pemilu
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
Sistem Hukum Iman pasu Purba, SH.MH.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
ADVOKASI KESEHATAN INTRODUCTION.
Advokasi Litigasi.
PROSES ADVOKASI Kismi Mubarokah.
ADVOKASI Referensi : Ritu R. Sharma. Pengantar Advokasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
DISIPLIN HUKUM Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secara umum disiplin dapat dibedakan antara disiplin.
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
Dewan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum
MENGEMBANGKAN STRATEGI INTERVENSI MAKRO
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
KOMNAS HAM.
ADVOKASI Oleh : Julio Belnanda Harianja/ Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Bem Km Unnes 2016 Kabinet Ngabekti.
MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Sekitar UU Kepemiluan 17 Pebruari 2013 Fakultas Hukum, UI Kevin Evans
STRATIFIKASI POLTRANAS
STRATEGI PELAKSANAAN ADVOKASI DI BIDANG KESEHATAN YUSRIZAL,SKM.M.KES PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN ACEH.
BREAKTHROUGH I PENJELASAN KONSEP PROYEK PERUBAHAN.
Sumber-sumber hukum dan Sistem hukum
Tim Dosen: Dian Kholika Hamal, SKM., M.Kes Nanny Harmani, SKM., M.Kes
Advokasi VS Privasi Budi Wahyuni.
MANAJEMEN ADVOKASI SOSIAL 1 HERU SUSETYO, SH. LL.M. M.Si. NOVEMBER 2012 PERUNDANG-UNDANGAN SOSIAL FHUI/ FISIP UI.
Transcript presentasi:

MeMAHAMI SYSTEM KEBIJAKAN PUBLIC, MENGOLAH DATA DAN MENYEBAR INFORMASI ZAINUL IKHWAN Program Manager Riau Mandiri BAHAN DISKUSI PADA PELATIHAN ADVOKASI BEM DAN HMI KOMISARIAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU Pekanbaru, 16 Juni 2009

BAGAN ARUS ADVOKASI TERPADU Lakukan pemantauan, monev Legal drafting Counter draf Judicial review Analisis Data/ Info Ajukan Konsep Tanding Seminar, diskusi, dll Class=action Legal standing (untuk menghasilkan jurisprudensi) Kemas Isu Semenarik Mungkin Lakukan Pembe laan Kumpul data/ info Kajian Kebijakan Perencanaan Strategis PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK: Isi/Naskah Tatalaksan =Budaya Pengaruhi Pembuat & Pelaksana Kebijakan TIM INTI Pilih Isu Strategis Lobby Negosiasi Mediasi Kolaborasi Galang Sekutu Pengaruhi Pendapat Umum Kampanye Siaran/pernyataan Jajak pendapat Selebaran Lancarkan Tekanan Bangun Basis Gerakan Pengorganisasian masyarakat, pendidikan politik Unjuk rasa Mogok, Boikot Pembangkangan sosial Aksi massa lainnya Pelatihan teknis Siapkan satuan/barisan pendukung (dana, logistik, informasi, akses)

Mari belajar Aksi Share pengalaman IPGI Dumai Share pengalaman CSIAP II

Memahami Sistem Kebijakan Publik Kebijakan publik itu sebagai suatu “system hukum”, terdiri dari: Isi hukum (content of law), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan dan keputusan pemerintah. Tata laksana hukum (structure of law), yaitu semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku (pengadilan, birokrasi pemerintah, parpol, hakim, jaksa, polisi, pengacara, tentara, parlemen, dll) Budaya hukum (culture of law) yaitu persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum (isi hukum dan tata laksana hukum).

PEMBENTUKAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK UNSUR-UNSUR DAN PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK PROSES-PROSES LEGISLASI & JURISDIKSI (Pengajuan usul, konsep tanding dan pembelaan ISI/NASKAH HUKUM -Legal drafting, counter draft - judicial review - class action, legal standing - litigasi (jurisprudensi) PEMBENTUKAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK PROSES-PROSES POLITIK & BIROKRASI (mempengaruhi pembuat & Pelaksana kebijakan) TATA LAKSANA HUKUM - Lobby - negosiasi - mediasi - kolaborasi PROSES-PROSES SOSIALISASI & MOBILISASI (membentuk pendapat umum dan tekanan publik) BUDAYA HUKUM - kampanye, siaran pers - unjuk rasa, mogok, boikot -pengorganisasian basis -pendidikan politik

Mari kita berdiskusi…………..