Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
APLIKASI PENYUSUNAN LKKL
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
BAGAN PERKIRAAN STANDAR (PMK No 13/PMK.06/2005)
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
JURNAL STANDAR SISTEM AKUNTANSI PUSAT (SiAP)
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TAHUN ANGGARAN Merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi. -Aplikasi SAK terdiri dari 4 level yaitu : a.Aplikasi.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Pembiayaan Pembangunan
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
PELAPORAN ANNGARAN (Stdi Pada Laporan Realisasi Anggaran ‘LRA’)
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BULETIN TEKNIS NO. 07 AKUNTANSI DANA BERGULIR
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
Akuntansi Pemerintahan Pusat TM – 10 (2012)
Pembiayaan Pembangunan
Sistem Akuntansi Instansi
Pendapatan dan Belanja
PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PPKN)
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
Transcript presentasi:

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat KELOMPOK 7 PUTRI PERTIWI (120810301020) SITI MUSRIFAH (120810301064)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur , baik manual atau terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan pemerintah pusat. Tujuan SAPP : Menjaga aset pemerintah Memberikan informasi yang relevan Memberikan informasi yang dapat dipercaya Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Karakteristik SAPP Basis akuntansi Sistem pembukuan berpasangan Sistem yang terpadu dan terkomputerisasi Desentralisasi pelaksanaan akuntansi Bagan perkiraan standar

(Sistem Akuntansi Pusat) SAPP SiAP (Sistem Akuntansi Pusat) SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara) Laporan arus kas dan neraca KUN SAU (Sistem Akuntansi Umum) LRA pemerintah pusat dan neraca SAI (Sistem Akuntansi Instansi) SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) LRA, neraca, dan CaLK instansi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) Neraca, laporan BMN serta laporan manajerial lain

Dalam pelaksanaannya, SiAP dilakukan oleh : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) KPPN khusus Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) Pembuatan laporan yang dihasilkan SiAP : KPPN menyusun LAK, neraca KUN, dan LRA di wilayah kerja untuk disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan. KPPN khusus memproses data transaksi pengeluaran dari BLN untuk disampaikan ke DIA. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa LAK, neraca KUN, dan LRA SAU ditingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Laporan keuangan tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini DIA setiap bulan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa LAK, neraca KUN, dan LRA yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Dirjen Perbendaharaan, baik tingkat pusat atau daerah.

Jurnal untuk SAKUN 1. Akuntansi APBN Membukukan estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam APBN. Hanya terdapat dalam SAKUN. 2. Akuntansi DIPA Membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan, bagian belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan bagian pengeluaran pembiayaan. 3. Akuntansi realisasi anggaran Membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Dilakukan semua subsistem SAPP baik SAKUN, SAU, dan SAI.

Jurnal untuk SAU a. Akuntansi APBN Tidak ada jurnal yang dilakukan dalam SAU untuk transaksi anggaran APBN. b. Akuntansi DIPA Membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan, bagian belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan dan bagian pengeluaran pembiayaan. c. Akuntansi realisasi anggaran Membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Dilakukan semua subsistem SAPP baik SAKUN, SAU, dan SAI. d. Akuntansi penutupan akhir tahun anggaran Menutup seluruh perkiraan sementara yang bertujuan menyusun laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian Negara/lembaga. SAK SAI SABMN

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) SAK, merupakan subsistem dari SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik instansi Unit akuntansi keuangan : Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA), yang berada pada level kementrian/lembaga. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara SABMN sebagai subsistem dari SAI bertujuan menghasilkan neraca dan laporan barang milik daerah. Unit Akuntansi Barang : Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

Jurnal untuk SAI a. Akuntansi APBN Tidak ada jurnal yang dilakukan dalam SAI untuk transaksi anggaran APBN. b. Akuntansi DIPA Membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotment belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan allotment pengeluaran pembiayaan. c. Akuntansi realisasi anggaran Membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Dilakukan oleh semua subsistem SAPP baik SAKUN, SAU, atau SAI. d. Akuntansi penutupan akhir tahun anggaran Menutup seluruh perkiraan sementara yang bertujuan penyusunan laporan keuangan, terdiri atas jurnal penutup anggaran dan realisasinya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas perbantuan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LRA Neraca Laporan arus kas CaLK