PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
Advertisements

DALAM RANGKA PERINGATAN 50 TAHUN GERAKAN PRAMUKA
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
Minggu pertama Oktober
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
THE ISLANDS IN INDONESIAN. IN 1972, INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES (LIPI) PUBLISH AS MANY AS 6,127 NAMES OF ISLANDS IN INDONESIA. [CITATION NEEDED]
DATAPHK PER SEPTEMBER 2105.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Rapat Koordinasi Dana Dekon dan Tugas Pembantuan
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
UMR DI INDONESIA Oleh : Kelompok 2 Hanif Prawita Indraswanti
Pengembangan Kurikulum 2013 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Trend menonton tv yang terus naik
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
AKTIFITAS ANGGOTA KELOMPOK BKR
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
RENCANA KERJA PERBENIHAN PAJALE 2019
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN Roby Irzal Maulana, SIP, MM

PENGERTIAN UPAH Irwan Rei, Managing Director Multi Talent Indonesia, menyatakan bahwa upah umumnya diartikan sebagai gaji. Gaji (upah) biasanya terdiri dari gaji pokok atau biasa juga disebut gaji dasar (basic salary) dan tunjangan-tunjangan (allowances). Amstrong dan Murlis (1994:7) mengartikan gaji sebagai bayaran pokok yang diterima oleh seseorang, tidak termasuk unsur- unsur variabel dan tunjangan lainnya.

PENGERTIAN UPAH (2) Gary Dessler  (1998: 85) berpendapat bahwa Gaji adalah uang atau sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai. Berdasarkan tiga pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa upah adalah uang atau sesuatu yang berkaitan dengan uang sebagai imbalan yang diberikan kepada seseorang atas tenaga dan fikiran yang telah diberikannya untuk suatu pekerjaan.

PENGUPAHAN DI INDONESIA Peraturan mengenai pengupahan terdapat dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, khususnya Bab X pasal 88 s/d 98. Sebagai penjabarannya, pengupahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Upah Minimum Propinsi 2008 Nanggroe Aceh Darussalam: 1,200,000.00 Sumatera Utara: 822,205.00 Sumatera Barat: 700,000.00 Riau: 800,000.00 Kepulauan Riau: 833,000.00 Jambi: 724,000.00 Sumatera Selatan: 743,000.00 Bangka Belitung: 813,000.00 Bengkulu: 683,528.00 Lampung: 678,900.00

Upah Minimum Propinsi 2008 (2) 11. Jawa Barat 568,193.39 a. Kabupaten Bogor: 873,231.00 b. Kota Depok: 962,500.00 c. Purwakarta: 763,000.00 d. Kota Bekasi: 994,000.00 1) Upah Minimum Kelompok I 1,020,000.00 2) Upah Minimum Kelompok II 1,013,000.00

Upah Minimum Propinsi 2008 (3) e. Kabupaten Bekasi 980,589.60 1) Upah Minimum Kelompok I: 1,020,000.00 2) Upah Minimum Kelompok II: 1,019,000.00 f. Kab. Sumedang 1) Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan: 886.000.00 2) di luar Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung dan Pamulihan : 700,000.00

Upah Minimum Propinsi 2008 (4) Kabupaten Karawang 912,225.00 Upah Minimum Kelompok II 970,000.00 Upah Minimum Kelompok I 924,619.00 Upah Minimum Kelompok III 1,013,583.00 Kota Bandung 939,000.00 Kabupaten Bandung 895,980.00

Upah Minimum Propinsi 2008 (5) DKI Jakarta 972,604.80 Banten 537,000.00 Kabupaten Tangerang 953,850.00 Kota Cilegon 978,400.00 Jawa Tengah 547,000.00 Yogyakarta 586,000.00

Upah Minimum Propinsi 2008 (6) Jawa Timur Kota Surabaya 805,500.00 Kabupaten Sidoarjo 802,000.00 Bali Kabupaten Badung 605,000.00 Kota Denpasar 800,000.00 Kabupaten Gianyar 760,000.00 Kabupaten Jembrana 737,500.00 Kabupaten Karangasem 712,320.00 Kabupaten Klungkung 686,000.00 Kabupaten Bangli 685,000.00 Kabupaten Tabanan 685,000.00 Kabupaten Buleleng 685,000.00

Upah Minimum Propinsi 2008 (7) 18. NTB 730,000.00 19. NTT 650,000.00 20. Kalimantan Barat 645,000.00 21. Kalimantan Selatan 825,000.00 22. Kalimantan Tengah 765,868.00 23. Kalimantan Timur 815,000.00 24. Maluku 700,000.00 25. Maluku Utara 700,000.00

Upah Minimum Propinsi 2008 (8) 26. Gorontalo 600,000.00 27. Sulawesi Utara - 28. Sulawesi Tenggara 700,000.00 29. Sulawesi Tengah 670,000.00 30. Sulawesi Selatan 740,520.00 31. Sulawesi Barat 760,500.00 32. Papua 1,105,500.00

PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN Pemberian penghargaan terdiri dari jenis- jenis upah/gaji dan cara pendistribusiannya. Penghargaan dapat bersifat instrinsik atau ekstrinsik. Penghargaan intrinsik adalah penghargaan yang sifatnya internal terhadap karyawan dan biasanya didapatkan dari keterlibatan pada tugas-tugas tertentu.

PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN (2) Penghargaan ekstrinsik merupakan penghargaan yang mempunyai wujud, dikontrol dan didistribusikan langsung oleh manajemen. Meskipun penghargaan intrinsik dan ekstrinsik berbeda, tetapi keduanya mempunyai hubungan yang erat karena sering terjadi pemberian penghargaan ekstrinsik (spt kenaikan gaji) dapat dirasakan juga sebagai penghargaan intrinsik (merasa berhasil) dengan menganggap bahwa kenaikan gaji sebagai simbol hasil kerja yang memuaskan.

PENGHARGAAN INSTRINSIK VS EKSTRINSIK Penghargaan intrinsik Keberhasilan Perasaan berhasil Pengakuan insformal Kepuasan kerja Kemajuan pribadi Status Penghargaan ekstrinsik Pengakuan formal Tunjangan-tunjangan Pembayaran insentif Gaji/upah Hubungan sosial Lingkungan kerja

MEMILIH BENTUK PENGHARGAAN Ketepatan memilih bentuk penghargaan penting untuk menentukan apakah sistem penghargaan yang dipilih berfungsi secara efektif atau tidak. Manajemen perusahaan harus dapat membaca jenis penghargaan mana yang akan memuaskan karyawan. Dari penghargaan yang diberikan, perusahaan harus mendapat timbal balik yang maksimum. Untuk itu, pemberian penghargaan untuk berbagai macam karyawan tidaklah perlu seragam. Pegawai yang lebih tua, sebagai misal, akan memilih program pensiun yang layak daripada upah yang tinggi.