Joko S.S. Hartono POLITIK STRATEGI NASIONAL

PENGERTIAN POLITIK STRATEGI POLITIK NASIONAL STRATEGI NASIONAL POLITIK STRATEGI NASIONAL

POLITIK ETIMOLOGIS: BERASAL DARI KATA POLITEIA (YUNANI), AKAR KATANYA POLIS BERARTI KESATUAN MASYARAKAT YANG BERDIRI SENDIRI, DAN TEIA YANG BERARTI BERURUSAN. PENGERTIAN UMUM: PROSES PENENTUAN TUJUAN DARI SISTEM NEGARA DAN BAGAIMANA PELAKSANAAN TUJUAN TERSEBUT.

POLITICS & POLICY POLITICS & POLICY -> SERING DISAMAARTIKAN: POLITICS – MEMBERI AZAS/CARA/ALAT/JALAN POLICY – MEMBERI PERTIMBANGAN CARA PELAKSANAAN POLITICS SEBAIK-BAIKNYA. POLITICS ADALAH RANGKAIAN AZAS (PRINSIP), KEADAAN, CARA DAN ALAT YANG AKAN DIGUANAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU. POLICY ADALAH PENGGUNAAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG DIANGGAP DAPAT LEBIH MENJAMIN PELAKSANAAN USAHA, CITA-CITA, KEINGINAN/TUJUAN YANG DIKEHENDAKI.

POLITIK BERKAITAN DENGAN: NEGARA (STATE) KEKUASAAN (POWER) – KEMAMPUAN MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN (DECISION MAKING) – DARI BEBERAPA ALTERNATIF KEBIJAK(SANA)AN (POLICY) – KUMPULAN KEPUTUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUTION) ATAU ALOKASI (ALLOCATION) – NILAI (KEADILAN, KEJUJURAN, DLL)

STRATEGI ETIMOLOGIS, DARI KATA STRATEGIA (YUNANI) YANG BERARTI THE ART OF GENERAL (SENI SEORANG PANGLIMA DALAM PERANG). CARL VON CLAUSEWITZ (1780-1831), STRATEGI ADALAH PENGETAHUAN TENTANG PENGGUNAAN PERTEMPURAN UNTUK MEMENANGKAN PEPERANGAN. PERANG MERUPAKAN KELANJUTAN POLITIK.

STRATEGI PENGERTIAN UMUM: CARA UNTUK MENDAPATKAN KEMENANGAN ATAU TERCAPAINYA SUATU TUJUAN POLITIK. LAINNYA: STRATEGI DALAM EKONOMI, OLAH RAGA, BELAJAR DLL.

POLITIK NASIONAL AZAS, HALUAN, USAHA SERTA KEBIJAKAN NEGARA TENTANG PEMBINAAN (PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN), SERTA PENGGUNAAN KEKUATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

STRATEGI NASIONAL CARA MELAKSANAKAN POLITIK NASIONAL DALAM MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN YANG DITETAPKAN POLITIK NASIONAL. JANGKA WAKTU: PENDEK, MENENGAH, PANJANG.

POLITIK NASIONAL POLSTRANAS STRATEGI NASIONAL

POLSTRANAS SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN NASIONAL (SISMENAS) POLSTRANAS ADALAH ATURAN KETATANEGARAAN YANG DITUANGKAN DALAM BENTUK PROGRAM PEMERINTAH SELAMA 5 TAHUN. POLSTRANAS DIJALANKAN ATAS DASAR: TATA NILAI, STRUKTUR, PROSES TERTENTU.

POLSTRANAS SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN NASIONAL (SISMENAS) DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN OPTIMAL DIPERLUKAN SISTEM MANAJEMEN NASIONAL. SISMENAS TERSEBUT MELIPUTI SIKLUS KEGIATAN: PERUMUSAN KEBIJAKAN, PELAKSANAAN KEBIJAKAN, DAN PENGENDALIAN. ATAU PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, CONTROLLING. ATAU DITAMBAH UNSUR LEADING.

UNSUR UTAMA SISMENAS NEGARA, SEBAGAI ORGANISASI KEKUASAAN, MEMPUNYAI HAK DAN PERANAN TERHADAP PEMILIKAN, PENGATURAN DAN PELAYANAN AGAR CITA-CITA TERCAPAI. BANGSA INDONESIA, SEBAGAI UNSUR PEMILIK NEGARA, BERPERAN MENENTUKAN SISTEM NILAI DAN ARAH/HALUAN/KEBIJAKAN NEGARA YANG DIGUANKAAN SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN FUNGSI-FUNGSI NEGARA.

UNSUR UTAMA SISMENAS PEMERINTAH, SEBAGAI UNSUR MANAJER/PENGUASA, BERPERAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN KE ARAH CITA-CITA, KELANGSUNGAN DAN PERTUMBUHAN NEGARA. MASYARAKAT, SEBAGAI UNSUR PENUNJANG DAN PEMAKAI, BERPERAN SEBAGAI KONTRIBUTOR, PENERIMA DAN KONSUMEN DARI HASIL PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN.

KAIDAH PELAKSANAAN POLSTRANAS PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN MELAKSANAKAN DAN MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MELAKSANAKAN TUGAS MASING-MAING. SEMUA LEMBAGA TINGGI NEGARA WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL KERJA DALAM SIDANG TAHUNAN MPR.

KAIDAH PELAKSANAAN POLSTRANAS PROGRAM PEMERINTAH DITUANGKAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN LIMA TAHUNAN (PROPENAS), DITETAPKAN PRESIDEN DAN DPR. PROPENAS DIRINCI MENJADI RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN (REPETA) YANG MEMUAT APBN, DITETAPKAN PRESIDEN DAN DPR.

PROGRAM PEMERINTAH 5 TAHUN LEGISLATIF EKSEKUTIF PROSES PROGRAM PEMERINTAH 5 TAHUN PROGRAM PADA SAAT PEMILU LEGISLATIF EKSEKUTIF

PENYUSUNAN POLSTRANAS SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK PENENTU KEBIJAKAN

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR SUPRASSTRUKTUR POLITIK: - MPR – UUD 1945, - PRESIDEN – POLITIK NASIONAL - MENTERI – STRATEGI NASIONAL - LEMBAGA TINGGI NEGARA LAINNYA INFRASTRUKTUR POLITIK: MASYARAKAT ( INDIVIDU, ORMAS, ORPOL, LSM, PRESURE GROUP DLL.)

TINGKAT KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM – PRESIDEN & DPR – UU DLL. KEBIJAKAN PUNCAK – MPR- UUD 1945, KEBIJAKAN KHUSUS – MENTERI – PERATURAN, KEPUTUSAN DLL. KEBIJAKAN TEKNIS – ESELEON I – PERATURAN, KEPUTUSAN, INSTRUKSI PIMPINAN, DLL. KEBIJAKAN DAERAH – KEPALA DAERAH – PERATURAN DAERAH DLL.

INDIKATOR KEBERHASILAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) KEAMANAN NASIONAL YANG RELATIF MAPAN, KEPASTIAN HUKUM DAN MASA DEPAN. TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG MEMADAI, LAHIR DAN BATIN. SUMBER DAYA MANUSIA YANG KOMPETITIF.

GOOD GOVERNANCE DEMOKRATIS TRANSPARAN ASPIRATIF PARTISIPATIF BERDASAR HUKUM MEMELIHARA KETERTIBAN AKUNTABEL MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN

KEAMANAN, KEPASTIAN HUKUM DAN MASA DEPAN stabilitas nasional Mengurangi konflik internal eksternal Kemampuan adaptasi pemerintah terhadap perubahan sosial masyarakat Minimalisasi kesenjangan KKN rendah Dll.

KESEJAHTERAAN Cukup material Cukup moral/spiritual

SUMBER DAYA MANUSIA KOMPETITIF CERDAS ULET TANGGUH TERJAMIN KESEHATAN (USIA HARAPAN HIDUP, JAMINAN KESEHATAN, RASIO DOKTER DAN MASYARAKAT. AKSES PADA PENDIDIKAN, INFORMASI, IPTEKS, PERPUSTAKAAN, MEDIA MASSA INDEKS KETAQWAAN SEBAGAI BASIS MORAL.

HUBUNGAN POLSTRANAS DAN TANAS KETAHANAN NASIONAL MERUPAKAN HASIL KERJA POLSTRANAS. PRINSIP: APAKAH PELAKSANAAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN? PEMBANGUNAN YANG BERHASIL MERUPAKAN KEBERHASILAN PENERAPAN MANAJEMEN NASIONAL. SAMA ARTINYA DENGAN POLSTRANAS BERHASIL. KEBERHASILAN INI AKAN MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL.

TUGAS Kritisi kebijakan (regulasi) Polinela yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa Uraikan berbagai permasalahan yang ada? Tunjukkan masing-masing faktor penyebab/yang mempengaruhinya Bagaimana harus diperbaiki/diselesaikan sehingga tercapai tujuan Polinela sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang berkualiatas