BAGIAN 2 Bagian 2 secara umum membahas mengenai teknik penjurnalan. Adapun teknik penjurnalan yang dapat digunakan di dalam akuntansi keuangan daerah.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Advertisements

1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PERUBAHAN CTA KE AKRUAL
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENYELESAIAN BUKTI TRANSAKSI
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PENDAPATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PERSAMAAN STRUKTUR APBN/APBN
Department of Business Adminstration Brawijaya University
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI ANGGARAN Tim Dosen.
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Matkul: AKPD Pertemuan 12: Kasus Akuntansi Akrual
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
TRANSAKSI AKRUAL.
Latihan soal akuntansi 2015
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
PERTEMUAN KE-9 AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG (JURNAL KHUSUS & JURNAL UMUM) PEMBAHASAN MODUL PRAKTEK DASAR AKUNTANSI PERTEMUAN 6.
PENYISIHAN PIUTANG PADA PEMERINTAH DAERAH
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Akuntansi Perusahaan Dagang
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
3. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
PENGANTAR AKUNTANSI (Bagian 2)
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Prosedur Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
Laporan realisasi anggaran
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

BAGIAN 2 Bagian 2 secara umum membahas mengenai teknik penjurnalan. Adapun teknik penjurnalan yang dapat digunakan di dalam akuntansi keuangan daerah ada dua alternatif pendekatan, yaitu: 1)Pendekatan jurnal sebagaimana diterapkan di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Teknik penjurnalan yang dibahas di dalam modul ini menggunakan pendekatan SAPP. 2)Pendekatan jurnal yang disebut ‘home office-branch accounting’. Pendekatan ini diilustrasikan di dalam Modul Akuntansi Pemda (SE Ditjen BAKD Depdagri No.: 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007.

BAB 2 Prosedur Akuntansi Anggaran Pencatatan jurnal anggaran biasanya dilakukan pada empat titik waktu berikut: Jurnal Penetapan APBD dibuat di unit akuntansi SKPKD Jurnal Alokasi APBD ke SKPD-SKPD dibuat oleh unit akuntansi SKPKD dan SKPD Jurnal Perubahan APBD (Penetapan APBD Perubahan)  dibuat di unit akuntansi SKPKD Jurnal Alokasi APBD Perubahan dibuat oleh unit akuntansi SKPKD dan SKPD

b. Anggaran Pengeluaran A. Akuntansi APBD 1. Siapa yang melakukan akuntansi? SKPKD 2. Apa yang dicatat ? a. Anggaran Penerimaan b. Anggaran Pengeluaran

Account apa yang digunakan ? Dicatat di account “Estimasi Penerimaan ….. “ Anggaran Penerimaan Estimasi Pend. Pajak Daerah XX Dicatat di account “Apropriasi Belanja/Pengeluaran ….. “ Anggaran Pengeluaran Apropriasi Belanjan Pegawai XX

APBD tahun 2006 terdapat anggaran penerimaan pajak Daerah Rp APBD tahun 2006 terdapat anggaran penerimaan pajak Daerah Rp.54 jt, Retribusi Daerah Rp.27 jt, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.10 jt. BAGAIMANA AKUNTANSI ANGGARAN – SKPKD ? Dibuat jurnal sebagai berikut : Account Debit Kredit Estimasi Pajak Daerah 54 jt - Estimasi Pend Retribusi Daerah 27 jt - Estimasi Hasil Peng.KD Dipisahkan 10 jt - Defisit/Surplus 91 jt. Jurnal tersebut kemudian diposting ke account

AKUNTANSI ANGGARAN - SKPKD APBD tahun 2006 terdapat anggaran penerimaan pajak Daerah Rp.54 jt, Retribusi Daerah Rp.27 jt, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.10 jt. AKUNTANSI ANGGARAN - SKPKD Estimasi Pajak Daerah Estimasi Retribusi Daerah 54 .000.000 27.000.000 Estimasi Pengelolaan Keka yaan Daerah yg Dipisahkan Surplus / Defisit 10 .000.000 91.000.000

APBD tahun 2006 terdapat anggaran belanja pegawai Rp APBD tahun 2006 terdapat anggaran belanja pegawai Rp.100 jt, Belanja Bunga Rp.5 jt, Belanja Subsidi Rp.4 jt. BAGAIMANA AKUNTANSI ANGGARAN – SKPKD ? Dibuat jurnal sebagai berikut : Account Debit Kredit Surplus/Defisit 109 jt - Apropriasi Belanja Pegawai - 100 jt Apropriasi Belanja Bunga - 5 jt Apropriasi Belanja Subsidi - 4 jt. Jurnal tersebut kemudian diposting ke account

AKUNTANSI ANGGARAN - SKPKD APBD tahun 2006 terdapat anggaran belanja pegawai Rp.100 jt, Belanja Bunga Rp.5 jt, Belanja Subsidi Rp.4 jt. AKUNTANSI ANGGARAN - SKPKD Surplus / Defisit Apropriasi Belanja Pegawai 109 .000.000 100.000.000 Apropriasi Belanja Bunga Apropriasi Belanja Subsidi 5 .000.000 4.000.000

B. Akuntansi Alokasi APBD Akuntansi alokasi APBD dilakukan oleh SKPKD atau SKPD yang meliputi : Alokasi Estimasi Pendapatan Alotment Belanja Daerah

A. Akuntansi Alokasi APBD 1. Siapa yang melakukan akuntansi? SKPKD dan SKPD 2. Apa yang dicatat ? a. Alokasi Estimasi Pendapatan b. Alotment Belanja

AKUNTANSI ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN OLEH SKPKD

Alokasi estimasi Restribusi Pel Pend. Alokasi estimasi Penjualan Kend. Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan T.A. 2006 terdapat anggaran pendapatan retribusi pelayanan pendidikan Rp 2 M. Penjualan kendaraan Rp 100 jt, pendapatan jasa bank Rp 10 jt JURNAL ANGGARAN - SKPKD Rekening D K Alokasi estimasi Restribusi Pel Pend. 2 M Alokasi estimasi Penjualan Kend. 100 jt Alokasi Estimasi Pend. Jasa Bank 10 jt Estimasi Restribusi Pel Pend. Estimasi Penjualan Kend. Estimasi Pendapatan Jasa Bank

AKUNTANSI ANGGARAN - SKPKD APBD tahun 2006 terdapat anggaran belanja pegawai Rp.100 jt, Belanja Bunga Rp.5 jt, Belanja Subsidi Rp.4 jt. AKUNTANSI ANGGARAN - SKPKD Alokasi Estimasi Pend. Ret Pelayanan Pendidikan Estimasi Pend. Ret Pelayanan Pendidikan 2.000 .000.000 2.000 .000.000 Alokasi Estimasi Pend. Penjualan Kendaraan Estimasi Pend. Penjualan Kendaraan 100 .000.000 100 .000.000 Alokasi Estimasi Pendapatan Jasa Bank Estimasi Pendapatan Jasa Bank 10.000.000 10.000.000

Alokasi estimasi Restribusi Pel Pend. Alokasi estimasi Penjualan Kend. Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan T.A. 2006 terdapat anggaran pendapatan retribusi pelayanan pendidikan Rp 2 M. Penjualan kendaraan Rp 100 jt, pendapatan jasa bank Rp 10 jt JURNAL ANGGARAN PENDAPATAN - SKPD Rekening D K Alokasi estimasi Restribusi Pel Pend. 2 M Alokasi estimasi Penjualan Kend. 100 jt Alokasi Estimasi Pend. Jasa Bank 10 jt Utang Kepada Kas Daerah 2.110 jt

Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan jasa Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan T.A. 2006 terdapat anggaran belanja pegawai Rp 64,5 jt, belanja barang dan jasa Rp 15,5 jt, belanja modal Rp 1 M JURNAL DPA - SKPKD Rekening D K Apropriasi Belanja Pegawai 64,5 jt Apropriasi Belanja Barang dan jasa 15,5 jt Apropriasi Belanja Modal 1M Allotment Belanja Pegawai Allotment Belanja Barang dan jasa Allotment Belanja Modal

AKUNTANSI ANGGARAN BELANJA OLEH SKPD

Piutang dari Kas Daerah Allotment Belanja Pegawai Berdasarkan DPA Dinas Pendidikan T.A. 2006 terdapat anggaran belanja pegawai Rp 64,5 jt, belanja barang dan jasa Rp 15,5 jt, belanja modal Rp 1 M JURNAL DPA - SKPD Rekening D K Piutang dari Kas Daerah 1.080 jt Allotment Belanja Pegawai 64,5 jt Allotment Belanja Barang dan jasa 15,5 jt Allotment Belanja Modal 1M