KEDAULATAN BAHAN BAKU FARMASI INDONESIA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

MATA KULIAH : Manajemen Strategik

Advertisements

Presented by Kelompok IV

To-Be System & Workplan Kelompok 01 – Merah Putih.

EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.

PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

Tugas Pengendalian & Penjaminan Mutu

Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN

“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”

KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)

PRIVATISASI. Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan.

Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)

Anggota Kelompok Mahartiwi Kusuma Wardani Vania Lintang Diona

Win-Development Program PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA SANITASI.

DI BIDANG OBAT TRADISIONAL

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.

PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN

Good Corporate Governance

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS

Copyright by dhoni yusra

HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL

KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.

KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

based of Pengertian LPS

LATAR BELAKANG Di Indonesia belum ada industri benih yang memproduksi benih kedelai hitam. Selama ini benih yang digunakan petani adalah benih asalan.

TUGAS PENGENDALIAN & PENJAMINAN MUTU

PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA

PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER

SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

AKUNTAN, ORGANISASI AKUNTAN, DAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards

PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES

LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.

PERANAN OBAT TRADISIONAL DALAM KESEHATAN MASYARAKAT

Copyright by dhoni yusra

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA

Obat Herbal, Kriterianya Harus Aman

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

PT GRISSEE KELOLA ENERGI

ISTC Networks Workshops Cilegon, June 12, 2008

SKN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Guru Profesional dan Standarisasi Pendidikan Nasional

PENERAPAN STANDAR TEKNIK DAN MANAJEMEN DI INDUSTRI

OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN

Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc

SWASTANISASI BUMN DISUSUN OLEH :

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS)

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

B U M N Materi 10 DITIYA HIMAWATI, SE., MM. KAPITA SELEKTA KEUANGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM

“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“

PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi

SOSIALISASI APLIKASI MONITORING INDUSTRI FARMASI (E-Was Obat)

ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

STRATEGI PENGEMBANGAN GAS ALAM Kelompok 11 Atika Wafa ( ) Putri Millenia ( ) Rikardo Parapat ( )

Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.

Sistem Informasi Industri Nasional

Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP

Manajemen Informasi Kesehatan 1

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) NASIONAL

PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN

KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL PROGRAM STUDI D IV KEPERAWATAN BY NORMA, M.Kes SISTEM KESEHATAN NSISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)

Bahan Diskusi : “Pengembangan KURIKULUM PT sesuai SN DIKTI dan R. I 4

Transcript presentasi:

KEDAULATAN BAHAN BAKU FARMASI INDONESIA Farmasi industri KEDAULATAN BAHAN BAKU FARMASI INDONESIA

DISUSUN OLEH Riyanda Sfarm,.Apt.

PETA JALAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKU OBAT PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PETA JALAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKU OBAT

TUJUAN Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan produksi bahan baku obat dalam negeri dan mengurangi angka impor, yang dijamin bermutu tinggi.

Dari jumlah tersebut sekitar 96%nya merupakan bahan baku impor. LATAR BELAKANG Pasar farmasi Indonesia pada tahun 2011 berkisar sekitar 43 triliunrupiah (Business Monitoring International Report, 2011; IMS, 2011), Dari jumlah tersebut sekitar 96%nya merupakan bahan baku impor. market value untuk bahan baku obat (BBO) yang digunakan adalah kurang lebih sekitar 30%-nya atau sekitar 14 triliun rupiah

dimanfaatkan sepenuhnya. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG Jumlah ini dapat diminimalisir jika ada kemandirian di bidang obat dengan menumbuhkan industri bahan baku obat dalam negeri. Kekayaan sumber daya hayati Indonesia merupakan sumber dayayang potensial di bidang farmasi yang selama ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk mengurangi ketergantungan bahan baku obat, pemerintah dalam waktu 10 hingga 20 tahun kedepan perlu membuat rencana strategis berupa roadmap pengembangan bahan baku obat di Indonesia

Instansi/lembaga pemegang peran Ada tiga stake holder utama yang memiliki peran sentral dalam pengembangan dan penyedian bahan baku obat : Pemerintah yang harus memiliki “political will” untuk melaksanakan peningkatan kemandirian bahan baku obat ini. Peneliti dan akademisi yang memiliki kapasitas untuk pengembangan bahan baku obat. Industri farmasi yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengembangan bahan baku obat dalam negeri.

PETA JALAN KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT Kepmenkes No. 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan 2010-2014

MASALAH YANG TERJADI DI INDONESIA

PETA JALAN KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT Pelaksanaan dan penerapan peta jalan ini memerlukan partisipasi dari seluruh stake holder serta memerlukan komitmen dan usaha dari seluruh pihak. Melalui penerapan peta jalan ini diharapkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dalam rangka kemandirian di bidang bahan baku obat.

Terima kasih