SISTEM PRODUKSI SAPI POTONG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

SK DIRJEN PETERNAKAN No: 774/KPTS/DJP/DEPTAN/1982 SYARAT-SYARAT TEKNIS PERUSAHAAN PETERNAKAN AYAMPETELUR ATAU AYAM PEDAGING MENIMBANG : SK Menteri Pertanian.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Ir. Boyon, MP Rahmi Wati, S.Pt, M.Si
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
SISTEM PRODUKSI SAPI POTONG
Bahan Kuliah ke-7 UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
Budidaya domba garut Oleh: Ilma Mahdiana ( )
DISTRIBUSI DAN SISTEM PEMBAYARAN SUSU
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
BAYU WIANTO Kelas E No. Absen 33 NIM
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
SK. Mentan No. 190/Kpts/Org/5/1975 SK Mentan No. 406/Kpts/Org/8/1980
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
PAKET KEBIJAKAN KEDAULATAN PANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
1. WAWASAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN
MANAJEMEN TERNAK BABI.
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBIBITAN SAPI POTONG
PENGELOLAAN HUTAN DENGAN POLA AGROFORESTRI DI PERUM PERHUTANI
SUB SEKTOR PETERNAKAN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
AGRIBISNIS BERBASIS SAPI POTONG DAN PERAH DI INDONESIA
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Membangun Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kambing dan Domba Disampaikan pada : SILATNAS dan JAMBORE 2015 Peternak.
Arah Kebijakan Persusuan
PENYEDIAAN DAGING NASIONAL
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN
MENGGERAKKAN PRODUKSI TERNAK KAMBING DOMBA BERORIENTASI EKSPOR
AGRIBISNIS BERBASIS PETERNAKAN AYAM RAS DI INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Arah Kebijakan Persusuan
MANAJEMEN TERNAK POTONG
Arah Kebijakan Persusuan
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
Bahan Kuliah ke 8: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
Definisi dan Arti Penting Agroindustri
POLA-POLA KEMITRAAN DI JAWA BARAT
Bahan Kuliah ke 9: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
2, Solusi yang Ditawarkan
UNSUR-UNSUR PERTANIAN
Sistem Produksi Kelinci (Kelinci Potong)
Pola Kemitraan Ayam Ras Pedaging
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Oleh :.
PEMELIHARAAN TERNAK SAPI
ANALISA USAHA DAN KEWIRAUSAHAAN.
Arah Kebijakan Persusuan
SISTEM PRODUKSI SAPI PERAH
BREEDING KELOMPOK 2 RIZA PAMUNGKAS
Potensi dan Prospek Domba di Indonesia
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Membangun Peternakan Kambing dan Domba untuk Mendukung Program Swasembada Daging dan Susu Disampaikan pada : Workshop dan Silaturahmi Nasional (SILATNAS)
Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar
PENINGKATAN NILAI TAMBAH
PROFIL PETERNAKAN SAPI PERAH DI JAWA TIMUR TH 2008
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
PENGEMBANGAN SAPI MADURA
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
MANAJEMEN USAHA UNGGAS
Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI)
Data Hasil Penggemukan Sapi PO di Kebun Dolok Ilir PTPN IV (selama 30 hari), Tahun 2005 Nomor Sapi Pertambahan Bobot Badan 1 (kg) Pertambahan Bobot Badan.
1 MEMAHAMI KANDANG TERNAK Kompetensi Keahlian : Agribisnis Ternak Ruminansia.
Transcript presentasi:

SISTEM PRODUKSI SAPI POTONG

SDM Peternak Pola penggembalaan, semi intensif Skala kecil, basis produksi rumahtangga, usaha sampingan, teknologi sederhana, produktivitas rendah, mutu produksi bervariasi. Pengetahuan otodidak turun temurun Pekerjaan beternak sebagai pilihan terakhir Kurang terdidik Kelemahan akses aspek ekonomi : (a) tidak ada orientasi ke depan, (b) tidak ada growth philosophy, (c) kurang ulet, (d) bersifat retreatisme/berpaling ke akhirat, (e) lamban merespon kesempatan ekonomi.

SDM Pembina teknis Petugas teknis reproduksi (PKB dan IB) Kualitas dan kuantitas belum memadai Sebaran tidak merata, daya jangkau rendah Rendahnya kesadaran akan pentingnya kearifan lokal (pakan) Otda  profesionalisme rendah Rumitnya aspek administrasi Petugas teknis reproduksi (PKB dan IB) S/C 1,86 – 1,49 Semen BIB Lembang, Program pelatihan Inseminator  keberhasilan IB Petugas/kader IB perlu dibekali keahlian lain (pakan, kesehatan, peluang memperoleh insentif) Peningkatan populasi sebanding dengan peningkatan insentif inseminator Kemampuan menahan penjualan betina hasil IB

SUBSISTEM AGRIBISNIS HULU Pasokan pakan Berkembangnya kawasan peternakan sapi potong  pola pemeliharaan semakin intensif Peningkatan kebutuhan pakan, kuantitas, kualitas dan kotinuitas Peningkatan lahan pangonan, penggembalaan, daerah aliran sungai, perkebunan, kehutanan Teknologi pengawetan hijauan, hay, silage, fermentasi dll. Diseminasi inovasi melalui pendekatan tekno-sosio-ekonomi  rekayasa social Pasokan Sapi Ketergantungan impor sapi dan daging Perlu upaya pembibitan di Jabar Pertumbuhan pembibitan harus > pertumbuhan pemotongan Pencegahan penjualan betina keturunan IB Pasokan bibit hasil IB dari Jateng

SUBSISTEM AGRIBISNIS HULU Straw semen Penyebaran melalui dinas peternakan Untuk lokasi terpencil/terisolir, kelancaran terhambat, pengaturan pengadaan tidak efektif Berkurangnya kemampuan pemerintah untuk, subsidi straw semen   Penyediaan obat-obatan Kebutuhan obat cacing dan vitamin Vaksin disediakan pemerintah

SUB SISTEM USAHATERNAK Peternak rakyat 87.490 orang (r = 12,01%) Intensif skala 2-5 ekor; semi intensif < 10 ekor Ekstensif /digembalakan  perkawinan IB dan alam  S/C rendah  perlu pejantan unggul Program IB terprogam untuk mencegah inbreeding Pendapatan peternak rakyat rendah, tidak berorientasi komersil Masalah: Produktivitas rendah; CI tinggi, pubertas lambat, angka kematian pedet tinggi PBB relative rendah (0,2-0,4 kg/ekor/hari)  bibit, pakan, penyakit, manajemen Insentif ekonomi rendah (negative)  minat pembibitan jadi rendah Sumberdaya yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal

SUB SISTEM AGRIBISNIS HILIR Tergantung preferensi konsumen 60% prod daging diserap pengusaha baso Kelembagaan peternak  produsen, bandar, pemotong (konsumen jagal) Pasar cenderung monopsoni atau oligopsoni SUB SISTEM PENDUKUNG Infrastruktur jalan Infrastruktur komunikasi Kapasitas kelembagaan (teknologi, modal posisi tawar di pasar) Kelembagaan kelompok  inovasi teknologi  LKM-UP Tingkat penerapan teknologi  IB, pakan

SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PETERNAKAN SAPI POTONG Mendorong agribisnis peternakan sapi potong yang berdaya saing, dengan penguatan pada sektor bibit dan pakan Kebijakan Strategis Penguatan pasokan dan peningkatan produktivitas bibit sapi potong Penguatan penyediaan kuantitas dan kualitas pakan Penataan pasar sapi potong dan pengembangan pasca panen

Program Prioritas Jangka Pendek Memperbesar kemampuan lokal Jawa Barat dalam penyediaan bibit sapi potong Memperbesar kemampuan penyediaan pakan untuk mendukung peningkatan populasi dan produksi sapi potong Mendorong perkembangan sektor agribisnis hilir sapi potong

SK. DIRJEN PETERNAKAN NO: 777/KPTS/DJP/DEPTAN/1982 SYARAT-SYARAT TEKNIS PERUSAHAAN PETERNAKAN SAPI POTONG MENIMBANG : Pelaksanaan SK Mentan No. 406/Kpts/Djp/Deptan/1980. MENGINGAT : 1. UU No. 6 tahun 1976 2. PP no 15 tahun 1977 3. … dst MENETAPKAN : … dst

LOKASI Tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum. Tidak berada di tengah pemukiman. Jarak dengan pemukiman > 250 meter, jarak dengan peternakan lain > 25 meter. Memperhatikan topografi, tidak mencemari lingkungan daerah sekitarnya. Pagar pembatas tinggi > 1,75 meter. Pagar batas keliling > 4 jalur kawat polos/berduri, dengan tiang kayu/beton. Pagar batas tidak boleh dialiri listrik. Pagar di dalam boleh dialiri listrik berkekuatan lemah dengan ijin PLN.

BANGUNAN Kandang penanganan (cattle yard) + crush dan rase untuk ranch dan kandang untuk penggemukan. Kandang isolasi dan kandang karantina Gudang pakan, alat-alat, pupuk. Kantor + kamar obat-obatan dan keswan. Kandang penanganan dan isolasi harus memperhatikan topografi. Kandang penggemukan harus memenuhi persyaratan.

PENYEDIAAN AIR, PAKAN DAN LAHAN BIBIT Bibit harus baik dan berasal dari daerah bebas penyakit menular. Bibit dari LN harus seijin Ditjen Peternakan. Ternak baru harus masuk karantina > 14 hari. Perusahaan pembibitan mengikuti petunjuk, pengarahan dan pengawasan Ditjen Peternakan / Dispet setempat. PENYEDIAAN AIR, PAKAN DAN LAHAN Air Tersedia cukup utk ternak, kebersihan dll Hijauan tersedia cukup (dari kebun sendiri sebagian/seluruhnya) Konsentrat cukup tersedia ( dari pabrik pakan/buat sendiri) Wajib menyediakan lahan sesuai kebutuhan Status lahan jelas sesuai peraturan perundang-undangan

KESEHATAN HEWAN Lokasi tidak mudah dimasuki binatang liar. Wajib melakukan desinfeksi, penyemprotan insektisida, dan hama lain. Wajib melakukan pembersihan, pencucian, pencucihamaan. Karyawan tidak menularkan penyakit dari satu kandang ke kandang yg lain. Orang lain tidak keluar masuk kandang. Ternak sakit, mati tidak boleh keluar komplek peternakan, kecuali untuk diagnosa  bakar, musnahkan, kubur. Wajib vaksinasi  kartu kesehatan.

KESEHATAN HEWAN Memiliki sertifikat bebas Brucellosis Wajib uji Brucellosis Sertifikat dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan Sertifikat berlaku 2 tahun Biaya dibebankan kepada perusahaan Ternak + antibiotik baru dapat dikonsumsi setelah > 14 hari Ternak + hormon baru dapat dikonsumsi setelah > 3 hari. Wajib membantu pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit Ternak sakit/dugaan sakit  lapor Dispet setempat

PENCEMARAN/KELESTARIAN LINGKUNGAN Wajib mencegah erosi, menjaga kelestarian lingkungan, penghijauan Mencegah polusi Memiliki bak pembuangan, pembakaran Memiliki septic-tank Mempertahankan kesuburan lahan

PENGAWASAN DAN KETENTUAN PERALIHAN Wajib membuat laporan tiap 6 bulan sesuai petunjuk Ditjen Peternakan Wajib menerima, membantu petugas bimbingan dan pengawasan. Perusahaan yang didirikan sebelum SK ini harus membuat penyesuaian < 3 tahun. Bila melakukan pelanggaran  sanksi.

Bagaimana usaha peternakan sapi potong yang ada di Jawa Barat pada umumnya dibandingkan dengan SK. DITJEN PETERNAKAN NO: 777/KPTS/DJP/DEPTAN/1982 ….. komentar…….