Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
Administrasi Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
KEMENTERIAN KEUANGAN.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010
PERSIAPAN UNIT KEARSIPAN UB DALAM PENGELOLAAN ARSIP STATIS
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PETA BISNIS PROSES DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Konstribusi RS Sebagai Pengguna Lulusan
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Visi DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kota Padang
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Rencana Strategis Tahun
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN
PEDOMAN PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Maharani dewi nurhasanah karunia susanti angraeni
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
Departemen Ilmu Penyakit Dalam Bab I. Kebijakan Umum.
PROFIL LSP DAN KOMITMEN MANAJEMEN
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Badan Pemeriksa Keuangan
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Visi Puskesmas Bojong II ”Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, terjangkau dan didukung peran serta masyarakat yang optimal”
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS STRATEGI RSUD BENGKALIS DALAM MENGHADAPI AKREDITASI.
Biro Organisasi dan Kepegawaian
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
BELAJAR EFEKTIF.
MANAJEMEN SEKOLAH DI SUSUN OLEH : KOKOM KOMARIAH.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Penguji :: Nur Endah Widyastuti, S.Si,M.Si Coach : Drs. Sujarwo,M.Pd Mentor : drg. Budhi wibowo NAMA : Badri Tanjung, Amd. Kep NIP :
RANCANGAN AKTUALISASI PPK AUK FSEI IAIN TERNATE ABDUL MUTALIB.