Anggota Kelompok: Muhammad Izzaul Haque G Wahyu Febri Indrianto G

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
Advertisements

WAWASAN KEBANGSAAN MERUPAKAN TOLOK UKUR TUMBUHNYA NASIONALISME INDONESIA Kelompok: Uun Triyani – Nim Chusnulia Nugraheni – Nim
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Nama: Nova Al- Muhdor NIM: Class: B
Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi
GOOD GOVERNANCE.
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
RUANG LINGKUP ANALISIS MAKRO EKONOMI
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
Masalah Pengangguran Indonesia
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Kebijakan moneter A. Ika Rahutami.
Keragaman dan Karakteristik Negara Berkembang
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
BANK SENTRAL Dalam perekonomian modern setiap negara memiliki Bank Sentral atau setidak-tidaknya ada salah satu bank atau lembaga yang bertindak dan menjalankan.
Perkembangan Ekonomi Indonesia
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
Politik Luar Negeri Indonesia
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
Pembangunan Komparatif: Perbedaan dan Persamaan di Antara Negara Berkembang Ekonomi Pembangunan.
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
DOSEN : H. R MARWAN INDRA SAPUTRA,SE. Msi/ Aris T,SE.MM.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ASEAN?
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA/ PEMERINTAH
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
Ella Ekaristy,S.Pd.
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
PENJAMINAN MUTU DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Pendidikan Kewarganegaraan
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Kebijakan moneter.
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
POKOK PERMASALAHAN EKONOMI, PELAKU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI
Masyarakat madani.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-11
HAM DAN MASYARAKAT SIPIL
PENGENALAN KOPERASI ITA ATHIA, S.Sos, MM PERTEMUAN 1.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Pada Masa Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono
We proudly present Kelompok 5
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
MASA AKHIR ORDE BARU.
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PERIODE 2009 – 2014
Militer dan Budaya Politik Indonesia
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Peran Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional Kelompok 6 1.DINDA APRILLA PRATIWI 2.DESI ERIKA 3.EDO SUSANTO 4.QOLBIYAH KHOIRUNNISA 5.SAHVIRAH.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
BAB VII DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL- POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.
Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi
Sustainable Development Goals (SDGs)
The Power of PowerPoint | thepopp.com 1 SEMINAR, MK LOCAL GOVERNMENT OTODA PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS KEARIFAN/BUDAYA LOKAL Tri Yudi Siswantoro.
Disusun oleh : a) Ferdi Ardiyansyah b) Didin Wiranto c) Fuad Yazid d) Roby Ahmad.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

ANALISA KAPABILITAS SISTEM POLITIK DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL PEMERINTAHAN SBY Anggota Kelompok: Muhammad Izzaul Haque G.311.13.0047 Wahyu Febri Indrianto G.311.13.0056 Alif Alfian Pratama G.311.13.0030 Adhitya Marhendra Sutrisno G.311.13.0015 Juwita G.311.13.0042 Febriana Kurniawati G.311.13.0046 Ersha Rianita Trisviana G.311.13.0025 Ziaul Fi’li G.311.13.0024

Apa Itu Kapabilitas Sistem Politik? Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Kapabilitas sistem politik dapat diartikan sebagai kemampuan sistem politik yang dapat digunakan untuk mematangkan pembangunan politik di suatu negara. Kapabilitas dalam negeri (domestik) dan internasional dapat dipahami dengan kemampuan suatu negeri dalam menghadapi kenyataan dan tantangan yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negerinya. Kapabilitas domestik dan internasional menjadi salah satu tolak ukur penting untuk memahami berhasil atau tidaknya suatu sistem politik suatu negara.

VISI DAN MISI PEMERINTAHAN SBY Visi dan Misi Pemerintahan SBY – Jusuf kalla (2004 – 2009) Visi :   Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi : Mewujudkan Indonesia yang aman damai Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Lanjutan Dalam visi dan misi tersebut kita bisa memahami bahwa pemerintahan SBY – JK ingin membawa Indonesia kepada Negara dengan keadaan yang aman dan stabil, dan bila keadaan telah aman dan stabil maka pembangunan di bidang perekonomian maupun bidang apapun akan berjalan dengan lancar. Selain itu kita juga dapat memahami bahwa menciptakan situasi hukum yang adil, sehat, dan beradab sangatlah penting untuk menciptakan manusia Indonesia yang taat kepada hukum dan menghargai sesama manusia untuk menciptakan kehidupan yang damai, adil, demokratis, dan tentunya sejahtera.

Visi dan Misi Pemertintahan SBY - Boediono Terwujudnya Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, Dan Makmur Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua  Bidang   Misi : Mewujudkan Indonesia Yang Lebih Sejahtera, Aman, Damai Dan Meletkakkan Fondasi Yang Lebih Kuat Bagi Indonesia Yang Adil Dan Demokratis. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

LANJUTAN Dalam visi dan misi pemerintahan SBY yang kedua (periode II) di sini SBY ingin mempertahankan keberhasilan pembangunan Indonesia yang dilaksanakan pada periode sebelumnya. Langkah tersebut diambil untuk mempertahankan apa saja yang baik di pemerintahannya dan melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai lini yang dirasa belum berjalan secara optimal. Dengan melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin menggeliat akan menciptakan iklim pembangunan yang baik bagi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Indonesia secara luas. Selain itu menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang baik dianggap penting agar terjadinya kedekatan antara penguasa dengan rakyatnya, agar hubungan yang harmonis semakin mempererat kerja sama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dengan hal ini setiap regulasi yang baik pasti akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan tidak lupa dalam visi dan misi tersebut memberi ruang yang lebih luas untuk pengembangan kreativitas masyarakat Indonesia agar mampu bersaing dengan Negara-negara lain di dunia internasi

Kapabilitas Dalam Negeri (Domestik) dan Internasional Pada tahun 2004 adalah tahun permulaan untuk pemerintahan SBY, pemerintahan baru pada saat itu sangat banyak sekali dihadapi berbagai permasalahan bangsa, dari masalah fiskal, penegakan hukum, bencana alam atau pun bencana karena ulah manusia, dan kasus-kasus lainnya yang akan sangat panjang sekali bila dijabarkan di sini. Lalu kapabilitas seperti apa yang digunakan oleh SBY untuk menangani itu semua.   Contoh-contoh kapabilitas domestik dan internasional pemerintahan SBY yang berhasil menurut kami: Penanggulangan Bencana Pada masa awal SBY menjabat menjadi presiden, Indonesia sering kali mendapat bencana baik secara alamiah atau pun karena ulah manusia. Dan salah satu bencana terhebat dalam sejarah manusia modern adalah bencana gempa dan tsunami di Aceh bulan desember 2004 yang menewaskan lebih dari jutaan orang di berbagai belahan dunia, dan korban dari Indonesia adalah jumlah yang terbesar, yakni mencapai lebih dari 200 ribu orang. Pemerintahan SBY yang baru berjalan beberapa bulan telah diuji dengan cobaan maha berat ini, dituntut langkah-langkah yang tepat untuk menangani bencana tersebut.

Dan pemerintahan SBY mengambil langkah-langkah cepat salah satunya adalah “membuka” Aceh untuk dunia. Membuka di sini adalah terbukanya Aceh (Indonesia) untuk bantuan-bantuan dari berbagai belahan dunia, karena memang kondisi yang sangat sulit dan kritis dimana tidak mungkin hanya pemerintah Indonesia mampu menangani bencana ini dengan sendirinya, dibutuhkan bantuan dari Negara lain untuk menstabilkan dan memulihkan kembali keadaan. Langkah SBY ini dipuji oleh para pemimpin dunia dengan kesegapan dan kecepatan dalam mengambil keputusan dalam masa-masa kritis. Dengan masuknya bala bantuan dan relawan dari berbagai dunia ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa Indonesia (Aceh) terbuka untuk dunia luar, yang sebelumnya tertutup karena banyaknya teror dari pemberontak. namun, pada saat bencana ini antara pemerintah dan pemberontak (GAM/ Gerakan Aceh Merdeka) mau bekerja sama untuk rakyat dan hasilnya membuahkan perjanjian damai antara kedua belah pihak. kapabilitas domestik SBY untuk menstabilkan keadaan pasca bencana dianggap berhasil dengan pulihnya kondisi sebagian besar Aceh dalam kurun waktu beberapa tahun. dan dalam kapabilitas internasional pun dianggap cukup berhasil dengan kerja sama Indonesia dengan berbagai Negara yang ada di dunia untuk membantu memulihkan keadaan di Aceh pasca bencana dengan bantuan-bantuan material maupun tenaga-tenaga dari para relawan yang ada pada saat itu.

2. Kondisi Perekonomian Bangsa yang Membaik   Kondisi perekonomian Indonesia selepas tahun 2004 yang masih dibayang-bayangi dengan tingginya tingkat inflasi yang mencapai 17% bisa diturunkan ke angka single digit menjadi 6 hingga 7% pada tahun 2009, dimana Negara lain mengalami krisis global pada tahun 2008 seperti Amerika dan Jepang saling berjatuhan, namum Indonesia masih tangguh dan membuktikan bahwa kuat perekonomian Indonesia di Asia bahkan dunia. Bila dilihat di sini, kapabilitas domestik SBY dalam menanggulangi kondisi perekonomian bangsa bisa dinilai cukup berhasil dengan menenkan angka inflasi serendah-rendahnya, serta keberhasilan kapabilitas internasional yang membawa Indonesia lepas dari krisis global dunia pada tahun 2008 dimana banyak Negara asing yang terjatuh dalam jurang inflasi seperti Amerika dan Jepang. Dan juga keberhasilan pemerintahan SBY dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam negeri yang dipandang cukup berhasil walaupun tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya, yakni menurunkan tingkat pengangguran ke angka 5,1% pada tahun 2009.

3. Politik Internasional Indonesia Semakin Membaik Hubungan Indonesia dengan Negara lain bisa dikatakan semakin membaik dengan langkah-langkah diplomatis yang berslogan “thousand friends, zero enemy” dengan berperan aktif membina hubungan dengan Negara-negara di dunia dan menjalin kerja sama untuk kepentingan nasional Indonesia. Indonesia sangat aktif dalam organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, APEC, OKI, dll untuk lebih memantapkan peran serta Indonesia dalam kancah perpolitikan dunia. Selain itu juga banyak sekali permasalahan Indonesia dan Negara lain yang dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik tanpa menimbulkan ketengangan, misalnya penyelesaikan permasalahan perbatasan Indonesia dengan Negara-negara tetangga Bisa dilihat di sini kapabilitas internasional Indonesia sudah memasuki babak baru dimana Indonesia semakin berperan aktif dalam kancah perpolitikan internasional dengan ikut dan berperan dalam organisasi-organisasi internasional dan ikut ambil bagian penting di dalamnya, ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah dipandang sebagai Negara yang penting dan mempunyai peran yang penting dalam perpolitikan dunia.

4. Program – Program Pro Rakyat Tak dapat dipungkiri, banyak sekali program-program pro rakyat yang dibuat pada masa pemerintahan SBY, seperti Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang sekarang berubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) yang akan wajib berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menggalakan usaha kreatif dan jiwa wiraswasta pada masyarakat indonesia, dan masih banyak lagi Seluruh kebijakan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat Indonesia, kapabilitas dalam negeri (domestik) bisa dikatakan berhasil dengan berjalannya program-program tersebut untuk mengentaskan kemiskinan dan bentuk pelayanan pemerintah pada masyarakat. Pemerintah mengerti kondisi yang ada dalam masyarakat dan dibutuhkan program-program jitu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Setelah kami menganalisa dan menjabarkan kapabilitas domestik dan internasional pemerintahan SBY yang menurut kami berhasil. Kami akan menjabarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang menurut kami gagal dalam pemerintahan SBY, contoh-contoh kapabilitas domestik dan internasional pemerintahan SBY yang menurut kami gagal: 1. Ketimpangan Hukum Tidak dapat dipungkiri, penegakan hukum pada era SBY ini masih dipandang masih tebang pilih, walaupun banyak kasus yang diselesaikan di meja hijau, namun vonis hukumannya terkadang tidak setimpal dengan perbuatan yang mereka perbuatan yang meraka lakukan. Memang penegakan hukum di era pemerintahan SBY ini lebih baik dari era-era sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya seringkali timpang dan tebang pilih, contoh kasus pengenai kasus korupsi Hambalang yang sampai saat ini nama-nama orang yang disebutkan dalam sidang telah dipanggil mulai dari Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, namun nama Edi Baskoro, politikus partai Demokrat anak dari presiden SBY belum juga dipanggil atau ditetapkan sebagai tersangka. Ini bisa dipersepsikan sebagai penegakan hukum yang tebang pilih.

2. Ketergantungan Indonesia dengan Impor Sungguh fenomena yang sangat aneh, negeri yang dikenal dengan negeri penghasil garam harus mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Ini adalah salah satu contoh kasus tentang impor Indonesia yang tidak masuk akal menurut kami. Impor-impor yang dilakukan oleh pemerintahan SBY lainnya yang cukup mengundang keprihatinan adalah kita harus impor beras disaat para petani kita menjual berasnya dengan harga yang sangat murah karena sepinya peminat dari para tengkulak. Ini menjadi ironi tersendiri dari negeri yang dulu dikenal dengan negeri gemah ripah loh jinawi, negeri swasembada beras, namun harus impor beras.

3. Lemahnya Perlindungan WNI di Luar Negeri Sudah berapa banyak kasus kekerasan bahkan kematian para TKI kita yang sedang bekerja di luar negeri, tak terhitung lagi jumlahnya. TKI yang dijuluki sebagai pahlawan devisa mendapatkan perlakuan semena-mena di Negara lain tanpa perlindungan dari pemerintah kita. Memang perlindungan hukum terhadap TKI Indonesia di luar negeri masih lemah, ini pun karena banyaknya TKI yang masuk ke Negara lain dengan melewati jalan “belakang” atau cara yang tidak resmi, sehingga sulit untuk pemerintah memberikan bantuan hukum bila TKI tersebut mendapatkan kasus.

KESIMPULAN Jadi, dari analisa dan penjabaran kami Stabilitas dalam negeri (domestik) dan Internasional Indonesia pada pemerintahan SBY kami pandang berhasil dengan catatan-catatan tertentu. Pembangunan ekonomi yang terus bergeliat harus diimbangi dengan kondisi masyarakat yang mendapatkan perlakuan adil secara hukum karena menciptakan masyarakat yang sejahtera harus juga memperhatikan hak antar sesamanya. Politik praktis luar negeri kita belum secara maksimal kita gunakan untuk melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri dengan mengadakan perjanjian perlindungan dengan Negara-negara yang menjadi destinasi para TKI kita Untuk masalah impor tersendiri, memang ini adalah masalah yang sangat sulit untuk kita lepas dari ketergantungan impor ini, karena Indonesia menganut perdagangan bebas yang memperbolehkan barang-barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, yang membuat barang-barang buatan Indonesia menjadi sepi peminat. Mengurangi impor dan memupuk rasa bangga menggunakan barang-barang buatan dalam negeri harus ditanamkan sejak dini.

TERIMA KASIH