DESTINASI PARIWISATA PERWILAYAHAN DAYA TARIK WISATA AKSESIBILITAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Recommending a Strategy Implementasi Teknologi Informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Subang.
PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
PT. INDULEXCO Consulting Group
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
OBYEK WISATA Gua Kontilola Misteri Gua Alien di Papua
Dr. Mamik Indaryani, MS Fakultas Ekonomi UMK Rabu, 12 Juli 2017
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ANALISIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN INOVASI KABUPATEN JEPARA Workshop Penyusunan Roadmap Penguatan Pilar Tematik, Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEGIATAN TAHUN 2010 Disampaikan pada RAKORTAS Pemberdayaan Koperasi dan UKM, 10 Februari 2010 DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN SUMBERDAYA UKMK.
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
PENGEMBANGAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
Peran himpaudi dalam perluasan pelayanan, akses dan mutu
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
Bahan tayang 3-4 Mei.
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI
AKUNTABILITAS KINERJA
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
RPJMN Bidang Tata Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
ANALISA SWOT PERKEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

DESTINASI PARIWISATA PERWILAYAHAN DAYA TARIK WISATA AKSESIBILITAS PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA 1

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN JATIM (2017-2032) RIPPARPROV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN JATIM (2017-2032) 4 PILAR PEMBANGUNAN DESTINASI Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah Pembangunan daya tarik wisata Pembangunan aksesibilitas Pembangunan prasum, fasum & faspar Pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan Investasi dibidang Pariwisata INDUSTRI Pembangunan struktur industri pariwisata Daya saing produk pariwisata Kemitraan usaha pariwisata Kredibilitas bisnis Tanggungjawab thd lingkungan alam dan budaya PEMASARAN Pengembangan pasar wisatawan Pengembangan citra pariwisata Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata Pengembangan promosi pariwisata KELEMBAGAAN Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, & masyarakat Pengembangan sumber daya manusia Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan VISI “Terwujudnya Jawa Timur sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.” MISI Mewujudkan destinasi yg aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan prov, kab/kot, pelaku usaha dan masyarakat Mengembangkan industri pariwisata yg berdaya saing, kridebel,berkeadilan, mampu menggerakan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan social budaya. Mengembangkan pemasaran yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisman dan wisnus di jatim Mengembangkan organisasi Pemda, swasta, dan masyarakat, mengembangkan SDM, regulasi, mekanisme ops yg efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisatan yg berkelanjutan

Pembangunan Destinasi Pariwisata RUANG LINGKUP (6) ARAH KEBIJAKAN (21) 1. Perwilayahan DP (5 DPP; 19 KSPP) Perencanaan (RIRD, RTBL), pengakan regulasi (monitoring dan pengawasan RIRD), pengendalian implementasi (peningkatan koordinasi) 2. Pembangunan DTWP Perintisan (52), Pembangunan (71), Pemantapan (49), Revitalisasi (10) 3. Pembangunan Aksesibilitas Par Pengembangan moda transportasi Pengembangan Sarana & Prasarana transportasi Pengembangan Sistem transportasi 4. Pemb Prasum, Fasum & Faspar Pembangunan, peningkatan & pengendalian Pembangunan 5. Pemberdayaan masy melalui kepariwisataan Pengembangan Potensi, kapasitas & partisipasi masyarakat Peningkatan potensi & kapasitas sumber daya lokal Perlindungan dan pemberian insentif UMKM pariwisata Penguatan kemitraan rantai nilai usaha par dan ekraf Perluasan akses pasar produk UMKM pariwisata Peningkatan akses dan dukungan permodalan UMKM pariwisata Peningkatan kesadaran & peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dlm mewujudkan 7 pesona Peningkatan motivasi & kemampuan masy dlm mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nus. 6. Pengemangan Investasi pariwisata Insentif investasi Kemudahan investasi Promosi investasi 182

1. PERWILAYAHAN NO DPP KSPP DTWP 1 DPP Surabaya - Ziarah Waliullah– Trowulan dan sekitarnya berpusat di Kota Surabaya KSPP Tuban – Lamongan – Gresik dan Sekitarnya 16 KSPP Surabaya Kota dan Sekitarnya 14 KSPP Trowulan - Jombang dan Sekitarnya 13 KSPP Pulau Bawean dan Sekitarnya 7 2 DPP Malang Raya dan Sekitarnya berpusat di Kabupaten Malang KSPP Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya 21 KSPP Batu dan Sekitarnya 18 KSPP Pantai Malang Selatan (Ngliyep, Balekambang, Sendang Biru) dan Sekitarnya 6 KSPP Singosari dan sekitarnya 4 KSPP Tahura R. Soerjo dan Sekitarnya 5 3 DPP Ijen Baluran – Merubetiri – Alas Purwo dan Sekitarnya berpusat di Banyuwangi KSPP Ijen – Baluran dan Sekitarnya 9 KSPP Banyuwangi dan Sekitarnya KSPP G Land – Alas Purwo dan Sekitarnya KSPP Meru Betiri dan Sekitarnya DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud -Wilis dan sekitarnya berpusat di Kota Madiun KSPP Sarangan - Lawu dan Sekitarnya KSPP Karst Pacitan dan Sekitarnya KSPP Kelud dan Sekitarnya 8 KSPP Selingkar Wilis dan Sekitarnya 20 DPP Madura dan Sekitarnya berpusat di Kabupaten Sumenep KSPP Sumenep dan Sekitarnya KSPP Bangkalan – Sampang- Pamekasan dan Sekitarnya 5 DPP 19 KSPP 182 4

Perwilayahan Arah Kebijakan Rencana Kegiatan I II III 1. Perencanaan pemb DPP-KSPP Penyusunan RIRD DPP-KSPP v Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan (RTBL) 2. Penegakan Regulasi pemb DPP-KSPP ( monitoring dan pengawasan) Penyiapan rancangan dan penetapan Pergub RIRD dan RTBL 3. Pengendalian (koordinasi antara Pemda, pelaku usaha dan masy) Penyebarluasan informasi Pergub  sosialisasi

DTWP Arah Kebijakan Rencana Kegiatan I II III 1. Perintisan (mengembangkan DTW baru di DPP yg belum berkembang) Fasilitasi perintisan pengembangan DTW alam, buatan, dan budaya (bimtek, FGD pengelolaan) v 2. Pembangunan Mengembangkan inovasi produk, manajemen pengunjung, penguatan upaya pelestarian, pembinaan 3. Pemantapan Mengembangkan keragaman aktivitas di DTW 4. Revitalisasi Penataan ruang wilayah dan pelestarian dlm mendukung revitalisasi kawasan sekitarnya.

Aksesibilitas dan Amenitas 3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS Pengemb. Moda transportasi (memperbanyak Moda Transportasi di koridur Pariwisata Utama) Pengemb. Sarana prasarana transportasi (menambah sarana prasarana/bandara dll) Pengemb. Sistim transportasi (membuka jalur baru dan kerjasama dengan moda transportasi) 4. PEMBANGUNAN PRASARANA, FASILITAS UMUM DAN PARIWISATA Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 7

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT melalui Kepariwisataan ARAH KEBIJAKAN (8)   STRATEGI (20) 1. Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan; Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan 2. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan 3. Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata; Meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata. Mengembangankan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif Meningkatkan kualitas produk UMKM sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata 4. Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku UMKM yang dikembkangkan masyarakat. Perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong UMKM bid usaha pariwissata yg dikembangkan masy lokal sesuai peraturan perundang-undangan Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan UMKM bid usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perlindungan terhadap kelangsungan UMKM bidang usaha pariwisata

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ARAH KEBIJAKAN   STRATEGI 4. Penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekraf; 1 mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekraf skala UMKM disekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kpd wisatawan; 2 Meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa UMKM bidqang usaha pariwisata dan ekraf dlm memenuhi standr pasar. 5. Perluasan akses pasar terhadap produk UMKM bid usaha par yang dikembangkan masyarakat disekitar destinasi pariwisata memperkuat akses dan jejaraing usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar thd produk usaha pariwisata UMKM. 6. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk UMKM bid usaha par yang dikembangkan masyrakat disekitar dest par mendorong pemberian insentif dan kemudahan thd akses permodalan bagi UMKM usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan UMKM bidng usaha pariwisata.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ARAH KEBIJAKAN   STRATEGI 7. Peningkatan kesadaran dan peran masy serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; 1. Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPP; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di DPP; 3. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; 4. Meningkatkan kualitas jejaring media masa dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata. 8 Peningkatan motivasi dan kemampuan masy dlm mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara Mengembangkan pariwisata sbg investasi pengetahuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat

Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (2017-2019) No Kegiatan/Sub Kegiatan Sasaran Tujuan 1. Pengembangan basis data pemberdayaan masyarakat Teridentifikasinya kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (training need assesment) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal, dan penguatan pdoduk usaha masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan 2. Forkom/rembug pokdarwis dan desa wisata tingkat provinsi terwujudnya jaringan kerja yang sinergis antar forkom pokdarwis maupun forkom desa wisata tingkat kab/kota dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat Mengembangkan jaringan kerjasama antar forkom, serta perluasan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak ( ASITA, PHRI, BPW, dll) 3. Gerakan sadar wisata dan aksi Sapta Pesona Meningkatnya kapasitas dan peran aktif Pokdarwis dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya, khususnya dalam mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi pariwisata Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan Jawa Timur 4.   Apresiasi/pemberiaan penghargaan Pokdarwis Meningkatnya Pokdarwis yang memiliki posisi dan peran penting, serta mengembangankan konsolidasi dengan jaringan yang lebih luas Tumbuhnya Pokdarwis di daerah yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah. 5. Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan SDM usaha masyarakat bidang pariwisata sesuai potensi yang dimiliki masyarakat Memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat dengan berbagai macam ketrampilan sesuai dengan karakter dan potensi produk yg dimiliki desa 6. Jambore Pokdarwis dan Desa Wisata Meningkatnya jaringan dan kualitas pengelolaan pokdarwis dan desa wisata dari yang embrio menjadi berkembang, dan dari berkembang menjadi maju. Terwujudnya pokdarwis dan desa wisata yang mampu bersinergi bersama pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah. 7. Fasilitasi media dalam pengembangan Pokdarwis dan Desa Wisata Meningkatnya kualitas jejaring media masa dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata. Mengembangkan jaringan kerjasama antar forkom, serta perluasan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak.

6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA Peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata (mengembangkan mekanisme keringan fiskal untuk menarik modal asing dan mendorong investasi dalam negeri bidang Pariwisata) Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata (debirokratisasi investasi bidang pariwisata deregulasi peraturan yg menghambat perijinan-perda) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata (meningkatkan promosi investasi dalam dan luar negeri-TTI) Penyediaan informasi profil investasi 12

Terima kasih