Sosialisasi Open Data Wonosobo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
RENCANA KERJA PEMERINTAH
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
Yopi Fetrian, S.IP, M.Si, MPP
Pengembangan Infrastruktur
PENERAPAN e-PROCUREMENT
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE melalui eGovernment oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika jakarta, 10 agustus 2012 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
Keterbukaan Informasi Publik
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
PENGEMBANGAN SIIDaKep BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SINGGLE DATA DALAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
PROGRAM RISTEK DALAM PENGELOLAAN DATA & INFORMASI IPTEK
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA
Keuangan Sekolah/Madrasah
RPJMN Bidang Tata Ruang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
Pembinaan Statistik Sektoral Tata Laksana Statistik Sektoral Subdirektorat Rujukan Statistik Direktorat Diseminasi Statistik 2018.
MANAGEMENT SYSTEM Web Application Desktop MiddleWare - Back End
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM APLIKASI SIMDA EKONOMI HIJAU KABUPATEN BANYUMAS PURWOKERTO, 9 – 11 JULI 2018.
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Informasi & Komunikasi Publik.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI BADAN PUBLIK
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Transcript presentasi:

Sosialisasi Open Data Wonosobo Berbagi Data Untuk Transparansi

Sulitnya mencari data pemerintah…

Pemasalahan Data Antar Instansi Kementerian - A Kementerian - B Data Hutan Primer di Papua tahun 2009 Kementerian - A 59,8 juta Ha 27,2 32,6 11,6 Kementerian - B 44,2 juta Ha

Keterbukaan Data Pemerintah Sejalan dengan Agenda Nawacita “Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya” Nawacita Poin ke-2 “Membuka akses informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik”

Bagaimana Kondisi yang Diharapkan? v v KONDISI SAAT INI KONDISI IDEAL Data tidak terstandar dan sulit dibagipakaikan Data berkualitas dan mudah diberbagipakaikan

3 Prinsip Satu Data Indonesia SATU STANDAR DATA SATU METADATA BAKU INTEROPERABILITAS DATA Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali Kemampuan Data untuk dipertukarkan atau dibagipakaikan antarsistem yang saling berinteraksi

Strategi Implementasi 1. PERBAIKAN TATA KELOLA DATA: 2. RILIS & PEMANFAATAN DATA TERBUKA Penataan regulasi dan kelembagaan Standardisasi & sinkronisasi data Memastikan interoperabilitas data lintas K/L/D Publikasi data dalam format terbuka Pengembangan portal Satu Data Indonesia (data.wonosobokab.go.id) Mendorong pemanfaatan data baik internal maupun publik

Publikasi Data dalam Format Data Terbuka data.wonosobokab.go.id APA ITU DATA TERBUKA ? LEGAL Data dirilis sesuai dengan ketentuan peraturan per- undang-undangan Data bebas biaya Data dengan lisensi terbuka (i.e.: CC-BY) TEKNIS Data dirilis dalam format dapat digunakan kembali (reusable) dan mudah dibaca mesin (machine-readable) Data Terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat kecuali dengan persyaratan memberikan atribusi kepada si pemilik data.

Mendorong Pemanfaatan Data Dari data.wonosobokab.go.id menuju produk-produk pemanfaatan

Mendorong Pemanfaatan Data Hackathon Merdeka Asia Open Data Hackathon Forum Satu Data di Internal Pemerintah Indonesia Data Driven Journalism 2016 HACKJAK

Peta Jalan Implementasi Satu Data 2016 2017 2018 2019 FONDASI PENUMBUHAN PEMANTAPAN Peraturan Presiden Forum Satu Data Indonesia Harmonisasi Regulasi Uji Coba Implementasi K/L/D Pelopor Evaluasi dan Implementasi Nasional Pemberdayaan Pengguna dan Pemanfaatan Data

(data.wonosobokab.go.id) Rilis dan Pemanfaatan Data Terbuka (data.wonosobokab.go.id) data.wonosobkab.go.id

Rilis dan Pemanfaatan Data Terbuka (2) data.go.id data.jatengprov.go.id data.jakarta.go.id dataonline.bmkg.go.id referensi.data.kemdikbud.go.id tanahair.indonesia.go.id

KEWAJIBAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) Memberikan kontribusi data sektoral sesuai kewenangannya di Single Data Sistem secara periodik Melakukan pengelolaan data sektoral secara baik; Menunjuk personil sebagai wali data yang berkewajiban memberikan kontribusi data ke Single Data System; Secara rutin melakukan up date data sektoral yang menjadi kewenangannya dan mengirimkan ke Single Data System; Mengintegrasikan aplikasi pengelolaan data dengan Single Data System

APLIKASI OPEN DATA http://data.go.id/ http://data.jatengprov.go.id/ http://data.wonosobokab.go.id/

Terima Kasih