Menteri Komunikasi dan Informatika

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
Advertisements

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
E-Government E-Governance
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
RELAWAN TIK INDONESIA TUNGKU PERGERAKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT, BERASAL DARI GABUNGAN BERBAGAI KOMUNITAS / PEGIAT / PENGGIAT PEDULI TERHADAP PEMANFAATAN,
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
LANJUTAN SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS ADALAH DI JALUR PENDIDIKAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PEREKONOMIAN INDONESIA
Implementasi Pengelolaan Website Desa Peraih Destika Awards
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Karakteristik koperasi
RELAWAN TIK INDONESIA Pengurus Cabang Majalengka
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Hutan Desa (HD).
Pembangunan Desa Berbasis Data
“DNS (Domain Name System)”
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIS (MIRM)
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENERAPAN
PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
DESA REVOLUSI MENTAL MELALUI AGEN PERUBAHAN INFORMATIKA DESA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MEMBUDAYAKAN LITERASI DI INDONESIA
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
AGEN PERUBAHAN INFORMATIKA UNTUK INDONESIA
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Gambaran Umum Kesehatan merupakan hak dasar bagi warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kementerian Kesehatan sebagai motor penggerak.
AGEN PERUBAHAN INFORMATIKA UNTUK INDONESIA
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Bangun Potensi Unggulan Desa Lewat Online
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Pengelolaan website pemerintah daerah
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Pengenalan PANDI, Domain .id, dan Produk PANDI
Oleh : Drs. Maulana Amir MS, M.Si Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Disampaikan.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

Menteri Komunikasi dan Informatika PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA Bandar Lampung, 22 April 2016 Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2

88,1 JUTA 80% Berusia > 15 Tahun Pengguna Internet 2015 Sumber: apjii.or.id, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

4

Desa Broadband Terpadu Tahun 2016 (500 Desa) Prioritas desa di daerah terluar, terjauh, tertinggal dan di perbatasan dengan kondisi listrik dan akses telepon yang siap (3G) Dibagi dalam 6 klaster (2 klaster pertanian, 2 klaster pedalaman, 2 klaster nelayan) Fasilitas aplikasi dan pendampingan

Solusi Desa Broadband Terpadu

Nawa Cita ke tiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tentang Desa Pasal 86 : Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa

Sampai Akhir 2015 Ada 2.991 Domain Desa desa.web.id/direktori

DESA MANDIRI DAN BERDAULAT DESA KELOLA SUMBER DAYA DESA PELAYAN PUBLIK INTERKONEKSI SISTEM DAN REGULASI YANG MENDUKUNG DESA MENGAMBIL INISIATIF PEMBANGUNAN PERLU DISIAPKAN SDM TIK DESA YANG SELAIN MEMILIKI KEMAMPUAN TEKNIS JUGA MEMILIKI PEMAHAMAN MENGENAI PEMANFAATAN INTERNET SECARA CERDAS KREATIF DAN PRODUKTIF (I-CAKAP) DESA KELOLA SUMBER DAYA PROFIL DESA DENGAN SURVEI SUMBERDAYA DAN PROMOSI PRODUK DESA DESA PELAYAN PUBLIK (PENINGKATAN TRANSPARANSI PEMBANGUNAN DESA) LAYANAN PRIMA DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DESA DESA MANDIRI TEKNOLOGI MIGRASI KE OPEN SOURCE TEKNOLOGI DESA BERSUARA (MENYUARAKAN KABAR DESA YANG LUPUT DARI MEDIA MAINSTREAM) Website DESA.ID

Bantuan Wardes, Pusat Kreatif dan Produktif di Provinsi Lampung Warung Internet Perdesaan (Wardes) PKP untuk Masyarakat Nelayan di Pulau Pasaran PKP untuk Masyarakat Perdesaan di Desa Hanura

Revolusi Mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Revolusi Mental bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan, agar bangsa kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan memulai Revolusi Mental dari diri sendiri, sejak saat ini.

AGEN PERUBAHAN INFORMATIKA SIAPA PENGGERAK REVOLUSI MENTAL? PENGGERAK DI BIDANG INFORMATIKA

AGEN PERUBAHAN INFORMATIKA Agen Perubahan Informatika adalah Penggerak Revolusi Mental di Bidang Informatika yang dimotori oleh Relawan TIK yang mampu menggunakan dan memanfaatkan TIK dan Internet secara Cerdas, Kreatif dan Produktif dan dapat mempromosikan, menularkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat di bidang Informatika Agen Perubahan Informatika bisa siapa saja : Relawan TIK, Pelajar, Mahasiswa, Guru, Dosen, PNS, Pegawai Swasta, Ibu Rumah Tangga, dsb.

PEMERINTAH DESA

Tujuan Program 1 juta Domain Gratis

SISTEM WHITELIST NUSANTARA UNTUK MENCIPTAKAN INTERNET POSITIF

Pencanangan Whitelist Nusantara pada Hari Anak Nasional Launching Sistem Whitelist di Pesantren Al Mizan Majalengka 11 Juli 2015 Pencanangan Whitelist Nusantara pada Hari Anak Nasional Pada tanggal 11 Agustus 2015

Diagram Kerja Sistem Whitelist Nusantara Disetting IP DNS Server: XX.XX.XX.XX 2. Mengakses website www.xyz.*.id 1. 3. Cek www.xyz.*.id ada atau tidak di daftar putif www.xyz.*.id ada dalam Whitelist dan diberikan akses Ke www.xyz.*.id 4a. Server www.xyz.*.id Server DNS Whitelist IP : XX.XX.XX.XX .id, .sch.id, .go.id, .edu Client 4b. www.xyz.*.id tidak ada Dalam whitelist dan akses ditutup Ya Tidak

SISTEM WHITELIST NUSANTARA DATA POSITIF LIST / SISTEM WHITELIST NUSANTARA Saat ini sudah terkumpul data Positif List/Sistem Whitelist Nusantara yang berupa daftar domain .id sejumlah 153.006 domain. Untuk kedepannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus menambah data Positif List/Sistem Whitelist Nusantara hingga mencapai minimal 1.000.000 data pada tahun 2019

POSITIF LIST / SISTEM WHITELIST NUSANTARA IMPLEMENTASI POSITIF LIST / SISTEM WHITELIST NUSANTARA Server DNS Whitelist Nusatara IP : xx.xx.xx.xx Internet

DNS WHITELIST NUSANTARA 2626 Pendekatan Teknologi DNS NAWALA POSITIF LIST & DNS WHITELIST NUSANTARA Untuk Institusi Pendidikan Dan Pesantren

Chacha Kaka VIDEO ANIMASI Popo DIGITAL HERO INDONESIA

Bersama Membangun Masyarakat Informasi Indonesia Terima Kasih Bersama Membangun Masyarakat Informasi Indonesia