Pajak Menjaga NKRI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM MENYUSUN RAPBN DIPERLUKAN SUATU GARIS YANG DISEBUT DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN. KEBIJAKAN ANGGARAN ADALAH GARIS KEBIJAKAN PEMERINTAH.
Advertisements

Pertemuan Ke empat… APBD.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PENGANTAR ILMU EKONOMI
Lima Debat Selama Kebijakan Makroekonomi
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
(I). ANALISIS KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL
APBN dan Pembangunan di Indonesia
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Sistem Perpajakan.
Perekonomian Terbuka Pertemuan 5.
Pengelolaan Keuangan Negara
Utang Pemerintah dan Kebijakan Fiskal
KEBIJAKAN FISKAL.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
PENGELUARAN PEMERINTAH
APBN APBD &.
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Perekonomian Terbuka Pertemuan 5.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH BIDANG KEUANGAN
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
BAB VI NERACA PEMBAYARAN.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
UTANG LUAR NEGERI.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
PENGERAHAN MODAL UNTUK PEMBANGUNAN
Kebijakan Ekonomi.
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
TEORI SEKTOR PUBLIK
Alamat : Banjaran Rt 06 Rw 03 Taman
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Kelebihan Model Pembiayaan Malaysia
APBN, apbd, fungsi, tujuannya, serta tingkat inflasi
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
MATERI : KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
A P B N.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

Pajak Menjaga NKRI

Fungsi Pajak: Fungsi pajak: Fungsi budgeter, pajak sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi regulasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Fungsi distribusi, pajak digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan Fungsi stabilisasi, pajak digunakan untuk menstabilkan keadaan perekonomian.

Issues: Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Mempercepat Pergeseran Ekonomi Struktur Ekonomi Inbalance Urban Bias Daya Saing Rendah Ketersediaan Infrastruktur Terbatas Ketimpangan Pendapatan Kemiskinan Degradasi SDA Pencemaran Lingkungan Masalah sosial lainnya

Peranan APBN

Kebijakan Bidang Anggaran Anggaran belanja dipertahankan seimbang dalam arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total baik yg berasal dari dalam maupun dari luar Tabungan pemerintah didorong meningkat dari waktu kewaktu Peningkatan intensifikasi perpajakan dengan memperluas basis pajak Prioritas pengeluaran diberikan pada pengeluaran pembangunan yang produktif Kebijakan anggaran diarahkan utk mendorong pemanfaatan maksimal sumber-sumber dalam negeri

Reformasi Bidang Perpajakan SDM Struktur Organisasi dan Proses Bisnis Administrasi Perpajakan berbasiskan IT Modern Peraturan Perundangan dan policy

Pajak bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami Terima Kasih