Persiapan Penyelenggaraan JIGN di Regional Sumatera dan Papua

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Advertisements

DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015
Rencana Perluasan iSIKHNAS
EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kegiatan Statistik Kehutanan
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PEMILU
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
DIREKTUR PERBENIHAN PERKEBUNAN
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
Implementasi Penataan
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Program Pelatihan K-13 TA 2018
Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Evaluasi Pendataan Semester Genap
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
SEKRETARIAT JENDERAL (01)
Transcript presentasi:

Persiapan Penyelenggaraan JIGN di Regional Sumatera dan Papua

MOU antara BIG & WRI No. 4/IX/WRI/2016 Dasar Hukum MOU antara BIG & WRI No. 4/IX/WRI/2016 Point No. 2, Pengembangan & penguatan kapasitas Simpul Jaringan Provinsi dan PPIDS di Provinsi Point No. 4, Berbagi pakai data dan informasi geospasial melalui JIGN, provinsi dan Kabupaten/kota PKS Antara BIG & WRI No. B-31.1/PPKS/PK/7/2017 Tentang Penguatan Penyelenggaraan JIGN di Prov Riau, Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat

Kondisi Pulau-Pulau Informasi Geospasial Saat Ini Kementerian B Kementerian A Lembaga D Provinsi C Badan E Kabupeten F Kota G Kondisi Pulau-Pulau Informasi Geospasial Saat Ini

Analisis & Proses Pengambilan Keputusan Keterbukaan dan Berbagi Pakai Informasi Geospasial 4 Jaringan IG Nasional IG Tematik (Daerah) Statistik Sensus IG Tematik (K/L) Analisis & Proses Pengambilan Keputusan Menghindari duplikasi (One Map Policy); IG dikelola oleh masing2 wali data; Akses yang cepat terhadap informasi Interoperabilitas Efisiensi kegiatan dan anggaran Peta Dasar DEM

Jaringan Informasi Geospasial Nasional Pemenuhan mandat pilar JIGN Penguatan kelembagaan di pusat dan daerah Jaringan Informasi Geospasial Nasional Jaringan IG Pusat Jaringan IG Daerah Simpul Jaringan Kementerian Unit Kerja / Unit Produksi Unit Kliring / Unit Penyebar luasan IG Simpul Jaringan Provinsi Unit Kerja / Unit Produksi Unit Kliring / Unit Penyebar luasan IG Simpul Jaringan Kabupaten / Kota Unit Kerja / Unit Produksi Unit Kliring / Unit Penyebar luasan IG Penghubung Simpul Jaringan (PSJ) Unit Kliring Direktorat Inv dan Pemantauan SD Hutan Dirjen Planologi kehutanan dan tata lingkungan Walidata Direktorat pengukuhan dan penata gunaan kawasan hutan - Kawasan Hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan *) PerMenLHK No. P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016 Direktorat Konservasi Tanah dan Air - RHL, KBR & Mangrove Direktorat … - … Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Unit Produksi Dinas Kehutanan - Kawasan Hutan *) PerGub KalTim No. 41 tahun 2016 Dinas Pertambangan & Enargi - Peta Geologi Dinas … - …

Pengaturan Kelembagaan Untuk memenuhi mandat, JIGN terdiri atas 5 pilar utama JIGN Hukum & Kebijakan Pengaturan Kelembagaan SDM Teknologi Standar

Pengaturan Kelembagaan Memiliki Peraturan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota ) terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial / pembentukan Simpul Jaringan (penetapan Unit Pengelolaan / Penyebarluasan IG & Unit Produksi Hukum & Kebijakan Memiliki unit (bidang atau seksi) yang secara khusus memiliki Tupoksi menangani pengelolaan data geospasial Melaksanakan kegiatan koordinasi resmi lintas instansi (Forum Data) dalam pembuatan, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial secara rutin Pengaturan Kelembagaan Memiliki program pengembangan karir yang jelas bagi staf pengelola data dan informasi geospasial (melalui pengisian jabatan fungsional bidang survei dan pemetaan atau pranata komputer) Memiliki staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang pengelolaan data dan informasi geospasial (Geomatika / Geodesi / Geografi / IT) Sumber Daya Manusia

Memiliki Datacenter (sistem pendingin yang redundan, catu daya cadangan, Internet server berikut perangkat lunak baik open source maupun komersil) Geoportal (website untuk mencari dan mendapatkan data geospasial secara online) sudah beroperasi beroperasi terus menerus (24 jam/hari, 7 hari seminggu) dan terkoneksi dgn InaGeoportal Teknologi Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan, dan pelayanan melalui, Infrastruktur IG Pengelolaan data geospasial sudah mengikuti SNI atau Spesifikasi Teknis yang ditentukan oleh Kementerian/Lembaga terkait (SNI‐ 19115:2012 Informasi Geografis – Metadata; PP 8/2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Tata Ruang) Standard

KONDISI SIMPUL JARINGAN DI TINGKAT DAERAH SAAT INI Bengkulu NTT Maluku Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sulawesi Utara KONDISI SIMPUL JARINGAN DI TINGKAT DAERAH SAAT INI 9 : Simpul Jaringan Operasional 18 7 : SJ belum optimal (belum ada Portal / Peraturan) : belum menjadi SJ (tidak ada Portal dan Peraturan) Produk Hukum terkait Pengelolaan IG Sudah Mempunyai Server / Web portal Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial 15 23 19 Aceh Sulawesi Tengah Lampung Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sumatera Selatan Kep. Riau Papua Sumatera Utara Barat Riau Jambi DKI Jakarta Jawa Timur Bali NTB Kalimantan Selatan Tengah Sulawesi Selatan Maluku Utara Papua Barat Kep. Bangka Belitung Banten

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN PROVINSI Jan Des Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags 1. Peraturan 2. Lembaga 3. SDM 4. Teknologi 5. Standar Pilar JIGN Draft SKB, RAD 1) SKB, RAD Monitoring region Sumatera Monitoring region Papua Monitoring region Sulawesi SK, Pergub di 34 Prov Monitoring region Kalimantan Draft Kompentensi operator portal, tim pengelola IG Bimtek dan Sosialisasi Standard Kompentesi SDM Pengelola IG Penyiapan Dashboard monev SJ Penyiapan Cloud portal Bimtek Pengelolaan Portal Monitoring region Maluku, Nusa teng Penyusunan SOP, Juknis pengelolaan portal PPIDS Mitra Pemerintah 2) Sekretariat JIGN Operasionalisasi Simpul Jaringan Monitoring Pengelolaan Portal Keterangan : Surat keputusan bersama dari Kemendagri, Bappenas, Kemenko & BIG berikut dengan template lampiran Rencana Aksi Daerah Dukungan bantuan personil dan pendanaan pertemuan teknis oleh WRI di Prov Sumsel, Riau, Papua dan Papua Barat Kajian evaluasi sekre JIGN Operasionalisasi Sekretariat JIGN Koordinasi teknis region Sumatera (Sumsel, Riau) region Papua (Papua, PaBar) Juknis Mekanisme berbagi pakai Forum PPIDS Koordinasi dgn BIG Koordinasi dengan Pem Prov STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN PROVINSI Dukungan Personil

Job Description Detil BIG & Sekretariat JIGN WRI – Sept. 2018 Tim Internal - BIG Job Description Detil BIG & Sekretariat JIGN WRI – Sept. 2018 Berikut adalah rincian pembagian tugas bagi BIG dan WRI. Konsultan Time Plan Assess kebutuhan legal tiap provinsi dan kabupaten u/ JIGD Setting geoportal di server provinsi dan kabupaten Explore kemungkinan sinkronisasi Palapa dengan pemetaan partisipatif SK dedicated personnel, Pakta Integritas, office space & ID card u/ Sekretariat Focus Area: Kalimantan, Sulawesi, Jawa Bali NTT NTB Undangan & KAK u/ workshop region, review kajian stan-dardisasi lembaga/UPT, SE Mendagri, Perka BIG, PPIDS Manage finance (accounting & budget event) & logistik workshop region bagi peserta & panitia BIG-WRI Finalisasi e-monev, assessment teknis GIS data, basemap, daftar data spasial Assessment teknis GIS data, bimtek-training GIS & learning platform Support tim internal BIG u/ implementasi JIGN & koordinasi daerah, riset & penulisan journal One Map Focus Area: Sumatra, Papua (uniform cloud disiapkan) Anita (Legal) W4 Jan, Feb 1 1 Nita (Admin) 2W before workshop 2 2 Awal Feb Irsyad (IT) 3 3 Mila (GIS) Feb, May (learning) 4 4 (Coordinator) Ongoing – Sept 5 5 WRI area (Feb, Mar). BIG area (Apr, May, Jun) Regional Workshops 34 geoportal online, mandiri di provinsi atau terpusat di BIG Milestones JIGD tiap provinsi (total 34) online 1 bulan setelah tiap 5 regional workshop relevan terlaksana Mar, May, Jun, Jul, Aug Sumber: Diskusi langsung dengan BIG (Jan 18), analisis WRI.

To Do List Workshop Regional Sumatera (Palembang) SK Personil BIG & WRI -> BIG Drafting Surat Undangan dan KAK Singkat -> WRI Drafting Form isian assessment daerah -> BIG + WRI Finalisasi Dashboard Monev + e-form -> WRI List CP Daerah -> BIG List Narasumber, Undangan, Rundown acara, Tempat & Tanggal Pelaksanaan (tentative) -> BIG, WRI & Pemprov Sumsel