Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim Sektor Kehutanan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Haneda Sri Mulyanto Bidang Mitigasi Perubahan Iklim Cipayung-Bogor, 24 November 2008 1

Sumber-Sumber Emisi di Sektor alih guna, tataguna lahan dan Kehutanan (LULUCF) 2

Hutan sebagai penyimpan sekaligus pengemisi karbon Hutan primer Memiliki kandungan karbon: 250-300 tC/ha dan dapat terlepas menjadi emisi bila terbakar Hutan Sekunder Bila dilakukan penanaman kemampuan menyerap karbon: 0.5-1.5 tC/ha, dengan catatan dilihat tingkat kerusakannya Hutan Tanam Industri : kemampuan penyerapan karbon sebesar 3-15 tC/ha, tergantung spesies. Contoh pohon Sengon: 15 tC/ha apabila ditanam di lahan kelas-1

Keterkaitan “Pemanasan Global/Perubahan Iklim dengan hutan” Fenomena : El Nino: kondisi iklim lebih kering Memicu peristiwa kebakaran hutan Mengancam keberadaan hutan Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat Kebutuhan meningkat 4 4

Komposisi Kawasan Hutan tahun 2007 Luas total 120,35 juta Ha

Permasalahan Sektor Kehutanan Laju penurunan tutupan lahan paling tinggi terjadi pada periode waktu 1997–2000  2,83 juta ha per-tahun (kawasan hutan dan non kawasan hutan) Laju penurunan: Sumatera 1,15 juta ha /tahun Kalimantan 1,12 juta ha /tahun Sulawesi 692 ribu ha ha /tahun Maluku 294 ribu ha /tahun, dan Papua 156 ribu ha /tahun Laju penurunan penutupan hutan 1997 – 2000 (ribu ha per-tahun)

Emisi CO2 dari kebakaran hutan Indonesia (juta ton) Permasalahan Sektor Kehutanan Kebakaran hutan dan lahan Emisi CO2 dari kebakaran hutan Indonesia (juta ton) Diolah dari Heil et al., 2007

RAN-PI Rencana Aksi Nasional PI Sektor Kehutanan (RAN-PI) 8 8

Strategi Pembangunan Nasional: Tujuan: merupakan pedoman bagi instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan upaya yang sistematik dan terkoordinasi/ Terintegrasi untuk mitigasi & adaptasi terhadap perubahan iklim Sifat: Dinamis; dokumen RAN-PI perku dievaluasi secara Berkala guna menyesuaikan dengan dinamika perubahan iklim Strategi Pembangunan Nasional: Strategi 3 jalur (triple track strategy)  pro poor, pro-job & pro-growth berbasis pro-environment. 2. Agenda Mitigasi  Program pembangunan mengacu pada upaya pengurangan emisi GRK dari berbagai kegiatan namun tetap menjaga pertumbuhan ekonominasional. Agenda Adaptasi  Mengembangkan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak PI & gangguan iklim ektrim antisipasi dampaknya ke depan. RAN-PI Prinsip Pembangunan Nasional: Penyelarasan instrumen kebijakan dan hukum Integrasi dan penyelarasan penggunaan ruang beserta penggunaan sumber-sumber-daya publik 3. Penyesuaian pola konsumsi dan produksi berkelanjutan 4. Integrasi setiap sasaran mitigasi dan adaptasi dengan aspek-aspek sosial budaya 9 9

KOMITMEN INDONESIA MITIGASI ADAPTASI GERHAN Program MIH Master Plan pengendalian kebakaran hutan dan pemberantasan kemiskinan Proyek CDM Kebijakan Energi Mix Nasional & konservasi energi Kebijakan bebas pajak  impor peralatan teknologi bersih Monitoring pencemaran udara Program Desa Energi Mandiri 9. Program terkait lain…… Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) Penyusunan draft pedoman konservasi air Konservasi air Pengelolaan banjir Rekontruksi irigasi Penghijauan daerah pesisir pantai Pemasangan alat pemecah ombak (APO) Rencana pendirian sekolah lapang iklim (SLI) di 25 propinsi (150 Kabupaten/Kota) Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air 10

Mitigasi perubahan iklim Kebijakan Kehutanan: LULUCF Degradasi Hutan : 53.9 Mha (2007) Lahan hutan : 120.35 Mha (2007) Rehabilitasi Hutan (Peningkatan Penyerapan Karbon): Tahun 2025  36.31 Mha Tahun 2050  53.9 Mha Target pengurangan Hot Spot (kebakaran hutan)  (dibandingkan th 2006): Tahun 2007-2009  50% Tahun 2009-2012  75% Tahun 2009-2025  95%

Pelaksanaan Kebijakan Sektor Kehutanan untuk Mencapai Mitigasi PI Penanggulangan illegal logging Rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi Restrukturisasi sektor kehutanan Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan Pemantapan kawasan hutan Mekanisme insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah Penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan

Pilihan Kebijakan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Policy mix: Penyiapan infrastruktur dan SDM untuk penanganan gerak cepat. Tata guna lahan yang benar. Manajemen lahan berkelanjutan. Penegakan hukum.

Grafik Proyeksi Penanaman Hutan Perkiraan kebutuhan dana: 2007-2025 = Rp 216 T 2025-2050 = Rp 530 T

Proyeksi Emisi dan Penyerapan Karbon dari Hutan Penyerapan netto tahun 2025 sebesar 571 juta ton CO2e

MITIGASI/ ADAPTASI Sumberdaya Air Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati Pertanian Sektor Kelautan, Pesisir, dan Perikanan Infrastruktur Kesehatan Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati MITIGASI/ ADAPTASI

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Membangun Automatic Weather Station MONITORING INFORMASI SUMBERDAYA AIR Upaya Pemulihan DAS secara Terpadu Diversifikasi Pangan Penyusunan sistem produksi terutama produksi pangan dalam konteks ketahanan pangan R&D untuk ketahanan pangan KETAHANAN PANGAN INTEGRASI MANAJEMEN PESISIR Sejalan dengan kebijakan sumber daya Air Perencanaan wilayah untuk daerah pesisir berdasarkan pendekatan carrying capacity Inventarisasi keanekaragaman hayati di Indonesia (Bank Genetika) Usaha perlindungan terhadap ekosistem hutan ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM KEHATI Penyuluhan kesehatan untuk seluruh masyarakat upaya preventif untuk perbaikan sanitasi lingkungan Memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat KESEHATAN Desain bangunan yang mengantisipasi intensitas hujan ekstrim dan badai Pemukiman penduduk dengan sistem rumah susun Pembangunan jalan yang mempertimbangan kenaikan muka air laut INFRASTRUKTUR 17

PERAN MASING-MASING AKTOR KUNCI Kebijakan nasional/sektor, Regulasi nasional/sektor, Perencanaan Nasional/sektor, Penganggaran biaya nasional/sektor, Koordinasi pelaksanaan Pemerintah Pusat Kebijakan daerah, Regulasi daerah, Perencanaan daerah, Penganggaran biaya daerah, Koordinasi pelaksanaan di daerah Pemerintah Daerah Pengkajian (jangka pendek), Penelitian (jangka panjang), Menyediakan informasi yang berhasil ilmiah untuk bahan pengambilan keputusan Lembaga Penelitian PERAN MASING-MASING AKTOR KUNCI Pembentukan Pusat Penelitian dan Pengkajian terkait Perubahan Iklim,Pengembangan dalam kurikulum PT, dan Kegiatan Seminar dan Workshop Perguruan Tinggi Membantu peningkatan kesadaran & peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat lokal, upaya mitigasi dan Turut serta memantau pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah LSM & Masyarakat Sipil lainnya 18 18

Kegiatan yang dapat dilakukan Pemda Peninjauan kembali kebijakan-kebijakan inti yang secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh perubahan iklim Pengarus-utamaan adaptasi dan miigasi perubahan iklim kedalam kebijakan dan program di berbagai sektor (dengan fokus pada penanggulangan bencana, pengelolaan sumberdaya air, kehutanan, pertanian, kesehatan dan industri); Pengembangan sistem infrastruktur dan tata-ruang serta sektor-sektor yang tahan dan tanggap terhadap goncangan dan perubahan iklim, dan pengembangan serta penataan kembali tata ruang wilayah. Penyebarluasan informasi dan panduan serta penyajian data yang akurat dan pelaporan yang baik untuk bahan pengambilan keputusan di tingkat provinsi 19

Pemerintah daerah dapat melakukan sinkronisasi dengan program-program penanggulangan bencana yang sudah ada, terutama untuk aspek pencegahannya melalui program adaptasi daerah terkait ancaman kekeringan. Dengan cara itu, usaha-usaha atau program-program diharapkan berjalan dengan efektif dan efisien. Para Kepala Daerah juga perlu mengembangkan lembaga lingkungan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergiskan aktivitas para pelaku pembangunan, baik oleh Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. 20

“Menjaga bumi tetap nyaman adalah sebaik-baik warisan untuk anak cucu kita“. Menanam pohon sangat berharga untuk masa depan bumi kita, karena pohon dapat menyerap karbondioksida sepanjang hidupnya. 21

Terima Kasih Telp/Fax. (62-21) 8517164/85902521 http://www.menlh.go.id, http: climatechange.menlh.go.id http://dna-cdm.menlh.go.id E-mail: climate@menlh.go.id 22 22